Bambang Soesatyo |
kasih kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atas kerja
dan pengabdian mereka dan selamat kepada bakal gubernur dan bakal wakil
gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga
Uno.
segera berkonsolidasi agar transisi pemerintahan nanti berjalan
mulus. Lagi pula, begitu banyak beban pekerjaan yang harus dituntaskan.
2017. Kondusivitas ibu kota negara ini harus segera dipulihkan. Semua
harus fokus lagi pada kegiatan produktif. Jangan lupa bahwa di hadapan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan warga Ibu Kota terbentang
sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam jangka
dekat.
pelaksanaan Asian Games pada periode 18 Agustus 2018-2 September 2018.
Pesta olahraga ini akan diikuti 45 negara. Asian Games XVIII
Jakarta-Palembang akan menyelenggarakan 42 cabang olahraga, terdiri
atas 34 cabang olahraga olimpiade dan delapan cabang olahraga
nonolimpiade.
kesiapan semua venue, hotel, dan kelancaran transportasi para atlet.
Sekitar 32 cabang olahraga akan dipertandingkan di Jakarta dan
sekitarnya. Baru-baru ini Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah melihat
langsung kesiapan Palembang sebagai tuan rumah.
masalah kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah pun tidak boleh lepas dari
perhatian Anies-Sandi. Karena Asian Games XVIII Jakarta-Palembang akan
menentukan citra negara, Anies-Sandi hendaknya memberi perhatian
ekstra terhadap kesiapan Jakarta. Event internasional ini akan menjadi
pertaruhan bagi kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta.
Asian Games XVIII, Jakarta pun sedang sibuk membangun sejumlah proyek
infrastruktur transportasi. Ada proyek Mass Rapid Transit (MRT) dari
wilayah selatan menuju pusat dan utara Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga sedang membangun dua dari tujuh rute Light Rail
Transit (LRT). Ditambah dengan pembangunan jembatan layang dan
underpass di beberapa titik, Ibu Kota memang tampak begitu sibuk
membangun. Akibat itu, belakangan ini kemacetan lalu lintas pada hampir
semua ruas jalan utama sudah sangat parah dan sangat menyiksa warga.
semua proyek infrastruktur itu dan upaya mengurai kemacetan juga harus
menjadi fokus perhatian Anies-Sandi. Pemprov DKI yang baru nanti harus
memiliki catatan rinci mengenai jadwal penyelesaian proyek. Hal ini
perlu agar Pemprov DKI berani memastikan bahwa semua proyek
infrastruktur itu akan selesai tepat waktu.
yang tepat waktu akan berpengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi
kemacetan. Kalau memungkinkan, penyelesaian beberapa proyek itu bahkan
bisa dipercepat.
dari Komisi Pemilihan Umum DKI tentang hasil final Pilkada 2017,
Anies-Sandi perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan pasangan
petahana Ahok-Djarot.
dimasukkan dalam APBD DKI Perubahan, Anies-Sandi juga harus memberi
perhatian terhadap agenda-agenda lain sebagaimana telah disebut
sebelumnya. Termasuk program penanganan banjir hingga tempat pembuangan
akhir sampah.
terus dihadapi Pemprov DKI Jakarta dari waktu ke waktu. Semua persoalan
pelik itu bersinggungan langsung dengan kepentingan warga. Sehingga,
jika gubernur lalai atau lamban, kinerja Pemprov DKI Jakarta akan
langsung dikecam warga. Kemungkinan-kemungkinan seperti itulah yang
harus diantisipasi Anies-Sandi. Maka itu, koordinasi dengan Ahok-Djarot
menjadi sangat penting agar transisi nanti minim masalah.
perubahan pola pendekatan masalah dan pengelolaan anggaran, warga
Jakarta kini sangat kritis terhadap Pemprov DKI. Warga Jakarta menuntut
pengelolaan anggaran yang transparan.
harus terus ditingkatkan. Manajemen pemprov pun harus responsif.
