oleh

100+ Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum dalam Berbagai Kasus …

loading...

Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum dalam Berbagai Kasus …

SriwijayaAktual.com – Apabila Anda seorang mahasiswa
semester akhir jurusan hukum tentu saja saat ini Anda sedang sibuk
menyiapkan judul skripsi untuk menyelesaikan studinya. Ada banyak sekali
judul skripsi hukumyang bisa Anda jadikan sebagai referensi dan
inspirasi untuk skripsi Anda. Namun tetap harus diingat, gunakan
kreativitas Anda untuk membuat judulnya, tidak hanya menggunakan
referensi ini saja.

Judul Skripsi Hukum Perdana
  • Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
  • Implementasi
    Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang
    Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
  • Pelaksanaan
    Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi
    Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
  • Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
  • Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
  • Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
  • Tinjauan
    Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai
    Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak
    Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
  • Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
  • Pelaksanaan
    Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X,
    Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
  • Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
  • Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
  • Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
  • Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
  • Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
  • Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
  • Studi
    Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam
    Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Indonesia dan
    Malaysia
  • Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
  • Kajian
    Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua
    pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
  • Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
  • Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer

Judul Skripsi Hukum Perdata
  • Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  • Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  • Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
  • Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
  • Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
  • Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
  • Peran
    IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan
    Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
  • Tindakan
    Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang
    Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
    Tentang Hak Asasi Manusia
  • Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
  • Hak
    Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja
    Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
    Ketenagakerjaan
  • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
  • Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
  • Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
  • Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
  • Perkembangan Konstitusi di Indonesia
  • Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
  • Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
  • Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
  • Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
  • Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata

Judul Skripsi Hukum Agraria
  • Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
  • Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
  • Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
  • Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
  • Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
  • Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
  • Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
  • Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  • Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
  • Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
  • Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
  • Prinsip Kehati-hati dalam Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
  • Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
  • Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
  • Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  • Tanggung
    Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
    Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta
    Akibat Hukumnya
  • Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
  • Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
  • Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
  • Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah
  • Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X

Judul Skripsi Hukum Bisnis Syariah

  • Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
  • Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
  • Implikasi
    Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja
    (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
    Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
  • Implikasi
    Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif
    Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi Dan Hukum Islam
  • Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
  • Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
  • Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
  • Pelaksanaan
    Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata
    dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
  • Praktik Pinjaman Bil Ujroh  di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
  • Pengemis Sebagai Pekerjaan Sehari-Hari Tinjauan Hukum Islam Dan Konstitusi Di Indonesia
  • Dimensi Yuridis Sosiologis Perumusan Fatwa Tentang ekonomi syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
  • Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tinjauan Hukum Islam
  • Akibat
    Hukum Dari Pengabungan Antara Lippo Bank dan Bank Niaga Terhadap
    Hak-Hak Pekerja Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan
  • Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi (Tinjauan UU Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)
  • Faktor I’tkad Baik Pedagang Besar Terhadap Pedagang Kecil Dalam Jual Beli Sistem Hutang Tinjauan Fiqh Muamalah
  • Perjanjian Sewa Pohon Tinjauan Hukum Islam
  • Penetapan Harga Dagangan Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Perspektif Maslahah Mursalah
  • Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat Kredit Macet Tinjauan Hukum Jaminan Dan Hukum Islam
  • Implementasi Retribusi Parkir Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah
  • Perbandingan Asuransi Syariah Bahtsul Masa’il Nu dan Tarjih Muhammadiyah

Judul Skripsi Hukum Administrasi Negara

  • Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
  • Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
  • Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
  • Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
  • Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
  • Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
  • Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
  • Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
  • Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  • Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
  • Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
  • Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
  • Perlindungan Hukum tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
  • Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
  • Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
  • Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif

Judul Skripsi Hukum Tata Negara

  • Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
  • Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
  • Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  • Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
  • Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
  • Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
  • Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
  • Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
  • Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
  • Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
  • Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
  • Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
  • Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
  • Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
  • Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
  • Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial

Judul Skripsi Hukum S1

  • Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
  • Tinjauan
    Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang
    Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja
    Indonesia
  • Efektivitas
    Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan
    Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di Bali
  • Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
  • Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
  • Wewenang
    Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas
    Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
  • Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  • Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
  • Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
  • Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
  • Tinjauan
    Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai
    Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
  • Penulisan
    Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan
    Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa
    Yang Baik
  • Mekanisme
    Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan
    Malang-bandara Juanda Surabaya TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
  • Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
  • Tinjauan
    Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan
    Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
  • Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
  • Analisis
    Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media
    Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  • Pelaksanaan
    Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
    Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi
  • Analisis
    Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana
    Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
    Elektronik
  • Tinjauan Yuridis
    Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta
    Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial
    Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
  • Analisa
    Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan
    Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
    Rumah Tangga
  • Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
  • Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
  • Alasan
    Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi
    Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
  • Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus UIN Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
  • Efektivitas
    Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun
    2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan
    Pendapatan Asli Daerah
  • Tinjauan
    Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat
    (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
    Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Judul
skripsi hukum tersebut tentu saja dapat membantu Anda yang sedang
bingung untuk memilih judul skripsi yang sesuai dengan yang Anda
inginkan dan mampu buat.

loading...

“Masih banyak lagi judul skripsi hukum yang belum disebutkan,
Anda cukup pilih salah satu yang Anda sukai dan merubahnya sedikit menyesuuaikan: apa, siapa dan dimana lokasi penelitian kamu, serta Anda mampu untuk
mengerjakannya. [*]


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed