oleh

Aktifnya Kembali Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta, Resmi Digugat ke PTUN

-Berita-229 Dilihat
JAKARTA, SriwijayaAktual.comAdvokat Cinta Tanah Air (ACTA), siang ini resmi
mendaftarkan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta,
karena Mendagri, Tjahjo Kumolo tidak mengeluarkan keputusan
pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Gubernur DKI Jakarta. 
“Tujuan kami ingin bantu pemerintah, khususnya mendagri agar
dapat melaksanakan tugas tugas pemerintahannya dengan koridor hukum.
Kita uji di PTUN apakah itu tepat atau tidak, karena menurut hemat kami,
langkah yang harus dilakukan kemendagri adalah mengeluarkan surat
putusan untuk memberhentikan sementara, karena Ahok sudah menjadi
terdakwa,” kata Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan usai
mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, hari ini, Senin (13/2/2017), seperti dilansir laman  rimanews. 
Sejak Sabtu (11/2/2017), Ahok resmi kembali menjabat gubernur DKI Jakarta.
Ahok resmi menyandang jabatan orang nomor satu di Jakarta, usai Plt
gubernur DKI, Sumarsono menyerahkan jabatannya. Ahok tak diberhentikan
Ahok oleh kemendagri, dengan alasan masih menunggu tuntutan dari jaksa.
Ahok telah didakwa jaksa dengan Pasal 156 dan 156a dengan ancaman lima
tahun penjara. 
“Kalau keputusan Mendagri ini benar di pengadilan, maka posisi
Ahok makin kokoh. Ini jadi rekor baru, gubernur sekaligus jadi terdakwa
dan baru ada di Indonesia,” ujar Hisar. 
Baca Juga; 73 Anggota DPR RI Sudah Tanda Tangan Usulkan Hak Angket Kasus Ahok
Senada dengan Hisar Tambunan, Wakil Sekjen ACTA, Yustian Dewi
Widiastuti mengatakan dasar hukum gugatan PTUN ini adalah Pasal 83
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera. 
Dalam Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, berbunyi,
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
“Merujuk pada kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir
Noviadi yang didakwa dengan dua pasal yang ancamannya “lebih dari” dan
“kurang dari” lima tahun. Ahmad Wazir baru jadi tersangka, telah
diberhentikan,” katanya. 
Petitum utama dalam gugatan ini, adalah agar Majelis Hakim
mewajibkan tergugat (Mendagri) menerbitkan pemberhentian sementara
Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. (*)

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya