 |
| (Ilustrasi) |
AMBON-MALUKU, SriwijayaAktual.com – Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra mengatakan negara harus
berkontribusi pada Partai Politik (Parpol) dengan memberikan dana perbendaharaan
sebesar 60 hingga 70 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
berkontribusi pada Partai Politik (Parpol) dengan memberikan dana perbendaharaan
sebesar 60 hingga 70 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
“Hingga hari ini dan ke depan hanya orang-orang yang memiliki
uang saja yang akan memimpin partai politik, karena itu kita berpikiran
60 – 70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara,” katanya dalam
Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi, di Ambon, Maluku, Sabtu (25/2/2017).
uang saja yang akan memimpin partai politik, karena itu kita berpikiran
60 – 70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara,” katanya dalam
Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi, di Ambon, Maluku, Sabtu (25/2/2017).
Seminar “Kedaulatan Politik, Hukum, dan Ekonomi” merupakan bagian
dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon pada 24 – 26
Februari 2017.
dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon pada 24 – 26
Februari 2017.
Menurut Saldi, jika partai politik masih didominasi oleh
orang-orang yang berduit, maka partai akan dijadikan kereta untuk
kepentingan pribadi, sedangkan legislator menjadi otoritas pertama dalam
pembentukan hukum di Indonesia.
orang-orang yang berduit, maka partai akan dijadikan kereta untuk
kepentingan pribadi, sedangkan legislator menjadi otoritas pertama dalam
pembentukan hukum di Indonesia.
Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran,
kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab semakin besar dana yang
diberikan oleh negara, maka akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar
partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu.
kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab semakin besar dana yang
diberikan oleh negara, maka akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar
partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu.
“Problemnya pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh
partai politik. Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka
Indonesia tidak akan berubah,” ujarnya.
partai politik. Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka
Indonesia tidak akan berubah,” ujarnya.
Guru besar Universitas Andalas Padang itu mengatakan perlu adanya
konsep pembaharuan dalam partai politik, karena partai telah diberi
kuasa yang jauh lebih besar. Hal itu terlihat jelas jika membandingkan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah diubah.
konsep pembaharuan dalam partai politik, karena partai telah diberi
kuasa yang jauh lebih besar. Hal itu terlihat jelas jika membandingkan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah diubah.
Saldi menilai, sebagian masalah bangsa bisa diatasi apabila
partai politik bisa disusun dengan baik, karena belum tentu partai
politik dikelola oleh orang-orang yang berniat baik sesuai keinginan
partainya.
partai politik bisa disusun dengan baik, karena belum tentu partai
politik dikelola oleh orang-orang yang berniat baik sesuai keinginan
partainya.
“Di UUD 45 setelah diubah banyak sekali unsur kata-kata politik,
padahal sebelumnya tidak. Masuk di DPR, DPD, DPRD semuanya partai
politik,” tandasnya.
padahal sebelumnya tidak. Masuk di DPR, DPD, DPRD semuanya partai
politik,” tandasnya.
Ia berharap Muhammadiyah melalui organisasi-organisasi otonomnya
dapat memunculkan kader-kader baru yang berkompeten, bisa membantu
mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial.
dapat memunculkan kader-kader baru yang berkompeten, bisa membantu
mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial.
“Muhammadiyah memiliki kontrol juga pada kadernya yang diberi
kepercayaan jabatan di level nasional, kalau ini berjalan dengan baik,
maka bisa menjadi alternatif untuk memperbaiki kondisi negeri ini,”
tegas Saldi. (*)
kepercayaan jabatan di level nasional, kalau ini berjalan dengan baik,
maka bisa menjadi alternatif untuk memperbaiki kondisi negeri ini,”
tegas Saldi. (*)
Sumber, Antara
