Agar Tak Terjebak Perang Dagang AS-China, RI Perlu Coba Jurus Ini

Berita313 Dilihat
Ilustrasi Perang-Dagang AS-China/Foto: Nadia Permatasari/Infografis

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Amerika Serikat (AS) dan China kembali mengalami peningkatan ketegangan
dagang. Hal ini terjadi karena China yang mulai memberikan balasan dan
AS yang mulai meminta perusahaan untuk angkat kaki dari China.

Kondisi
ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak pada perekonomian global
dan bisa merambat ke negara berkembang termasuk Indonesia. Peneliti
INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan masalah yang harus
diwaspadai dari perang dagang ini adalah pengalihan barang impor dari
China ke Indonesia.

“Maklum pasar Indonesia 260 juta penduduk
yang tingkat konsumsinya cukup dominan. Barang barang dari China yang
banjir karena trade war akan perlebar defisit perdagangan sekaligus
CAD,” jelas Bhima di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Sementara menurut Direktur riset CORE Indonesia Piter Abdullah eskalasi
perang dagang akan mempersulit Indonesia mendorong ekspor. Di sisi lain
ada potensi Indonesia menjadi sasaran penetrasi barang-barang impor
negara lain yang memanfaatkan keterbukaan perekonomian tanah air.
Terhambatnya ekspor dan peningkatan impor mengakibatkan neraca
perdagangan akan terus berpotensi defisit.

Ekonom CSIS Fajar
Hirawan menilai kondisi global dikhawatirkan menuju ke arah resesi
ekonomi. Khususnya terjadi karena adanya beberapa peristiwa ekonomi
global seperti perang dagang, kemudian kebijakan ekonomi yang populis di
beberapa negara seperti AS.

Dia mengungkapkan, Indonesia juga
harus mewaspadai kondisi tersebut. Apalagi jika negara yang mengalami
resesi adalah mitra ekonomi strategis Indonesia, seperti AS dan China.

“Meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih terbilang cukup
aman, namun salah langkah sedikit saja dalam merespons gejala resesi
ekonomi ini dengan mengambil kebijakan yang populis, seperti pemotongan
atau diskon pajak atau insentif fiskal lainnya, maka akan berbahaya
dampaknya bagi perekonomian Indonesia,” kata Fajar di Jakarta, Sabtu
(24/8/2019).

Indonesia harus apa?
Fajar
mengatakan saat ini upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan pembangunan inklusif, mempercepat sinkronisasi antara
pusat dan daerah terkait dengan Online Single Submission (OSS), serta
terus membangun industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi
ekspor dibarengi dengan partisipasi aktif Indonesia dalam rantai nilai
global (global value chain).
“Dan pembangunan jaringan produksi
dunia (global production network), harus terus menjadi prioritas
kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia ke depan,” jelas dia.
Menurut
Fajar, tidak boleh ada celah sedikit pun bagi pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan ekonomi populis yang justru akan menjadi bumerang
bagi perekonomian Indonesia.
Bhima menambahkan ada juga dampak
positif untuk Indonesia, yakni terbukanya peluang ekspor. Hal ini karena
barang AS yang bea masuknya ditambahkan oleh China US$ 75 miliar
seperti komponen otomotif, produk pertanian seperti kedelai, etanol dan
daging sapi.
“Indonesia punya banyak manufaktur di komponen otomotif, dan bisa
mengisi kekosongan minyak nabati China yang sebelumnya di-supply AS,”
imbuh dia.

Selain itu produksi sawit dalam bentuk CPO Indonesia tahun 2018 saja mencapai 43 juta ton, dan sekarang over supply.

“Saran
saya segera kirim tim promosi dan negosiasi dagang untuk ajak pengusaha
China serap lebih banyak produk Indonesia,” tutur Bhima. (kil/hns/detik)

Komentar