Amnesty International
Jelaskan Alasan Prabowo Jadi Menhan, Singgung Kemenangan di Kalangan Militer
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Direktur Eksekutif Amnesty
Internasional Indonesia, Usman Hamid memberikan penjelasan mengenai
alasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Internasional Indonesia, Usman Hamid memberikan penjelasan mengenai
alasan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dalam penjelasannya, Usman menyinggung mengenai basis pemenangan Prabowo
saat menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019
lalu.
Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis
(24/10/2019), Usman menyebut bahwa Prabowo banyak mendapat dukungan dari
kalangan militer.
Bagi Usman masuknya Prabowo ke Kabinet Indonesia Maju cukup menarik untuknya.
“Tetapi saya mau komentar kenapa Prabowo di kementerian pertahanan. Ini
menarik sebenarnya,” ucap Usman saat menjadi narasumber pada acara Mata
Najwa yang tayang di Trans 7.
Ia pun menjelaskan keterkaitan Prabowo dipilih menjadi menteri pertahanan (menhan).
Hal itu disebut berkaitan dengan kemenangan Prabowo saat Pemilu 2019 di kalangan militer.
“Pertama karena kompleks-kompleks militer di pemilihan umum kemarin itu memenangkan Prabowo,” ucap Usman.
Tidak hanya di satu titik, Usman menyebut beberapa titik di militer berhasil memenangkan Prabowo.
“Basis militer di Surabaya, basis militer di Bandung, Paspamres, sampai
dengan kompleks Kopassus di Cijantung itu yang menang adalah 02,” ucap
Usman.
dengan kompleks Kopassus di Cijantung itu yang menang adalah 02,” ucap
Usman.
Sehingga hal itu, kata Usman, menunjukan banyaknya pendukung Prabowo dari kalangan militer.
Selain itu pemilihan Prabowo pada posisi menhan sesuai dengan latar belakangnya yang seorang Anggota TNI Angkatan Darat.
Seorang mantan anggota militer pun dianggap pantas untuk menduduki
jabatan menhan, yang akan banyak mengurus mengenai keperluan militer.
“Jadi politik perimbangan, jadi ketika Jokowi memilih selain memang
posisi menteri pertahanan kerap sekali dan sering sekali diduduki oleh
seorang militer,” ucap Usman.
Selain itu, Usman melihat pergerakan Jokowi yang ingin mendapat dukungan dari basis militer.
Dengan adanya Prabowo menjabat di menhan, maka akan akan memungkinkan
para anggota militer turut memberikan dukungan pada pemerintah.
para anggota militer turut memberikan dukungan pada pemerintah.
“Saya melihatnya lebih membangun kepastian, bahwa basis-basis militer ini memberikan dukungan kepada pemerintahan,” jelas Usman.
Bahkan Usman juga menyebut bahwa Jokowi memiliki ambisi untuk memunculkan stabilitas keamanan, dan politik.
“Kan kelihatannya ini Pak Jokowi punya obsesi yang sangat tinggi akan stabilitas keamanan, stabilitas politik,” ujar Usman.
Pada acara tersebut, Usman juga menyinggung mengenai aksi para mahasiswa yang turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa.
Usman menyebut para demonstran memberikan peringatan mengenai keberadaan polri.
“Dan ingat ketika mahasiswa turun ke jalan kemarin, mereka
memperingatkan pemerintah tentang menguatnya dwi fungsi polri,” ucap
Usman.
Ia menyebut kini banyak anggota polri yang memiliki jabatan ganda di pemerintahan.
Hal itu pun disebut sebagai penyebab munculnya kecemburuan militer pada polri.
“Dan dwifungsi polri itu berarti mempersoalkan begitu banyak
jabatan-jabatan sipil yang dipegang oleh pejabat-pejabat tinggi
kepolisian dan itu menimbulkan suka atau tidak suka, diterima atau tidak
diterima, kecemburuan dikalangan militer,” jelas Usman.
Karena masalah-masalah tersebutlah, Jokowi memutuskan untuk membawa masuk Prabowo dalam kabinetnya.
Hingga posisi menhan pun diberikan pada Prabowo.
“Politik perimbangan inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian pertahanan yang dipilih oleh Pak Jokowi,” ucap Usman.
Selain masalah jabatan, militer juga dibuat kecemburuan dengan jumlah anggaran dana yang sangat minim.
Disebutkannya jumlah anggaran dana Menhan memanglah besar, namun
anggaran tersebut masih dibagi menjadi beberapa instansi angkatan.
“Selain itu memang soal anggaran, saya mau klarifikasi, meskipun
anggarannyaMenhan tinggi Rp 137 triliun misalnya tadi. Itu sebenarnya kecil
karena itu dibagi tiga angkatan, laut darat, udara, lalu mabes TNI,
sampai dengan kementerian pertahanan itu sendiri,” ucap Usman.
Sedangkan jumlah anggaran polri terbilang lebih banyak karena tidak perlu dibagi dengan bidang lainnya.
“Ini juga sering menjadi kecemburuan dikalangan militer, dimana
institusi polri misalnya dengan anggaran Rp 90-an triliun, itu untuk
institusi satu saja,” jelas Usman.
Dari itu Usman berharap Jokowi dapat dengan serius menangani masalah antara militer dan polri tersebut.
Lihat video pada menit ke-8:37:
[*]
