oleh

‘ASN Bermental Budak’

loading...
Ilustrasi/ASN
KOLOM PEMBACA-OPINI, SriwijayaAktual.com – – HANCUR HAM di rezim ini. Isu radikalisme telah menjadi senjata
pembunuh. ASN menjadi sasaran pembunuhan. Diawali dengan teror oleh
Negara. “Terorisme” negara berjalan masif.
Mengerikan, 11 Instansi atau Kementerian menandatangani “portal aduan
radikalisme” sedikit saja reaksi, apalagi simpati terhadap yang menurut
pemeritah berbau radikal akan bermasalah dengan instansinya. Termasuk
Kementerian yang dipimpin alumni negara liberal Amerika Nadiem,
Perguruan Tinggi. Kementerian Agama seolah menjadi “leading sector”.
Menterinya kasar eh galak, bro.

Medsos diawasi ketat. Semua interaksi menjadi penuh dengan ketakutan.
Waduh kasihan ASN menjadi korban pertama target pelanggaran HAM oleh
negara.

loading...

Ungkapan para Menteri seperti benar “kalian dibayar oleh negara, harus
patuh pada negara”. Benarkah dibayar negara? Mengapa tidak jujur bahwa
ASN dibayar rakyat?

Patuh pada negara bukan berarti harus jadi budak, bermental budak.
Hilang jiwa berani dan korektif. Hal ini sama saja dengan penjajahan
oleh bangsa sendiri.

Portal pengaduan dapat membangun kultur “main lapor” seenaknya. Baru
asumsi, interpretasi atau persepsi sendiri tentang konten radikal sudah
diadukan melalui portal tersebut.

Ini akan berefek pencemaran atau bisa merugikan seseorang. Kita negara
hukum oleh karenanya semua mesti berlandas hukum. Jika diduga melakukan
pelanggaran hukum maka sudah ada mekanisme pelaporan atau pengaduan
kepada pihak yang berwenang.

Jangan karena iri, dengki, atau motif lain lalu “main adu”. Dampaknya di
instansi  antarpegawai akan saling curiga dan terjadi benih perpecahan.

Radikalisme mesti terdefinisi secara hukum dahulu baru jelas
indikatornya. Tanpa itu, akan menjadi multi tafsir dan hal ini bisa
merusak pribadi atau juga instansi.

Pasal 317 ayat (1) KUHP mengatur “pengaduan fitnah”. Bagi pelapor atau
pengadu yang kemudian ternyata terlapor tak terbukti  maka baginya
dikenakan delik pengaduan palsu. Maksimum penjara 4 (empat) tahun.

Ini pendidikan hukum. Ini ajaran kehati hatian. Hukum harus melindungi.

Bagaimana perlindungan hukum dalam kasus “portal pengaduan radikal”? Jelas menjadi persoalan tersendiri.

Jika terus digembor-gemborkan, usul konkret saja untuk Pak Presiden
sebagai koordinator 11 Kementerian dan Lembaga Negara, bagaimana jika
dilarang saja penggunaan HP (Hand Phone) di seluruh Indonesia, khususnya
bagi ASN. Agar tercegah dari kesalahan kekhilafan, atau ketidaksabaran
atas gaya pemerintahan yang otoriter.
Radikalisme pada media sosial, apapun definisinya, dijamin terberantas.
Semua Menteri dapat tidur nyenyak dan tidak terganggu oleh manusia
manusia “radikalis” penghuni Negara Indonesia
Penjajah Belanda nyatanya bisa menekan rakyat 350 tahun. Jadi, belajarlah dari Belanda yang “hebat” itu.
Bravo hantu radikalisme. You are the Winner!
Oleh, M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik
[**]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed