oleh KPU?” ujar aktivis Tionghoa, Lieus Sungkharisma di Padepokan Pencak
Silat TMII, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Bagi Lieus, sudah menjadi tanggungjawab seorang kepala negara untuk menjamin hak demokrasi rakyatnya dalam gelaran Pemilu.
“Presiden adalah kepala negara yang harus menjamin Pemilu berlangsung jujur dan adil,” ungkapnya.
Lieus menyoroti kesalahan yang menjadi salah satu bukti adanya upaya
kecurangan adalah kesalahan data pada sistem penghitungan suara.
Lebih parahnya lagi, lanjut Lieus, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sebagai penyelenggara Pemilu dengan enteng mengatakan kesalahan itu
adalah human error yang wajar.
“Kok kemudian KPU cuma bilang salah input, human error, kok ringan sekali bilang begitu,” tukasnya. [rm]