 |
| Ilustrasi/istimewa |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ibu kota Jakarta akan
pindah ke Pulau Kalimantan. Hal tersebut pun akan disampaikan langsung
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Nota Keuangan, 16 Agustus
2019.
pindah ke Pulau Kalimantan. Hal tersebut pun akan disampaikan langsung
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Nota Keuangan, 16 Agustus
2019.
“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan.
Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan
Agustuslah,” katanya.
Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan
Agustuslah,” katanya.
Deperti dikutip dari Okezone merangkum sejumlah fakta-fakta menarik soal pemindahan ibu kota yang sudah bisa dipastikan akan terjadi, Miggu (4/8/2019):
1. Kalimantan, tapi di Mananya Masih Rahasia?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro
mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan
diumumkan oleh Presiden.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro
mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan
diumumkan oleh Presiden.
Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.
“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.
Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah
mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi
sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas
(Kalteng).
mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi
sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas
(Kalteng).
2. Sarana dan Prasarana Ibu Kota Baru Disiapkan
Bappenas memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.
“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep
pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran,
dan fasilitas publik,” menurut keterangan tertulis Bappenas.
pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran,
dan fasilitas publik,” menurut keterangan tertulis Bappenas.
Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi,
sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah
sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang
dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain
gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah
sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang
dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain
gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari
rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian,
perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa)
dan berbagai fasilitas publik lainnya.
rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian,
perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa)
dan berbagai fasilitas publik lainnya.
3. 1 Juta PNS Akan Berkantor di Ibu Kota Baru
Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan segera
direalisasikan. Sebanyak 1 juta Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Pusat akan turut dipindah ke lokasi ibu kota baru nantinya.
direalisasikan. Sebanyak 1 juta Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Pusat akan turut dipindah ke lokasi ibu kota baru nantinya.
“Ya sudah kita putuskan. Di kementerian, lembaga di pusat ini jumlah
ASN pusat 1 juta orang. Sudah direncanakan kalau ibu kota pindah ASN
pindah,” ujar Menpan-RB Syafruddin.
ASN pusat 1 juta orang. Sudah direncanakan kalau ibu kota pindah ASN
pindah,” ujar Menpan-RB Syafruddin.
4. Belum Diputuskan Lokasinya, Harga Tanah Sudah Naik di Kalimantan
Harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru,
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali
lipat dari harga sebelumnya.
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali
lipat dari harga sebelumnya.
“Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual
tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha
salah satu masyarakat saat ditemui di Kecamatan Manuhing, Kabupaten
Gunung Mas.
tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha
salah satu masyarakat saat ditemui di Kecamatan Manuhing, Kabupaten
Gunung Mas.
Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi
pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya
harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.
pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya
harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu
kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20×30 meter, dengan harga Rp10
juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan
pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.
kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20×30 meter, dengan harga Rp10
juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan
pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.
Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah
melonjak menjadi Rp40 juta per kavling dan Rp100 juta per kavling bila
dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.
melonjak menjadi Rp40 juta per kavling dan Rp100 juta per kavling bila
dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.
5. Septic Tank di Ibu Kota Baru
Bambang memberi contoh penerapan sumur bor dan septic tank yang
umum diaplikasikan pada rumah-rumah di Jakarta. Dengan
diaplikasikannya sistem tersebut di Jakarta, meski jauh dari ideal,
namun hal itu kemudian menjadi praktik yang berlaku umum di Indonesia.
umum diaplikasikan pada rumah-rumah di Jakarta. Dengan
diaplikasikannya sistem tersebut di Jakarta, meski jauh dari ideal,
namun hal itu kemudian menjadi praktik yang berlaku umum di Indonesia.
Permasalahan Jakarta sebagai ibu kota saat ini terkait juga dengan
kota-kota pendukungnya yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk
di ibu kota baru, Bambang mengatakan pihaknya akan menerapkan
perencanaan wilayah berbasis metropolitan.
kota-kota pendukungnya yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk
di ibu kota baru, Bambang mengatakan pihaknya akan menerapkan
perencanaan wilayah berbasis metropolitan.
Dengan sistem tersebut, akan ada satu kota induk yang didukung
oleh kota-kota di sekitarnya. Kota-kota di sekitarnya ini nanti ada
yang bersifat mandiri, namun ada pula yang bersifat pendukung semata.
oleh kota-kota di sekitarnya. Kota-kota di sekitarnya ini nanti ada
yang bersifat mandiri, namun ada pula yang bersifat pendukung semata.
6. Ibu Kota Baru Bebas Banjir
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang
Brodjonegoro menjamin bahwa ibu kota yang baru akan bebas dari banjir.
Brodjonegoro menjamin bahwa ibu kota yang baru akan bebas dari banjir.
“Kita sudah siapkan master plan dan desain kota,” katanya.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah terkait sedang melakukan
peninjauan secara detail terkait persoalan banjir yang sering melanda
ibu kota DKI agar tidak terjadi kembali di ibu kota baru.
peninjauan secara detail terkait persoalan banjir yang sering melanda
ibu kota DKI agar tidak terjadi kembali di ibu kota baru.
“Drainase akan jadi perhatian utama agar ibu kota baru tak banjir,” katanya.
Menurutnya, sebenarnya penyebab banjir di Indonesia bukan hanya
diakibatkan oleh iklim, melainkan juga dari sisi sistem perancangan dan
pembangunan infrastrukturnya. (fbn)
diakibatkan oleh iklim, melainkan juga dari sisi sistem perancangan dan
pembangunan infrastrukturnya. (fbn)
