'Buzzer dan Polisi dalam Pusaran Grup Whatsapp STM'

SOSMED, SriwijayaAktual.com – Eko Kunthadi memutuskan
menghapus twitnya tentang demo pelajar STM pada 30 september kemarin.
Dalam cuitan itu dilampirkan sejumlah tangkapan layar grup whatsapp STM.

“Anak-anak ditipu bandar. Digiring ke penjagalan untuk membakar Jakarta.
Diperhadapkan dengan polisi. Mereka memang biadab!” cuit Eko.

Keputusan Eko menghapus twitnya itu lantaran ia meragukan kebenaran
informasi yang baru saja ia posting. “Jangan terlalu dibesar-besarkan
permasalahan ini. Saya hapus bukan karena salah tapi belum tahu
kebenarannya. Di medsos biasa aja, jangan satu merasa suci. Jadi biasa
aja,” kata Eko kepada Tirto Selasa malam.

Akun @OneMurtadha yang memposting hal serupa juga menghapus cuitannya. Twitnya begini :

“Twitter, please do your magic. Dicari bohir yang janjiin duit buat anak
STM yang ikut demo. Anak-anak itu kini terlunta-lunta dengan kancut
basah gak punya ongkos pulang.”

Bersama twit itu, ia juga menyertakan beberapa hasil tangkapan layar
grup whatsapp STM yang sama dengan yang diposting Eko. Eko dan Murtadha
memang sering dituding netizen sebagai buzzernya pemerintah. Tapi Eko
tidak peduli.

“Kalau ada yang bilang saya buzzer pemerintah, ya biar saja. Tapi saya adalah buzzer untuk diri saya sendiri,” kata Eko.

Bagian penting dari postingan keduanya adalah tangkapan layar percakapan
grup Whatsapp pelajar STM. Di situ terlihat sejumlah nomor telepon para
anggota grup. Nomor-nomor tersebut dicurigai oleh netizen sebagai nomor
milik polisi.

“Ini buzzer istana gobloknya kebangetan. No di bawah kalau dicek pake
Truecaller keluar nama plokis semua,” tulis akun Grimaldy Sinaga sambil
melampirkan twit Murtadha One-sudah dihapus.

Hasil Pelacakan True Caller

Untuk menguji cuitan netizen itu, Tirto menggunakan dua aplikasi untuk
mengecek nomor-nomor tersebut. Dua aplikasi yang dipakai adalah True
Caller dan getcontact. Cara kerja aplikasi itu adalah mengumpulkan nomor
telepon berdasarkan nama yang disimpan para pengguna aplikasi. Hasil
pengecekan dari dua aplikasi itu sebagai berikut :

Nomor hanphone 081310499xxx diuji dengan True Caller muncul nama “Let
Ilham Agis Polda Metro”. Di aplikasi Getcontact muncul dengan nama “Bang
Agis Rena Polda”. Nomor tersebut menjadi anggota grup “Anak STM Kimak
Bacot”. Dalam grup itu nomor itu sempat mengirimkan pesan, “Woy pada di
mana gua naek gojek uangnya kurang ni.” Saat Tirto menghubungi, nomor
tersebut tidak aktif.

Nomor 087840438xxx, dalam True Caller bernama “Bripda Eggy Septiadi”. Di
aplikasi Getcontact bernama “Bripda Egi Pusdokkes Ops”, “39 Eggy Dokkes
Mabes Polri” dan “Egy S”. Dalam percakapan itu, Eggy mengatakan
“apalagi gua, keringet semua sampai basah ke kancut”.

Nomor 087887087xxx dalam aplikasi True Caller nomor tersebut bernama
“isilop lagi nyamar jadi anak STM” namun dalam aplikasi Getcontact
bernama “Daylen”. Dalam percakapan di grup STM tersebut nomor ini
menggunakan nama “Dell Kur” dan sempat mengirim pesan, “Ngambil duitnya
di mana bangsat? katanya mau dibagiin.”

Menariknya, dalam grup G30S STM Allbase ada yang bernama Raski Dwi
dengan foto profil pada pukul 23.31 (30 September). Nama tersebut keluar
setelah mencantumkan nomor 081314991xxx. Dalam aplikasi Getcontact
orang-orang menyimpan nomor tersebut dengan nama “Mbs Raski Dwi Propam”
dan “Dtn Raski Divpropam”.

Dalam grup tersebut, ia mengatakan “Duit mane nih kampret aus”. Namun
saat Tirto mencoba mengecek lagi hari ini menggunakan Getcontact, foto
profilnya dihapus dan menambahkan nama “Raski” dan “Rasky”.

Sementara itu, tim Merdeka.com semalam berhasil menghubungi salah satu
nomor yang masuk dalam grup whatsapp mengatasnamakan anak STM. Ketika
disebut namanya, dia langsung menjawab “Siap”. Kami mencoba menanyakan
situasi di DPR karena sejak sore demonstran berkumpul dan terjadi
bentrok sampai dengan malam.

Saat disebut berdinas di salah satu kantor polisi Jakarta, pria itu
membenarkan. Lantas, dia bertanya balik, ‘izin, ini dengan siapa?’.
Setelah tahu dihubungi jurnalis, dia menjawab. “Saya tidak bisa kasih
keterangan, silakan dengan yang lain.” Telepon pun selesai.

Mantan Sekpri Petinggi Polri

Selain melalui aplikasi, Tirto juga mencocokkan sejumlah nomor yang ada
di grup STM itu. Salah satu yang mencurigakan adalah nomor Kartu Halo
08111002xxx. Tirto mengecek melalui aplikasi pembayaran tagihan kartu
halo dan terkonfirmasi nomor terdaftar atas nama Bambang Siregar dengan
tagihan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 4,8 juta.

Berdasarkan data lain yang didapat Tirto, nomor tersebut adalah milik
Bambang Haryanto Siregar, mantan sekretaris pribadi Komjen Pol Arief
Sulistyanto. Nomor tersebut tercatat dalam dokumen petinggi polri tahun
2013. Saat itu Arief masih menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim
Polri.

Bambang juga tercatat pernah menjadi saksi ahli kasus berita hoax
percakapan Kapolri Drs. Tito Karnavian dengan Kapolda Jawa Barat Irjen
Charlian soal Bom Panci di Pengadilan Negeri Bengkalis pada Mei 2017.
Saat itu Bambang sebagai saksi ahli dari Tim Cyber Mabes Polri.

Rekam jejak Bambang juga terlihat dalam kasus koruptor Nazaruddin,
mantan Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2011. Saat itu, Bambang
bertugas menyedot data dari ponsel milik Nazaruddin.

Jejak digital Bambang juga tercatat dalam website jual beli mobil
garasi.id. Dalam laman itu Bambang menjual mobil Chevrolet Captiva dan
meninggalkan nomor telponnya di sana. Tirto menghubungi nomor Bambang
namun tidak aktif.

Dalam aplikasi Getcontact nomor Bambang itu tercatat diberi nama
“Bambang Siregar Cyber”, “Bambang Siregar Siber”, “Bambang Siregar Cyber
Mabes” dan “Siregar Cyber Mabes Polri”. Nama-nama tersebut sesuai
dengan identitas Bambang Haryanto Siregar.

Tanggapan Polisi

Sementara itu, Mabes Polri mengklaim isu polisi bergabung dalam grup
WhatsApp siswa yang berdemo pada 30 September sebagai upaya
“propaganda”.

“Kami paham betul yang ada di media sosial, sebagian besar adalah
anonim. Narasi yang dibangun ialah propaganda,” ucap Karopenmas Mabes
Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (1/10/2019).

Dedi menegaskan pihaknya akan menyelidiki nomor-nomor telepon yang ada
di grup WA tersebut. Akan tetapi, Dedi enggan memastikan anggota Polri
terlibat di dalam percakapan tersebut.

“Belum bisa dipastikan. Kalau itu anggota polisi pun belum bisa
dipastikan dan narasinya saya belum baca, (apakah) ada unsur pidana?
Nanti jajaran multimedia (dari Polri) akan membuat literasi digital ke
masyarakat agar masyarakat bisa cerdas menggunakan media sosial,” kata
Dedi.

Sehari kemudian Polisi sudah menangkap tujuh orang yang berada di dalam
grup tersebut. Namun tidak ada satu pun dari ketujuh orang tersebut
bekerja sebagai polisi. Satu orang pembuat grup ditetap sudah ditetapkan
sebagai tersangka.

Tirto mengonfirmasi soal nomor milik Bambang Siregar yang
teridentifikasi sebagai polisi. Namun, Dedi tidak memberikan jawaban.
Dedi hanya menjawab pertanyaan terkait langkah polisi apabila ada
anggota yang benar terlibat dalam grup Whatsapp tersebut.

“Ga ada itu Mas, sudah saya tanyakan ke pak Rickynaldo. Saya belum dapat update lagi,” ujar Dedi.

Bersatu Melawan Hoaks

Melihat buzzer yang bebas dari jerat polisi ini, Ismail Fahmi, pendiri
Drone Emprit mengatakan pesismistis. Menurutnya, percuma bila berupaya
membawa kasus seperti itu ke jalur hukum karena ia yakin masyarakat
tidak akan menang.

Sehingga ia menyarankan agar masyarakat memberikan edukasi tentang
penyebaran hoaks. “Jadi mending kita edukasi kepada publik apa yang
dilanggar dan bagaimana melaporkannya. Sebagai buzzer pemerintah,
harusnya memberi contoh yang benar bukan bangga melakukan pelanggaran
dengan terang-terangan,” kata Fahmi.

Selama aksi Reformasi Dikorupsi yang dilakukan oleh mahasiswa dan
koalisi masyarakat sipil, Fahmi sudah memantau penyebaran hoax di
twitter.

Misalnya dalam kasus ambulan membawa batu, drone Emprit menganalisis
penyebaran isu ambulan pertama kali pada tanggal 25 September dari jam
00 sd 21.59. Saat itu, terjadi demo, dan ada jaringan pejuang informasi
ambulans yang aktif membagi informasi di twitter yang dimotori oleh
@Anandabadudu dan @geurigu dengan 4.655 retweet.

Namun, pada jam 23.53 akun @OneMurtadha mengirim twit pertama, lalu
dilanjutin 5 twit lanjutan hingga jam 01.24 wib (26 September) dengan
node yang besar. Semua twit tersebut dilakukan oleh akun influensial
seperti @Dennysiregar7. Baru pukul 02.15 diunggah akun @TMCPoldametro.
Hasilnya 3.760 berhasil di twit ambulan membawa batu.

Saat informasi jadi viral, serang sana-sini semakin gaduh. Bukan hanya
di twitter, isu kemudian masuk ke media online, tv dll. Alhasil peta
Social Network Analysis (SNA) menampilkan adanya dua cluster; penyebar
isu dan kontra narasi oleh publik.

Fahmi mengatakan twit terpopuler berupa kontra narasi atas tuduhan soal
ambulan DKI. Twit yang memenangkan narasi tersebut di antaranya
@RiotoroMD, @fahiraidris, @Sandalista1789, @Dandy_Laksono. Pada akhirnya
isu ditutup setelah Polisi melakukan klarifikasi dan mengakui kesalahan
dalam tuduhan.

“Bagaiamana isu, tuduhan, desas-desus (kalau tidak mau dibilang hoaks)
tersebut terpecahkan? Terlihat pola “self-defense” publik,” kata Fahmi
dalam akun twitternya.

Fahmi menambahkan, untuk memecah konsolidasi mahasiswa, narasi yang
dibangun buzzer pro pemerintah dengan tagar #MahasiswaPelajarAnarkis.
Alhasil buzzer berhasil membangun narasi negatif kepada aksi mahasiswa
di depan gedung DPR yang mengawal UU dan RUU yang bermasalah

“Ini bisa pengaruh, misal yang twit aksi mahasiswa #genjayamemanggil,
dikubu pemerintah dibuat #MahasiswaPelajarAnarkis. Awalnya dibuat
giveaway, hanya beberapa influencer mereka dan itu masuk. Mereka
mengangkat tagar lain. Dengan memberikan tagar, narasi pecah sehingga
mahasiswa tidak solid. Dampaknya efektif,” kata Fahmi kepada Tirto,
Selasa (1/10/2019).

Berdasarkan hasil analisis Drone Emprit, pada hari H, volume
#GejayanMemanggil2 hanya 40k, kalah dibanding #GejayanMemanggil 180k.
Bahkan masih kalah dibanding #ReformasiDikorupsi 47k. Bahkan tagar
#MahasiswaPelajarAnarkis berhasil membangun narasi negatif kepada aksi
30 September 2019.

Fahmi mengatakan serangan buzzer berawal dari kasus UU KPK dan publik
terbelah. Bahkan Anita Wahid diserang karena memabahas KPK terkait upaya
pelemahan lembaga antirasuah. Pada awalnya publik tak paham, namun
ketika mahasiwa demo publik baru sadar. Mahasiswa jadi gong membahas RUU
bermasalah dan berdampak besar pada Presiden Jokowi. Setelah demo
dimulai, buzzer pemerintah mulai definisi mahasiswa dan pelajar itu
sendiri.

“Pokoknya semuanya diserangin (buzzer pemerintah), mereka yang ikut
demo, meskipun membantu seperti tim kesehatan,” kata Fahmi. [tirto]