oleh

Akhirnya, Jokowi Angkat Bicara Terkait Status Ahok Aktif Kembali Sebagai Gubernur DKI Jakarta

-Berita-164 Dilihat
Presiden RI Jokowi (Net)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Status Gubernur DKI yang disandang Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) menjadi polemik karena Ahok juga sedang berstatus sebagai
terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Soal status Gubernur DKI
tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung (MA),
apakah Ahok harus dinonaktifkan atau tidak.
Hal
itu disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir setelah
dirinya dan beberapa pengurus PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di
Istana Kepresidenan. Dikatakan Haedar, Jokowi sadar bahwa UU
Pemerintahan Daerah yang dikaitkan dengan status kegubernuran tersebut
memiliki banyak tafsir.
“Ini kan banyak tafsir,
bahkan Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari, ada banyak
tafsir itu. Bahkan beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi
kepada MA. Nah, kalau sudah ada pandangan resmi dari MA, laksanakan yang
menjadi pandangan resmi itu,” kata Haedar saat ditemui di Kompleks
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Haedar
menilai langkah yang diambil oleh Jokowi tersebut sudah tepat dan
elegan. “Jadi, di tengah banyak tafsir tentang aktif-nonaktif ini, jalan
terbaik adalah meminta fatwa MA. Jadi fatwa MA ya, bukan fatwa MUI,”
katanya.
Haedar pun berharap MA bisa segera mengeluarkan ‘fatwa’ mengenai status Gubernur DKI yang disandang Ahok tersebut.
“Kita
harapkan MA juga jangan berlama-lama membikin fatwa, agar kita semua
ada dalam kepastian hukum dan tidak terus ribet dan gaduh seperti ini,”
katanya.
Baca Juga Ini; Aktifnya Kembali Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta, Resmi Digugat ke PTUN
Lalu, bagaimana dengan sikap Muhammadiyah sendiri?
“Kalau
Muhammadiyah, tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya syarih atau
tegas. Jadi, kalau memang prinsip hukum dan dasar undang-undangnya harus
nonaktif, ya nonaktif. Saya yakin ini prinsip yang kita pegang
semuanya. Indonesia kan negara hukum, jadi pakai prinsip itu. 
Masalahnya
kan kalau perbedaan tafsir harus ada otoritas yang memastikan itu. Jadi
Muhammadiyah, prinsipnya, untuk semua kasus ya, kan tidak hanya DKI, di
Gorontalo juga ada, tegakkan hukum dengan konstitusi yang berlaku,”
jelas Haedar.
Sementara itu, terkait dengan
pelaksanaan pilkada serentak sendiri, Haedar mengatakan Muhammadiyah
berharap pemilih menyalurkan hak suaranya dengan bertanggung jawab.
“Kita
berharap, kan dua hari lagi pilkada, kami meminta kepada warga bangsa,
khususnya juga umat Islam, untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab,
yang cerdas, dan tentu menghasilkan pemimpin yang jadi teladan,
negarawan, dan sebesar-besarnya ngurus rakyat dan bangsa,” Pungkasnya.(*)
Sumber: detik.com

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya