oleh

Bougainville; ‘Pulau Emas yang Pilih Merdeka dari Papua Nugini’

loading...

Cerita
Bougainville: Pulau Emas yang Pilih Merdeka dari Papua Nugini
SriwijayaAktual.com – Lagu “My
Bougainville” menggema di sudut-sudut jalan. Tawa dan air mata menyelimuti
puja-puji syukur timur Papua Nugini itu. 
Bagi rakyat Pulau
Bougainville, memberontak bukan hanya sekadar menggertak. Ada perjuangan
panjang untuk bisa berdaulat: merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. 
Lebih dari 20 ribu
warga sipil tewas dalam pemberontakan selama bertahun-tahun. Sejak 1998,
kelompok promerdeka yang terus berjuang meminta referendum akhirnya kini
terwujud. Wilayah seluas 10.000 km persegi itu mendapat hak untuk menentukan
nasib sendiri pada 2019. 
Peta Bougainville
Reuters melaporkan,
referendum Bougainville yang digelar sejak 23 November-7 Desember 2019
memberikan dua pilihan: otonomi atau kemerdekaan. Hasilnya,  181.067
kertas suara atau 98 persen rakyat memilih opsi kedua. Pilihan otonomi hanya
meraih 3,3 persen atau 3.043 suara, sedangkan suara sisanya tidak sah. 
“Bahagia bukan
kata yang sanggup mendefinisikannya. Kau lihat air mata saya, ini adalah saat
yang telah kami tunggu,” kata seorang warga, Alexia Baria, kepada AFP.
Kendati suara
menunjukkan merdeka, referendum tak serta merta membuat Bougainville menjadi
negara baru, termasuk bisa benar-benar merdeka. Pasalnya, hasil referendum
tersebut tidaklah mengikat. 
Keputusan akhir
tetap di tangan pemerintah pusat Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini,
James Marape, hanya mengatakan hasil referendum itu akan
“dipertimbangkan”.

loading...
Penduduk
Bougainville berkumpul di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kemerdekaan
bersejarah di Buka
“Hasil
referendum tidak mengikat dan akan dipertimbangkan oleh para pemimpin, baik
dari Pemerintah Nasional dan Pemerintah Otonomi Bougainville. Parlemen Nasional
akan voting untuk menyetujui hasilnya, apakah otonomi khusus atau untuk
kemerdekaan,” kata Marape seperti dikutip dari media lokal, Post Courier.
“Berikan Papua
Nugini waktu yang cukup untuk menyerap hasil ini,” tambah Menteri Papua
Nugini, Pua Temu, yang menegaskan ada proses politik panjang dan ratifikasi di
parlemen Papua, diberitakan Reuters.
Pulau
Kecil dengan Emas dan Tembaga Melimpah
Perselisihan
Bougainville dengan Papua Nugini sudah terlihat jika ditarik dari segi
geografis dan budaya. Sebab, Bougainville yang masuk dalam bagian Kepulauan
Solomon –bekas koloni Inggris–, menjadi bagian Papua Nugini pada 1975. 
Pada abad 19,
Bougainville dijajah Jerman. Selama Perang Dunia II, pulau ini dipakai sebagai
pangkalan militer Jepang. Setelahnya, Bougainville dikuasai Australia. Saat
Papua Nugini merdeka pada 1975, Bougainville masuk ke dalam wilayah
kedaulatannya.
Papua Nugini tentu
tak bisa begitu saja melepas ‘anaknya’. Apalagi, Bougainville adalah pulau yang
amat kaya akan emas dan tembaga, termasuk perkebunan cokelat. Dengan kata lain,
Bougainville menjadi wilayah yang sangat menguntungkan bagi Papua Nugini. 
Selain itu, Papua
Nugini khawatir opsi merdeka akan jadi preseden bagi puluhan provinsi lainnya
yang bisa menuntut otonomi, pula kemerdekaan.
Mengutip
Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan karya
Sukawarsini Djelantik, konflik Bougainville berawal dari eksploitasi
pertambangan emas dan tembaga di Panguna, Bougainville Tengah, yang dikelola
Bougainville Copper Limited –anak usaha perusahaan Inggris, Rio Tinto pada
1969. Bahkan, pertambangan itu menyumbang pendapatan utama pemerintah
pusat. 

Tambang Panguna di
Bougainville

Namun, pemerintah
pusat dinilai tak memperhatikan dampaknya. Masalah sosial-ekonomi kian
bergejolak, ditambah pekerja pendatang yang terampil kian ‘menjajah dan
menggeser’ penduduk asli di pertambangan. 
Rakyat merasa
merekalah yang berhak mengelola pertambangan tersebut. Berbekal dari situ,
gerakan separatis pun bermunculan, menuntut Bougainville bercerai. Pertumpahan
darah bertahun-tahun terjadi. 
Rakyat awalnya
menuntut otonomi yang lebih besar. Mereka meminta adanya desentralisasi agar
masing-masing wilayah bisa mengelola sumber daya alam mereka sendiri. 
Meski kini tak ada
aktivitas pertambangan di Tambang Panguna, bukan berarti kekayaan di sana
memudar. Bloomberg menyebut, walau sudah 30 tahun ditutup, cadangan tembaga dan
emas di Panguna nilainya mencapai USD 58 miliar atau setara Rp 814,7 triliun.
Bahkan kandungan tembaga diperkirakan sebesar 5,3 juta metrik ton dan emas 19,3
juta ons.
Meski
mendeklarasikan kemerdekaan, Bougainville tak pernah mendapat pengakuan
internasional. Masih merujuk penelitian Djelantik, pada 1997, Papua Nugini
akhirnya berhasil ‘meredakan’ konflik dengan negosiasi. Namun, negosiasi yang
alot itu kian menumbuhkan perselisihan. 
Pada 2001,
Bougainville Revolution Army (BRA) memperjuangkan agar wilayah mereka
memiliki otonomi. BRA dan Papua Nugini meneken kesepakatan damai pada 30
Agustus 2001 tentang jaminan otonomi luas. 
Kesepakatan itulah
yang membuka peluang adanya referendum tahun 2019 ini. Melansir Bougainville:
Beyond Survival karya Regan Anthony J, referendum diberikan setelah 10-15 tahun
otonomi pertama berdiri, yakni pada 2001. 
10
tahun Membangun Negara
Pun kemerdekaan
Bouganville disetujui, masih butuh waktu lama untuk pulau tersebut membangun
negara. Wakil Presiden Bougainville, Raymond Masono, memperkirakan waktu 10
tahun Bougainville untuk mandiri. 
“Kami
membayangkan waktu yang panjang untuk transisi. Bougainville belum siap untuk
merdeka sekarang, karena kami tidak memiliki institusi negara yang mapan. Kami
butuh waktu 10 tahun,” kata dia.
Presiden regional
Bougainville John Momis (tengah) tiba di tempat pemungutan suara untuk
memberikan suara dalam pemilihan kemerdekaan bersejarah di Buka.
Kendati demikian,
rakyat Bouganville optimistis bisa membangun negara mereka sendiri. 
“Kami memang
tidak punya rumah sakit, sekolah, atau jalanan dan infrastruktur terbaik, tapi
semangat kami tinggi dan itu akan membawa kami kemana pun kami mau,” kata
penyiar radio lokal, Sohia kepada AFP.  [*]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed