 |
| Petani (Ilustrasi) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Setelah hampir tiap minggu 3-4 hari di desa, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) mengaku dirinya tahu betul yang diinginkan oleh masyarakat
kecil seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan
kecil hingga hingga pengangguran yang tak memiliki lahan, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.
(Jokowi) mengaku dirinya tahu betul yang diinginkan oleh masyarakat
kecil seperti apa, baik oleh buruh tani, petambak kecil, nelayan-nelayan
kecil hingga hingga pengangguran yang tak memiliki lahan, yaitu agar mereka bisa mendapatkan ekonomi nasional dengan baik.
“Oleh sebab itu, kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan
ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria,
kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat
Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,
Sabtu (22/4/2017) siang, dikutip laman setkab.go.id.
Yang pertama mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Menurut
Presiden, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah
disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih
bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.
ekonomi yang isinya mengenai redistribusi aset dan reforma agraria,
kemudian yang kedua mengenai kemitraan,” kata Presiden Jokowi saat
Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,
Sabtu (22/4/2017) siang, dikutip laman setkab.go.id.
Yang pertama mengenai distribusi aset dan reforma agraria. Menurut
Presiden, sekarang ini ada 126 juta hektar bidang tanah, tapi yang sudah
disertifikatkan baru 46 juta hektar. Artinya, masih 60% lebih
bidang-bidang tanah yang ada belum disertifikatkan.
Kalau di desa, di daerah, alasan kenapa tidak disertifikatkan,
menurut Presiden, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk
menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada
posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk
lahan-lahan garapan.
menurut Presiden, karena memang rakyat tidak memiliki biaya untuk
menyertifikatkan. Atau karena memang tanah-tanah itu berada pada
posisi-posisi yang tidak seharusnya untuk pemukiman maupun untuk
lahan-lahan garapan.
Sekarang ini, lanjut Presiden, pemerintah telah mengumpulkan 21,7
juta hektar lahan, yang terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga
lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.
juta hektar lahan, yang terdiri atas 12,7 juta hektar lahan hutan, ada 9 juta juga
lahan yang nantinya akan bisa dibagikan.
Tetapi Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa redistribusi aset reforma agraria ini bukan bagi-bagi lahan.
“Saya tidak mau kita hanya membagi-bagi, kemudian tanah itu dijual
lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas
Presiden.
lagi oleh rakyat kepada yang gede-gede yang tidak ada artinya,” tegas
Presiden.
Mengenai skema pembagiannya, Presiden meminta agar dibicarakan secara
rinci. Ia menekankan, bahwa kita harus tahu, produktif atau tidak
produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi
tidak produktif atau malah perjualbelikan. “Ini yang tidak boleh
terjadi,” tegasnya.
rinci. Ia menekankan, bahwa kita harus tahu, produktif atau tidak
produktif nantinya tanah itu, tidak bisa dibiarkan terlantar menjadi
tidak produktif atau malah perjualbelikan. “Ini yang tidak boleh
terjadi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, skema ini harus betul-betul
sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat,
produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil
kesenjangan dan ketimpangan.
sebuah skema yang produktif untuk rakyat, produktif untuk umat,
produktif untuk kita semuanya, sehingga betul-betul ini bisa memperkecil
kesenjangan dan ketimpangan.
 |
| Presiden RI Jokowi saat membuka Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). (Foto: Humas/Oji) |
Presiden Jokowi menginginkan agar di dalam Kongres Ekonomi Umat
dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan
demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret,
dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan
diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi,
kepada pondok.
dibahas secara detail dan mendalam mengenai redistribusi, dengan
demikian pemerintah mendapatkan masukan-masukan yang detail, konkret,
dan riil, sehingga redistribusi aset ini bisa segera dilakukan dan
diputuskan untuk diberikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi,
kepada pondok.
Berita Terkait: MUI Gelar Kongres Ekonomi Umat, ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’
Kemitraan
Adapun yang berkaitan dengan kemitraan, Presiden Jokowi mengaku sudah
mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha
besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro,
ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling
menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya
besar.
mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada pengusaha-pengusaha
besar agar mereka mau untuk bermitra dengan pelaku ekonomi mikro,
ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang saling
menguntungkan. Tetapi yang besar untungnya kecil, yang mikro untungnya
besar.
“Ini yang akan saya paksa, bukan saya ajak lagi. Karena ini
menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah
nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.
menyangkut nantinya kemitraan yang betul-betul besar dan rakyatlah
nantinya yang diuntungkan,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi memohon kepada Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan,
agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci,
sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.
Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin agar ini dibahas dan juga dirumuskan,
agar pemerintah mendapatkan sebuah masukan-masukan yang sudah rinci,
sehingga pemerintah tinggal memanggil, memutuskan, dan melaksanakan itu.
“Siapa siapa sambung dengan siapa, produk apa sambung dengan perusahaan apa. Inilah yang ingin kita kerjakan,” kata Presiden.
Berita Terkait: Serikat Petani Kritisi Program Reforma Agraria ala Jokowi
Presiden RI Jokowi menekankan, bahwa pemerintah menunggu masukan-masukan dari
Kongres Ekonomi Umat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan
masyarakat, untuk kepentingan umat.
Kongres Ekonomi Umat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan
masyarakat, untuk kepentingan umat.
Pembukaan Kongres Ekonomi Umat itu selain dihadiri oleh Ketua MUI KH.
Ma’ruf Amin, juga dihadiri para ulama, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten
Masduki. (DND/OJI/ES)
Ma’ruf Amin, juga dihadiri para ulama, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten
Masduki. (DND/OJI/ES)
