oleh

‘Anies-Sandi Menang untuk Menanggung Beban’

-Berita-20 views
loading...

Bambang Soesatyo
‘Anies-Sandi Menang untuk Menanggung Beban’

loading...
Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar
Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
OPINI, SriwijayaAktual.com – TERIMA
kasih kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atas kerja
dan pengabdian mereka dan selamat kepada bakal gu­bernur dan bakal wakil
gu­ber­nur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga
Uno.
Jangan larut dalam euforia kemenangan, Anies-Sandi harus
segera ber­konsolidasi agar tran­sisi peme­rintahan nanti berjalan
mulus. Lagi pula, begitu banyak beban pekerjaan yang harus dituntas­kan.
Tuntas sudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI
2017. Kondusivitas ibu kota negara ini harus segera dipulihkan. Semua
harus fokus lagi pada kegiatan produktif. Jangan lupa bahwa di hadapan
Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta dan warga Ibu Kota terbentang
sejumlah pekerjaan besar yang harus di­selesaikan dalam jangka
dekat.   
Bersama Palembang, Jakarta akan menjadi tuan rumah
pelaksanaan Asian Games pada periode 18 Agustus 2018-2 September 2018.
Pesta olah­raga ini akan diikuti 45 negara. Asian Games XVIII
Jakarta-Palembang akan menyeleng­gara­kan 42 cabang olahraga, terdiri
atas 34 cabang olahraga olimpiade dan delapan cabang olahraga
nonolimpiade.
Pemprov DKI Jakarta tentu harus memastikan
kesiapan semua venue, hotel, dan kelan­caran transportasi para atlet.
Sekitar 32 cabang olahraga akan diper­tandingkan di Jakarta dan
sekitarnya. Baru-baru ini Wakil Pre­siden Jusuf Kalla sudah melihat
langsung kesiapan Palembang sebagai tuan rumah.
Maka itu,
masalah kesiapan Jakarta se­bagai tuan rumah pun tidak boleh lepas dari
perhatian Anies-Sandi. Karena Asian Games XVIII Jakarta-Palembang akan
me­nen­tukan citra negara, Anies-Sandi hen­daknya memberi per­hatian
ekstra terhadap kesiapan Jakarta. Event internasional ini akan menjadi
pertaruhan bagi kepemimpinan Anies-Sandi di Jakarta.
Selain soal
Asian Games XVIII, Jakarta pun sedang sibuk membangun sejumlah proyek
infrastruktur transportasi. Ada proyek Mass Rapid Transit (MRT) dari
wilayah selatan me­nuju pusat dan utara Jakarta.
Selain itu,
Pemprov DKI Jakarta juga sedang membangun dua dari tujuh rute Light Rail
Transit (LRT). Ditambah dengan pembangunan jembatan layang dan
underpass di beberapa titik, Ibu Kota memang tampak begitu sibuk
mem­bangun. Akibat itu, belakangan ini kemacetan lalu lintas pada hampir
semua ruas jalan utama sudah sangat parah dan sangat menyiksa warga. 
Penyelesaian
semua proyek infrastruktur itu dan upaya mengurai kemacetan juga harus
menjadi fokus perhatian Anies-Sandi. Pemprov DKI yang baru nanti harus
memiliki catatan rinci mengenai jadwal penyelesaian proyek. Hal ini
perlu agar Pemprov DKI berani memastikan bahwa semua proyek
infrastruktur itu akan selesai tepat waktu.
Penyelesaian proyek
yang tepat waktu akan ber­pengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi
kemacetan. Kalau memungkinkan, penyelesaian beberapa proyek itu bah­kan
bisa dipercepat.
Karena itu, sambil menunggu pengumuman resmi
dari Komisi Pemilihan Umum DKI tentang hasil final Pilkada 2017,
Anies-Sandi perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan pasangan
petahana Ahok-Djarot.
Selain membahas rencana program yang akan
di­masukkan dalam APBD DKI Perubahan, Anies-Sandi juga harus memberi
perhatian terhadap agenda-agenda lain se­bagaimana telah disebut
sebelumnya. Termasuk program penanganan banjir hingga tempat pembuangan
akhir sampah.
Seperti diketahui bersama, masih ada sejumlah persoalan pelik yang akan
terus dihadapi Pemprov DKI Jakarta dari waktu ke waktu. Semua persoalan
pelik itu ber­singgungan langsung dengan kepentingan warga. Sehingga,
jika gubernur lalai atau lamban, kinerja Pemprov DKI Jakarta akan
langsung dikecam warga. Kemungkinan-kemungkinan seperti itulah yang
harus diantisipasi Anies-Sandi. Maka itu, koordinasi dengan Ahok-Djarot
menjadi sangat penting agar transisi nanti minim masalah.
 
