(IDI), melakukan aksi damai. Unjuk rasa kali ini menuntut karena mahalnya
pendidikan kedokteran di tanah air, sehingga tidak terjangkau oleh
masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Ketua IDI Cabang Gresik, dr
Bambang Prihadi mengatakan, aksi unjuk rasa menuntut pemerintah dalam
ini Kementrian Kesehatan (Kemenkes) agar meninjau kembali mahalnya biaya
pendidikan kedokteran.
“Ini bisa menciptakan asumsi yang tidak
baik di mata masyarakat. Mereka beranggapan hanya orang kaya saja yang
bisa menjadi dokter,” katanya, seperti dilansir beritajatim, Senin (24/10/2016).
Bambang
mencontohkan, selama ini biaya pendidikan kedokteran saat masuk saja
berkisar Rp 300 hingga Rp 500 juta. Biaya tersebut belum termasuk biaya
tiap semester. Karena itu, harus menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau tetap seperti ini masyarakat yang memiliki potensi tidak akan bisa masuk pendidikan kedokteran,” tuturnya.
Baca Juga Ini; Aksi Unjuk Rasa IDI “…….” Tolak Sistem Pendidikan DLP
biaya pendidikan, mahalnya biaya pendidikan dokter juga ditopang oleh
adanya program Dokter Layanan Primer (DLP). Banyak dokter yang tidak
setuju dengan program tersebut, sebab khawatir banyak yang tidak sanggup
lantaran harus menambah masa pendidikan kurang lebih tiga tahun.
“Masak
biaya Pendidikan kedokteran sudah mahal, belum lagi ditambah masa
pendidikannya paling lama yakni 6 tahun, dan ditambah masa pendidikan
lagi,” tambah Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr Nurul Dholam.
Baca Juga Ini; Hari Dokter Nasional 2016, Bakal Cagub H. Herman Deru: Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara Utuh
Nurul Dholam, kritikan dan tuntutan ini akan disampaikan ke Bupati
Gresik, agar aspirasi tersebut dapat dilanjutkan ke Kementerian
Kesehatan. Sehingga, apa yang menjadi harapan para dokter di Indonesia
bisa dikabulkan.
“Tuntutan kami tolong pemerintah segera mengkaji
lagi biaya masuk ke pendidikan kedokteran agar tidak terjadi
kesenjangan di mata masyarakat,” tandasnya. [dny/suf]
