 |
| foto/dok; Prof Dr Siti Zuhro |
SriwijayaAktual.com – Dalam sejarah Indonesia, sejak
Reformasi 98 kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan
ditentukan oleh partai pemenang Pemilu. Bukan partai peraih suara
mayoritas yang duduk di kursi tertinggi di jajaran legislatif tersebut.
Contohnya di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Posisi Ketua
MPR diberikan kepada partai yang kalah yakni PDI-Perjuangan. Begitupun
di era Jokowi, kursi MPR diberikan kepada Partai Amanat Nasional.
“Bila Gerinda jadi (Ketua) MPR, itu lebih elegan,” ujar Pengamat
Politik, Prof Dr Siti Zuhro saat menjadi narasumber di acara ‘Utak-atik
Manuver Politik’, Sabtu (27/7/2019).
Saat ini semua partai sedang berusaha, tetapi masyarakat terlalu cepat
menyimpulkan. Misalnya saat publik menerjemahkan kalau pertemuan Prabowo
dengan Jokowi dan Megawati kemarin diartikan sebagai keinginan untuk
bergabung.
Baca Juga: Live Streaming !! KAHMI “Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”
“Pandangan saya, Jokowi akan membuat kabinet ahli. Bukan karena sosok,
tapi kapasitasnya. Begitupun di parlemen. Para elite itu melihat dengan
visioner. Sekarang mulai berpikir bagaimana kita mereview konstitusi
kita dan tidak dengan sumbu pendek,” paparnya.
“Aturan mainnya sudah ada. Bagaimana di MPR pun begitu,” tutup Siti yang merupakan Alumni HMI ini. [[rmol]]