Pengawasan Publik 
Berkat
perubahan pola pendekatan masalah dan pengelolaan anggaran, warga
Jakarta kini sangat kritis terhadap Pemprov DKI. Warga Jakarta menuntut
pengelolaan anggaran yang transparan.
Kualitas pelayanan publik
harus terus ditingkatkan. Manajemen pemprov pun harus responsif.
Terhadap beberapa aspek itu, bisa dikatakan bahwa Pemprov DKI saat ini
sudah meletakkan standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.
Setidaknya,
hal ini tercermin dari ting­kat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja
kepemimpinan Ahok-Djarot. Maka itu, tantangannya sangat jelas bagi
Anies-Sandi. Minimal mempertahankan standar yang sudah dicapai saat ini.
Akan lebih ideal jika Anies-Sandi bisa meningkatkan standar itu. 
 
Persepsi
warga Ibu Kota tentang penge­lolaan APBD DKI yang transparan dan bebas
dari korupsi bisa dipahami dari begitu banyak pendapat warga. Misalnya,
berkat transparansi anggaran saat ini, warga Ibu Kota seakan disadarkan
bahwa bertahun-tahun lalu banyak anggaran yang me­nguap karena tak jelas
pemanfaatannya.
Sebagai misal anggaran untuk membersih­kan atau
penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) serta anggaran untuk
me­ngeruk atau membersihkan sungai dan kali. Pada tahun-tahun terdahulu
sarana dan prasarana umum serta sungai/ kali dibiar­kan kotor, padahal
ada alokasi ang­garan untuk membersihkannya.
 
Warga pun
berasumsi bahwa ada begal anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Dugaan ini
se­makin kuat ketika Pemprov DKI dan DPRD DKI pada 2014 bersitegang
karena isu APBD DKI yang sarat dengan anggaran ganda. Fakta historis ini
tentu saja tidak boleh lolos dari pantauan Anies-Sandi. 
Selain transparansi pengelolaan APBD, warga DKI juga me­nyoroti penggunaan dana yang bersumber dari corporate social responsibility
(CSR). Tentang pemanfaatan CSR, aturan main yang diterapkan saat ini
adalah langsung dalam bentuk barang atau proyek. Alokasi CSR tidak lagi
dalam bentuk dana tunai, tetapi langsung dikonversi dalam bentuk proyek
untuk kepentingan umum.
Revitalisasi untuk ribuan kilometer
trotoar dibiayai dengan CSR. Realisasi proyek pe­ningkatan Jembatan
Semanggi pun dibiayai dengan CSR, termasuk revitalisasi kawasan
Kalijodo. Transparansi dan model pemanfaatan CSR ini hendaknya
diteruskan Anies-Sandi.
Faktor lain yang juga harus diamati
Anies-Sandi adalah konsistensi dan kualitas pelayanan publik, khususnya
di semua kelurahan hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan
rumah sakit. Kendati masih terdapat kekurang­an di sana-sini, warga DKI
secara umum menyatakan cukup puas atas upaya perbaikan yang telah
dilakukan selama ini. 
Ditemukan banyak fakta bahwa jika
pusat-pusat layanan publik tidak bekerja sebagaimana mestinya, warga
tidak segan-segan untuk melapor atau menginformasikannya melalui media
sosial. Ketidakberesan itu akan menjadi gunjingan warga. Jika
pusat-pusat layanan publik itu tidak segera membenahi kinerja, publik
akan mengecam gubernur dan wakil gubernur. 
Selain intens
memantau pelayanan publik, Anies-Sandi juga harus memastikan birokrasi
yang dipimpinnya mampu responsif terhadap keluhan atau laporan warga.
Keluhan atau laporan itu langsung disampaikan warga dengan datang ke
Balai Kota DKI atau melalui sarana media sosial.
Patut
digarisbawahi oleh Anies-Sandi bahwa keluhan atau laporan warga akan
selalu ada. Dan, sudah pasti bahwa warga menghendaki agar Pemprov DKI
me­respons keluhan maupun laporan-laporan itu.  
Pada masa lalu
warga Jakarta nyaris tidak peduli dengan kinerja Pemprov DKI. Tetapi,
kini warga Jakarta justru sangat aktif mengawasi Pemprov DKI dari hari
ke hari. Maka itu, ketika Anies-Sandi diberi amanah untuk memimpin
Jakarta dan mengendalikan birokrasi Pemprov DKI, itu adalah pekerjaan
besar yang sangat berat karena penuh tantangan. 
Dengan begitu,
pesta kemenangan harus segera diakhiri. Anies-Sandi harus mulai mendata
program kerja prioritas yang relevan dengan kepenting­an warga Ibu Kota. (*)

Baca Juga: Selamat Datang Gubernur Baru DKI Jakarta

Opini ini Dikutip dari laman sindonews.com yang diterbitkan pada Rabu (26/4/2017)
 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed