oleh

Asyik … Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

H. Alex Noerdin (Ist)
PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  yang berlaku pada 1 September hingga 31
Desember 2016. Para Wajib Pajak (WP) yang menunggak hingga lebih dari dua tahun ke
atas bisa segera mengurusnya tanpa dikenai denda dan hanya membayar
pokok tunggakan pajak satu tahun terakhir.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel H Muslim mengatakan,
kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 22 tahun
2016 yang dikeluarkan 18 Agustus lalu tentang pembebasan pokok pajak dan
sanksi administratif berupa denda dan bunga atas tunggakan pajak
kendaraan bermotor, serta bea balik nama kendaraan bermotor kedua untuk
kendaraan nomor polisi dalam provinsi dan kendaraan bermotor nomor
polisi luar provinsi yang mendaftar dan mutasi ke Pemprov Sumsel.
Muslim menjelaskan, hal ini merupakan upaya pemprov untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Dispenda
Sumsel, tercatat ada 3.152.901 kendaraan yang ada di Sumsel. Hampir
separuh dari jumlah tersebut belum membayar pajak dari kurun waktu satu
hingga lebih dari dua tahun.
“Kami berharap minimal 40 persen dari jumlah yang tidak membayar
pajak tersebut bisa mulai ikut dalam program ini. Target minimal yang
masuk Rp400 miliar dari estimasi Rp700 miliar, baik PKB maupun BBN-KB
kendaraan yang nunggak,” jelasnya, Jumat (19/8/2016).
Muslim berujar, masyarakat yang memiliki kendaraan yang menunggak
pajak lebih dari dua tahun cenderung enggan membayar pajak karena
dendanya yang semakin membengkak.
“Dengan adanya pembebasan pajak ini, diharapkan masyarakat mulai
membayar pajak kembali untuk tahun-tahun selanjutnya dan tidak
dibiasakan lagi untuk menunda-nunda pembayaran pajak karena akan semakin
membengkak,” tuturnya.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administratif berupa denda
bunga untuk kendaraan bermotor yang menunggak 2 tahun keatas sehingga
hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan pajak pokok 1
tahun berjalan sesuai dengan jatuh temponya pajak.
Ia menyontohkan, jika WP menunggak pajak selama tiga tahun yakni
2013-2015, pada tahun berjalan 2016 ini, maka WP tersebut akan dikenakan
pajak tahun berjalan 2016 dan 2015. Sedangkan untuk pajak yang
menunggak pada 2013 dan 2014 dibebaskan.
Aturan pembebasan pajak ini pun, ujar dia, berlaku untuk pajak Jasa
Raharja atau ikut menyesuaikan. Lalu pembebasan pengenaan BBN-KB
terhadap pendaftaran kendaraan bermotor nomor polisi dalam provinsi dan
kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi pun bisa segera
mendaftar bersama Samsat dengan aturan yang sama. (#idz/BP).

Komentar