Apresiasi Kinerja Presiden RI Joko Widodo Terhadap Kasus Ahok Dugaan Penistaan Agama

 Oleh: Ardian Wiwaha  *(Mahasiswa FISIP di Universitas Indonesia)*

Apresiasi Kinerja Presiden RI Joko Widodo  Terhadap Kasus Ahok Dugaan Penistaan Agama 

SriwijayaAktual.com – Sidang gelar perkara terkait kasus penistaan agama oleh
Ahok telah digelar pada Selasa  (15/11/2016) kemarin. Semua pendapat dan masukan dari
saksi biasa hingga saksi ahli telah didengar dengan seksama. Sehingga
proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak
akhir Oktober hingga hari ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan
sebuah keputusan yang indenpenden dan sesuai hukum.

Alhasil, dengan kebijaksanaan Presiden Jokowi yang dibantu dengan
profesionallitas para aparat penegak hukum, sidang gelar perkara terkait
Basuki Tjahya Purnama menghasilkan keputusan hukum yang menetapakan
bahwa status Ahok resmi dinyatakan sebagai tersangka.

*Bukti Profesionalitas Presiden RI  Joko Widodo

Kinerja Presiden Jokowi yang secara independen
memerintahkan Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memproses Ahok secara
hukum yang berlaku dan tegas serta transparan dinilai perlu
diapresiasi. Bukan hal yang mudah bagi mantan Gubernur DKI ini untuk
menyatakan pernyataan gamblang tersebut didepan awak media yang
disiarkan secara nasional. 

Selain daripada Ahok merupakan partner Presiden Jokowi terdahulu untuk
menjadi DKI-1, disisi lain Presiden Jokowi juga merupakan salah satu
kader Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang juga mendukung Ahok untuk
menjadi DKI-1 pada Pemilukada 2017.

Tentunya hal ini membuat Presiden Jokowi berada difase yang sungguh
dilematis. Tekanan dan masukan yang bertubi tubi tidak hanya berasal
dari tuntutan kelompok dan organisasi massa Islam, namun kepentingan
partai pengusung Jokowi yang mengantarkan Mantan Walikota Solo ini
menjadi Presiden harus menjadi bahan pertimbangkan.

Namun hal tersebut telah terjawab, saat Kabareskrim Komjen Ari Dono
mengumumkan bahwa perkara terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok akan
ditingkatkan dengan tahap penyidikan sekaligus setatus sebagai tersangka
bagi Ahok. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi yang
konsisten menegakan hukum secara mandiri dan profesional. Untuk itu,
semua pihak harus mengapresiasi dan mendukung kinerja Pemerintah dalam
hal ini Polri.

*Kalau Masih Ada Demo Berarti Terdapat Sebuah Kepentingan Politik Terselubung.

Pagelaran aksi demo Bela Islam Jilid II (4/11/2016) kemarin, yang
menuntut agar calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjhaya Purnama atau
Ahok berhasil dijawab oleh Presiden Jokowi dalam rangka menegakan negara
hukum. Dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Presiden komitmen terhadap penegakan hukum tanpa
intervensi. Untuk itu diharapkakan semua pihak dimata hukum berlaku
sama. 

Meskipun Ahok baru ditetapkan sebagai tersangka dan masih perlu untuk
diadakan tahapan hukum penyidikan lanjutan. Untuk itu, semua pihak harus
konsisten mengikuti tata aturan hukum yang ada. Namun, jika masih
terdapat aksi unjuk rasa yang menyuarkan tuntutan lainnya maka aksi
tersebut dapat dipastikan memiliki agenda politik yang terselubung.
Masyarakat harus bijak dan jika agenda politik tersebut juga terindikasi
memenuhi pelanggaran hukum maka perlu dilakukan proses hukum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar setiap orang memiliki kedudukan sama
dimata hukum.

*Kawal Proses Hukum dan Jaga Persatuan Indonesia Berdasarkan ke – Bhinekaan.

Setelah proses penetapan Ahok sebagai tersangka masyarakat 
dapat mengawal proses hukum yang ada guna memastikan bahwa proses hukum
tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada dan
dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang selanjutnya hasilnya
dapat pula diterima olehs semua pihak. Disisi lain, masyarakat juga
harus tetap mewaspadi adanya potensi provokasi dari pihak – pihak yang
ingin memecah belah bangsa yang terus melakukan upaya politik guna
menekan proses hukum dikarenakan tujuan besar kelompok tersebut bermotif
politik. Sambil menunggu proses hukum berjalan, masyarakat tetap
menjaga persatuan Indonesia yang berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika
guna membendung upaya – upaya dari kelompok yang memiliki agenda politik
terselubung. (***).