oleh

“Antara SMK, Esemka, dan TKA dari China”

Ilustrasi/Anak SMK

SriwijayaAktual.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil, yang menilai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jadi penyebab
pengangguran memicu kontroversi. Bahkan sang Gubernur berniat untuk
membubarkan SMK.

Kontan, beragam komentar muncul menanggapi ucapan Kang Emil, sapaan
akrabnya. Antara lain ada yang membantah mengenai penyebab tingginya
angka pengangguran. Karena penyebab utama adalah minimnya lapangan
kerja. 
“Menyalahkan SMK sebagai penyebab dinilai sebagai ‘buruk muka cermin
dibelah’. Justru keberadaan SMK adalah untuk memenuhi kebutuhan yang
lebih siap bekerja,” ucap M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Sosial
dalam keterangannya kepada redaksi RMOL, Minggu (21/7/2019). 

Menurut Rizal, suatu rencana kebijakan seharusnya didasarkan atas
penelitian yang komprehensif dan mendalam. Apakah benar apa yang
diasumsikan Kang Emil atau keliru. Jika benar, maka kebijakan tetap saja
mesti bersifat nasional. 

“Gegabah jika meniadakan salah satu model sekolah hanya karena penilaian
subjektif seorang Gubernur. Proses kajian hingga perlu dibubarkan mesti
melibatkan baik instansional maupun masyarakat. Ada Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah,” imbuh dia. 
Apalagi efek dari pembubaran tentu tidak sesederhana yang dipikirkan.
Terutama jika lembaga tersebut masih aktif dalam kegiatan belajar
mengajar. Justru akan membuat satu masalah baru. Karena dengan
membubarkan SMK justru menambah angka pengangguran. 

“Berbeda dengan Pak Jokowi yang memuji SMK hingga intens mempublikasi
karya siswa yang kemudian populer dengan sebutan ‘mobil esemka’,
Gubernur Jawa Barat ini justru mempermasalahkan bahkan menyalahkan SMK
atas terjadinya pengangguran. Bahkan mengancam pembubaran pula,” lanjut
Rizal. 

Fokus Pemprov Jabar yang dipimpin Kang Emil harusnya bukanlah kepada
ancaman pembubaran. Akan tetapi kepada revitalisasi SMK beserta
lulusannya. Toh Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 9 tahun 2016 yang
menekankan pada revitalisasi. 

“Mendikbud telah merancang road map pengembangan SMK, menyempurnakan dan
menyeleraskan kurikulum SMK sesuai penggunaan lulusan (link &
match). Target pada 2020 adalah 80 persen tamatan bekerja pada
bidangnya, 12 persen berwirausaha, dan 8 persen bersertifikasi profesi.
Nah Emil kerjakan saja program revitalisasi ini sebagai bukti berhasil
atau tidak kepemimpinannya. Nggak usah ancam bubar- bubarkan segala,”
tegas Rizal.

“Pidato Jokowi baru-baru ini bernada ancam ancam soal ideologi,
investasi, maupun birokrasi, kini Kang Emil juga sama saja. Menyalahkan
SMK atas pengangguran kurang bijaksana. Masyarakat yakin bahwa lapangan
kerja yang kurang adalah faktor utama penyebab pengangguran. Bukan
sekolah. Bahkan ironinya di beberapa kegiatan usaha justru kini diisi
tenaga kerja dari China. Dari negeri China. Memprihatinkan,” tandanya. [rmol]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya