foto/dok/net |
terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada hari ini, Senin
(23/9/2019). Demo terjadi dari Kota Padang (Sumatra Barat), Jakarta, Bandung Jabar, Jateng, DIY Yogyakarta, Jawa Timur hingga Kota
Makassar (Sulawesi Selatan), .
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah menolak
revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu dan
rencana pengesahan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), peristiwa Karhutlah, RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dll.
Lalu, apa tanggapan Presiden Joko Widodo terkait aksi unjuk rasa tersebut?
intinya Bapak Presiden mendengarkan pandangan publik, sangat mengerti
dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Oleh karena itu, Presiden meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Hal
itu diikuti dengan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana
Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
“Sehingga dalam pertemuan konsultasi ada hal-hal yang memang bisa dilanjutkan, bisa di-carry over, gitu,” ujar Moeldoko.
Baca Juga: Aksi Demo Semakin Meluas Disegala Penjuru, Jokowi Rapat Mendadak
mengetahui pula bahwa puncak aksi unjuk rasa mahasiswa akan digelar pada
esok hari.
“Kebetulan ada Kapolda (Kapolda Metro Jaya) dan Pangdam Jaya. Semuanya
diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional,” kata
Moeldoko. [cnbcindonesia]