oleh

5,2 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan Pada 1 Agustus 2019, Gimana sich ini!?…

-Berita-271 Dilihat
Ilustrasi/ist
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Mulai 1 Agustus 2019 BPJS Kesehatan akan mencoret sekitar 5,2
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JIK). Pencoretan merupakan
tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019
tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta PBI JK Tahun 2019 Tahap
Keenam.
Pencoretan itu sendiri dilakukan karena peserta tidak lagi
memenuhi syarat kepesertaan. Contoh kasusnya adalah ada peserta yang NIK
KTP-nya belum tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, ketika
pencoretan dilakukan maka secara bersamaan telah didaftarkan sejumlah
peserta lain sebagai penggantinya. Pengganti tersebut merupakan
orang-orang yang telah memiliki NIK yang valid dan terdaftar di
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Iqbal juga mengatakan bahwa penonaktifan dan perubahan peserta
PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019.
Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan
pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.
“BPJS Kesehatan akan turut melakukan sosialisasi masif untuk
memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut
dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan
layanan kesehatan,” kata Iqbal.
Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk masih berstatus
peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial
Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor
Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS
Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu
Keluarga (KK).
Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka ia
tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019.
Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya
ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI
APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang
bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan
anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa
mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta
PBI pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal
Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya
mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya,
maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan
hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.
“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung
aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan
catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan
selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN
dinonaktifkan,” kata Iqbal.
Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan
dicetakkan dan dikirimkan Kartu Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama
peserta belum menerima kartu tapi membutuhkan pelayanan kesehatan, maka
ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan
menunjukkan KTP elektronik atau KK. (abp/okezon)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya