Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Ada Apa Dibalik Gerakan Anti BUMN Semen Indonesia???

Penulis : Alif Kamal Alif
Email :alifkamalkainawa@gmail.com
Istimewa

Oleh: Sumarjono SPd, Pemerhati BUMN

SriwijayaAktual.com – Hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), yang mencakup zona Rembang (CAT Watu Putih), baru
saja diumumkan. Hasilnya: merekomendasikan penghentian penambangan di
CAT Watu Putih oleh PT Semen Indonesia (SI).
Banyak yang
bersorak-sorai menyambut hasil KLHS itu. Sorakan paling ramai mungkin
bergema di kalangan aktivis lingkungan, penolak pabrik SI, dan
petualang-petualang politik. Tetapi ada pihak di belakang sana yang
bersorak pelan: perusahaan semen swasta dan asing.
Mungkin ini
terdengar naif. Atau mungkin ada yang menuduh ini nasionalisme
kebablasan. Tetapi, bukankah kita harus adil seadil-adilnya sejak dalam
pikiran?
/1/
Jadi, kalau kita cermat-cermati isu penolakan
pabrik semen di Rembang, yang paling ditolak adalah Semen Indonesia.
Padahal, di daerah Rembang, ada belasan perusahaan semen swasta yang
beroperasi di sana sejak 1998. Sebut saja: PT Sinar Asia Fortune (SAF),
PT Indonesian Comcocrown Chemical Industry (ICCI), PT Amir Hajar Kilsi,
PT Rembang Bangun Persada (PT Bangun Artha), dan lain-lain.
Dari
catatan Pemerintah Daerah Rembang, di Rembang sudah ada 210 tambang yang
sudah memperoleh izin dari pemerintah dan mulai beroperasi. Luasan
tambang mereka mencapai 820 hektar, yang meliputi encapai 820 hektare,
terdiri dari tambang batu andesit, batu kapur (batu gamping), pasir
kuarsa, dan lain-lain. Apakah perusahaan-perusahaan tambang itu tidak
mengganggu ekologi di Rembang? Kenapa hanya Semen Indonesia yang
ditolak?
Yang paling janggal lagi, sebagian besar penolak Semen
Indonesia di Rembang, termasuk mereka yang menggelar aksi cor kaki di
Jakarta, berasal dari Kabupaten Pati. Mereka memakai payung Jaringan
Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK).
Padahal, di Pati sendiri
ada pabrik semen swasta asing yang justru beroperasi, yakni PT Sahabat
Mulya Sejati (SMS), anak perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa.
Sayangnya, kita tidak pernah mendengar aksi cor semen tolak Indocement.
/2/
Di
peta persaingan semen dunia, Semen Indonesia berada di peringkat 20.
Lima besar penguasa semen dunia adalah: Lafargeholcim (Swiss), Anhui
Conch (Cina), CNBM (Cina), Heidelberg (Jerman), Cemex (Meksiko).
Di
dalam negeri, kita punya tiga BUMN semen, yaitu Semen Indonesia,
Baturaja, dan Semen Kupang. Dari ketiganya, Semen Indonesialah yang
paling besar. Dengan produksi 30 juta ton, Semen Indonesia bisa menjadi
pemain utama dalam produksi semen di dalam negeri.
Namun, jangan
bangga dulu. Kontribusi BUMN dalam produksi semen dalam negeri hanya 34
persen. Sedangkan 66 persennya di tangan perusahaan semen swasta dan
asing. Jadi, saudara-saudara, kita belum berdaulat dalam produksi semen.
Di
sisi lain, ekonomi kita yang bergerak, yang membutuhkan ketersediaan
infrastruktur, tentu butuh banyak semen. Belum lagi kebutuhan semen oleh
masyarakat.
Untuk menaikkan kapasitas produksi, Semen Indonesia
berencana membangun pabrik baru di Jawa. Tepatnya di Rembang, Jawa
Tengah. Tentu ada yang bertanya, kenapa Jawa Tengah?
Untuk anda
ketahui, sebagian besar konsumsi semen nasional itu ada di Pulau Jawa.
Konsumsi semen untuk pulau Jawa mencapai 56 persen. Di susul Sumatera
dengan 22 persen. Sedangkan pulau-pulau lain di bawah 2 persen.
Nah,
dengan membangun pabrik di Rembang, berarti Semen Indonesia bisa
mendekatkan antara produksi dan pasarnya. Artinya, biaya distribusi bisa
dipangkas. Ini akan menguntungkan perusahaan dan pemasukan negara.
Di
sisi lain, perusahaan-perusahaan semen asing juga berebut masuk ke
Pulau Jawa. Disamping Indocement dan Lafargeholcim, juga ada
pemain-pemain baru yang relatif kuat seperti Siam Cement (Thailand),
Merah-Putih (Wilmar Group), Anhui Conch (Cina), dan lain-lain.
Apa kesimpulan dari pembacaan peta persaingan produsen semen ini?
Jelas,
kalau Semen Indonesia gagal berproduksi di Rembang, maka produksi semen
oleh industri milik negara akan stagnan. Produksi semen dalam negeri
tetap akan dikuasai asing. Dan tentu saja, kita mau dipaksa menjadi
konsumen semen swasta dan asing.
/3/
Ada kecenderungan
mendiskreditkan BUMN melalui aksi tolak semen ini. Saya kira, kita perlu
mewaspadai gerakan yang mendiskreditkan perusahaan plat merah ini.
Kenapa?
Sekarang ini BUMN kita sedang diperhadapkan dengan momok
menakutkan, yaitu privatisasi. Dalam banyak kasus, kinerja BUMN yang
buruk seringkali jadi dalih bagi privatisasi.
Di sisi lain,
kinerja BUMN terus diganggu. Oleh politisi, BUMN jadi lahan bancakan.
Sedangkan oleh LSM dan akademisi pro-neoliberal, BUMN dituduh tidak
sehat, lahan korupsi, mismanajemen, dan lain-lain. Dan sekarang melalui
gerakan anti-semen, BUMN Semen Indonesia dicap anti-sosial dan
anti-ekologi.
Mereka begitu garang terhadap BUMN, tetapi mereka
pura-pura diam dengan kejahatan kemanusiaan dan ekologi yang dilakukan
oleh swasta dan asing. Seberapa besar teriakan mereka terhadap Freeport,
Newmont, ExxonMobil, Chevron, dan lain-lain?
Dari data Tax
Amnesty kemarin, harta yang belum pernah dilaporkan ke otoritas pajak
paling banyak di dalam negeri: Rp 3.687 triliun. Artinya, ada banyak
aktivitas bisnis, pabrik, dan pengusaan tanah di Indonesia ini yang
tidak terlaporkan ke otoritas pajak alias menghindari kewajiban
pajaknya. Kemana suara LSM dan intelektual-intelektual kritis itu?
Semen
Indonesia sendiri tidak bebas dari incaran privatisasi. Tahun 1991, 27
persen saham perusahaan ini dijual ke swasta. Tahun 1998, pemerintah
kembali melepas 14 persen saham perusahaan negara ini kepada raksasa
semen dari Meksiko, Cemex.
Akhir 1999, komposisi kepemilikan
saham di Semen Indonesia berubah: pemerintah 51 persen, masyarakat 23,4
persen, dan Cemex 25,5 persen. Tahun 2006, Cemex menjual sahamnya ke
Blue Valley Holdings PTE ltd. Namun, di 2010, Blue Valley menjual semua
sahamannya melalui skema private placement.
Meski terus dijepit
upaya privatisasi, bendera Semen Indonesia masih merah-putih.
Kepemilikan saham pemerintah di Semen Indonesia masih 51,0 persen.
Ayo, selamatkan BUMN dari ancaman privatisasi. Caranya, mari mengawal kinerja BUMN dengan kritik konstruktif.
#SaveBUMN #SaveNKRI
Artikel Kabar Anda atau Jurnalisme Warga ini, Dimuat oleh laman Beritajatim, Rabu (19/4/2017)

Spesial Untuk Mu :  Coba Mengintip Klaim Ratna Serumpaet Soal Uang Rp 23 Triliun dari Bank Dunia