 |
| Freeport Indonesia – Papua (Net) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Staf Khusus Presiden Jokowi, Lenis Kogoya, mengatakan masyarakat dari
tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia
(FI) menginginkan dialog segitiga di antara wakil mereka, pemerintah
pusat, dan PT FI.
tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia
(FI) menginginkan dialog segitiga di antara wakil mereka, pemerintah
pusat, dan PT FI.
“Masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak
Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi
yang diwakili masing-masing kepala suku,” kata dia, di Timika, Minggu
(12/2/2017) seperti dikutip dari Antara.
Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi
yang diwakili masing-masing kepala suku,” kata dia, di Timika, Minggu
(12/2/2017) seperti dikutip dari Antara.
Permintaan tersebut, ia menambahkan, diungkapkan masyarakat tujuh suku,
yakni Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni oleh
masing-masing kepala suku pada saat melakukan pertemuan beberapa hari
yang lalu.
yakni Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni oleh
masing-masing kepala suku pada saat melakukan pertemuan beberapa hari
yang lalu.
“Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi hak-hak
ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan
Freeport menuju 2021,” tutur dia.
ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan
Freeport menuju 2021,” tutur dia.
Secara khusus dalam dialog diinginkan tersebut, menurut Lenis,
perwakilan tujuh suku dari Papua juga akan membicarakan terkait tanggung
jawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pemilik
hak ulayat wilayah konsensi.
perwakilan tujuh suku dari Papua juga akan membicarakan terkait tanggung
jawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pemilik
hak ulayat wilayah konsensi.
Hal itu, dikemukakannya, termasuk pembinaan kembali Lembaga
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang didalamnya juga
terdapat lima suku yang lain.
Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang didalamnya juga
terdapat lima suku yang lain.
“Masyarakat mengingikan agar apa yang menjadi hak mereka itu yang
seharusnya diberikan langsung kepada mereka, dan tidak lagi harus
dikelola oleh Freeport, tetapi oleh masyarakat sendiri. Jangan lepas
kepala lalu pegang ekor,” ujar dia.
seharusnya diberikan langsung kepada mereka, dan tidak lagi harus
dikelola oleh Freeport, tetapi oleh masyarakat sendiri. Jangan lepas
kepala lalu pegang ekor,” ujar dia.
“Dari dana itu kan masyarakat bisa bangun rumah, membuka usaha dan
termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri,” tambah dia.
termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri,” tambah dia.
Lenis
juga menyatakan bahwa perwakilan tujuh suku menyampaikan terima kasih
kepada Presiden Jokowi yang secara resmi menyetujui perubahan status
Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (*)
juga menyatakan bahwa perwakilan tujuh suku menyampaikan terima kasih
kepada Presiden Jokowi yang secara resmi menyetujui perubahan status
Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (*)
Komentar