Terhadap beberapa aspek itu, bisa dikatakan bahwa Pemprov DKI saat ini
sudah meletakkan standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.
hal ini tercermin dari tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja
kepemimpinan Ahok-Djarot. Maka itu, tantangannya sangat jelas bagi
Anies-Sandi. Minimal mempertahankan standar yang sudah dicapai saat ini.
Akan lebih ideal jika Anies-Sandi bisa meningkatkan standar itu.
warga Ibu Kota tentang pengelolaan APBD DKI yang transparan dan bebas
dari korupsi bisa dipahami dari begitu banyak pendapat warga. Misalnya,
berkat transparansi anggaran saat ini, warga Ibu Kota seakan disadarkan
bahwa bertahun-tahun lalu banyak anggaran yang menguap karena tak jelas
pemanfaatannya.
penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) serta anggaran untuk
mengeruk atau membersihkan sungai dan kali. Pada tahun-tahun terdahulu
sarana dan prasarana umum serta sungai/ kali dibiarkan kotor, padahal
ada alokasi anggaran untuk membersihkannya.
berasumsi bahwa ada begal anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Dugaan ini
semakin kuat ketika Pemprov DKI dan DPRD DKI pada 2014 bersitegang
karena isu APBD DKI yang sarat dengan anggaran ganda. Fakta historis ini
tentu saja tidak boleh lolos dari pantauan Anies-Sandi.
(CSR). Tentang pemanfaatan CSR, aturan main yang diterapkan saat ini
adalah langsung dalam bentuk barang atau proyek. Alokasi CSR tidak lagi
dalam bentuk dana tunai, tetapi langsung dikonversi dalam bentuk proyek
untuk kepentingan umum.
trotoar dibiayai dengan CSR. Realisasi proyek peningkatan Jembatan
Semanggi pun dibiayai dengan CSR, termasuk revitalisasi kawasan
Kalijodo. Transparansi dan model pemanfaatan CSR ini hendaknya
diteruskan Anies-Sandi.
Anies-Sandi adalah konsistensi dan kualitas pelayanan publik, khususnya
di semua kelurahan hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan
rumah sakit. Kendati masih terdapat kekurangan di sana-sini, warga DKI
secara umum menyatakan cukup puas atas upaya perbaikan yang telah
dilakukan selama ini.
pusat-pusat layanan publik tidak bekerja sebagaimana mestinya, warga
tidak segan-segan untuk melapor atau menginformasikannya melalui media
sosial. Ketidakberesan itu akan menjadi gunjingan warga. Jika
pusat-pusat layanan publik itu tidak segera membenahi kinerja, publik
akan mengecam gubernur dan wakil gubernur.
memantau pelayanan publik, Anies-Sandi juga harus memastikan birokrasi
yang dipimpinnya mampu responsif terhadap keluhan atau laporan warga.
Keluhan atau laporan itu langsung disampaikan warga dengan datang ke
Balai Kota DKI atau melalui sarana media sosial.
digarisbawahi oleh Anies-Sandi bahwa keluhan atau laporan warga akan
selalu ada. Dan, sudah pasti bahwa warga menghendaki agar Pemprov DKI
merespons keluhan maupun laporan-laporan itu.
warga Jakarta nyaris tidak peduli dengan kinerja Pemprov DKI. Tetapi,
kini warga Jakarta justru sangat aktif mengawasi Pemprov DKI dari hari
ke hari. Maka itu, ketika Anies-Sandi diberi amanah untuk memimpin
Jakarta dan mengendalikan birokrasi Pemprov DKI, itu adalah pekerjaan
besar yang sangat berat karena penuh tantangan.
pesta kemenangan harus segera diakhiri. Anies-Sandi harus mulai mendata
program kerja prioritas yang relevan dengan kepentingan warga Ibu Kota. (*)
Baca Juga: Selamat Datang Gubernur Baru DKI Jakarta
Opini ini Dikutip dari laman sindonews.com yang diterbitkan pada Rabu (26/4/2017)