Buka WPFD 2017, Jusuf Kalla: Negara Tanpa Kritisisme Pers Tidak Dapat Menyejahterakan Rakyat

Berita62 Dilihat
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka WPFD 2017 di JCC Senayan (Silviana/Okezone)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla (JK) menyoroti pentingnya
media sebagai pilar ketiga demokrasi yang dapat memberikan kritik dan
bersikap kritis kepada pemerintah. Tanpa pandangan kritis terhadap
jalannya pemerintahan, kata JK, negara tidak akan mampu menjalankan misi
menyejahterakan rakyat.
“Negara tanpa pandangan kritis tidak dapat menjalankan misi untuk
menyejahterakan rakyat, dan menjalankan negara yang baik dan adil,”
kata dia saat membuka peringatan Hari Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD)  2017 yang
diselenggarakan Badan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB
(UNESCO) di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (3/5/2017), dikutip dari antaranews.
JK mengucapkan selamat dan berterima kasih karena Indonesia menjadi
tempat untuk memperingati Hari Pers Sedunia yang berarti mengukuhkan
Indonesia sebagai negara yang memandang penting kebebasan pers yang baik
untuk kebaikan negara. 
“Kebebasan pers menimbulkan konsekuensi bahwa tanggung jawab
bukan lagi pada censorship, tapi pada kredibilitas internal media dan
masyarakat,” kata dia. 
Baca Juga: Jurnalis Senior Ini Pertanyakan Agama Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian
Sebelumnya, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengucapkan
terima kasih kepada Indonesia yang bersedia menjadi tuan rumah rangkaian
acara peringatan Hari Pers Sedunia, 1-4 Mei 2017.
Bokova juga memuji kebebasan pers di Indonesia pasca-Reformasi 1998, dan kini menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia.
“UNESCO telah bekerja sama dengan Indonesia ketika mulai
membangun Dewan Pers pada 1997, dan sejak itu kebebasan pers terus
berkembang dan link menjadi salah satu panutan dunia,” kata dia.
Hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam pembukaan tersebut,
yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto,
Menteri Telekomunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (*)

Spesial Untuk Mu :  CATAT !! BPK Segera Periksa Aliran Dana Covid -19 Rp 905 Triliun

Komentar