oleh

‘Bahaya!!’, Sekitar Rp 73 Triliun Uang Buruh BPJS-TK Buat Infrastruktur

-Berita-228 Dilihat
Jumhur Hidayat [dok]

Program infrstruktur yang sekarang dibangun masih rancu, mana yang untung dan rugi

Oleh, Oleh Moh Jumhur Hidayat*

SriwijayaAktual.com – Beberapa  hari lalu, 21 Maret 2018, Direktur Utama BPJS-TK akan
menyisihkan dana sekitar Rp 73 Triliun untuk mendukung program
pembanguan infrastruktur melalui penerbitan surat utang.
Dana
itu tentu besar sekali, atau sekitar 23% dari dana titipan kaum
buruh/pekerja berupa uang iuran jaminan sosialnya yang sekarang
berjumlah Rp. 320 Trilyun. Artinya, bila saja pelaksanaan penerbitan
surat utang itu tidak hati-hati, maka akan menggoncangkan dana titipan
kaum buruh/pekerja  Indonesia.
Sebagai salah seorang
pimpinan DPP KSPSI yang membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
yang jumlah anggotanya sekitari 4 juta orang yang rutin membayar iuran
BPJS-TK, kita belum bisa menerima begitu saja pernyataan Direktur Utama
BPJS-TK di atas.
Menurut akal sehat, dana titipan
kaum buruh/pekerja itu hanya boleh diputarkan atau dikembangkan untuk
suatu kegiatan yang tingkat spekulasinya sangat rendah. Sementara itu,
program infrstruktur yang sekarang dibangun, masih rancu alias belum
jelas mana yang bakal untung dan mana yang bakal rugi.
Sementara
untuk mengelola dana buruh/pekerja di BPJS-TK haruslah menguntungkan.
Karena itu seperti selama ini dilakukan, sebagian besar dana itu
dikembangkan melalui pembelian obligasi pemerintah atau deposito di
bank-bank negara.
Dengan kata lain, pengelolaan dana
BPJS-TK pada kedua cara itu hanya bisa merugi bila NKRI menuju bubar 
atau bank-bank negara menuju bangkrut, yang mana hal tersebut sangat
kecil kemungkinannya karena banyak entitas resmi yang mengawasi APBN
maupun perbankan.
Secara umum memang baik bahkan perlu mengembangkan dana BPJS-TK agar mendapatkan yield
atau perolehan pengembangan yang besar termasuk mengembangkannya dalam
pembangunan infrastruktur.  Namun sekali lagi, bahwa proses pengembangan
itu harus dilakukan dengan tingkat resiko yang sangat kecil.
Terkait
perolehan yang besar dengan tingkat resiko yang sangat kecil ini
sesungguhnya bisa dilakukan walau harus terlebih dulu membuat dasar
hukumnya. Tentunya itu semua bisa terjadi kalau ada kemauan politik dari
penguasa.
Membangun infrastruktur dengan tingkat
risiko pengembalian langsung yang kecil harus dihindari. Sebaliknya,
bila merujuk kepada Presiden Joko Widodo yang mengatakan infrastruktur
yang sudah untung, bisa dijual dan hasil penjualannya bisa membangun
infrastruktur lainnya, maka sudah seharusnya BPJS-TK diarahkan untuk
membeli infrastruktur model seperti itu.
Contoh
gampangnya adalah kita mendukung bila BPJS-TK membeli jalan tol dalam
kota Jakarta atau membeli Tol Cikampek Purwakarta atau membeli konsesi
pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Ngurah Rai atau membeli
konsesi Pelabuhan JICT  Tanjung Priok atau Pelabuhan Belawan Medan dan
sebagainya yang secara kasat mata saja sudah pasti untung besar karena
pasarnya captive dan sudah jelas.
Sebaliknya bila
dana BPJS-TK dipakai untuk membiayai Tol Trans Sumatera dan berbagai
ruas Tol lainnya yang belum jelas tingkat pengembaliannya atau membangun
pelabuhan laut  yang belum jelas berapa kapal yang akan melabuh dan
sebagainya maka kita jelas menolak karena ini bersifat spekulatif  dan
berisiko tinggi yang bisa merugikan kaum buruh/pekerja Indonesia. 
Hal
ini perlu ditegaskan lagi karena menjual konsesi pengelolaan
infratruktur yang sudah jelas sangat menguntungkan kepada swasta murni
apalagi asing sepertinya lebih didahulukan dari pada dijual dengan
menggunakan dana-dana masyarakat yang terkumpul. 
Memaksakan
memberi konsesi pengelolaan  JICT Tanjung Priok ke asing diduga kuat
karena ada dana yang bisa diberikan kepada pembuat keputusan. Sementara
kalau dijual ke masyarakat luas misalnya melalui dana di BPJS-TK, 
Taspen, ASABRI dan sebagainya akan sulit mendapat dana kickback atau “kongkalikong “ yang jumlahnya sangat besar karena pengawasannya yang ketat.
Jadi
jelas bahwa dalam soal beli-membeli konsesi infrastruktur yang sudah
untung ini telah terjadi kerendahan moral dalam prosesnya, kecuali bila
itu dijual menggunakan dana masyarakat luas.
Sementara
itu, terkait dengan penerbitan surat utang untuk  pembangunan
infrastruktur, ini sama halnya dengan menjadikan BPJS-TK selayaknya bank
yang meminjamkan kredit. Ini bisa juga diartikan bahwa perbankan tidak
mau memberi pinjaman pada pembangunan infrastruktur tertentu karena
memang kelayakannya yang diragukan.
Kalau tidak
diragukan, tentunya perbankan akan memberi pinjaman itu karena perbankan
memiliki banyak dana. Ekspansi kredit yang beberapa tahun sebelumnya di
atas 10% per tahun nyatanya dalam 2 tahun terakhir selalu di bawah 10%,
yaitu 9% pada 2016 dan 8,24% pada 2017. Artinya perbankan memiliki
cadangan dana yang cukup besar untuk berekspansi.
Atas
dasar ini,  maka kita harus sangat berhati-hati dalam menggelontorkan
dana BPJS-TK untuk pembangunan infrastruktur ini, kecuali memang
pembangunan infrastruktur itu secara kasat mata pasti menguntungkan
sekaligus tingkat resikonya sangat kecil.
Jadi
jangan korbankan dana buruh/pekerja untuk kegiatan spekulatif,
sebaliknya kerjakan saja dulu penjualan infrastruktur yang sudah
menguntungkan agar mendapatkan dana segar.
Tapi
sekali lagi harus diingat, jangan sembarang jual ke swasta atau asing,
tapi jual ke dana titipan milik masyarakat seperti BPJS-TK atau
sejenisnya. Kalau peraturan perundang-undangan belum mendukung, maka
bisa dibuat aturan baru yang mendukung.
Sudah selayaknya aturan yang akan menguntungkan rakyat banyak, dibuat dengan seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. [republika.co.id]
*Jumhur Hidayat, Mantan Kepala BNP2TKI dan pimpinan DPP KSPSI yang membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Komentar