 |
| ILustrasi |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan total
22 juta saksi untuk mengawasi pemilihan presiden 2019. Wakil Direktur
Saksi TKN, Lukman Edy, menjelaskan pembekalan terhadap para saksi akan
mulai dilakukan direktoratnya mulai besok, di 34 provinsi se-Indonesia.
22 juta saksi untuk mengawasi pemilihan presiden 2019. Wakil Direktur
Saksi TKN, Lukman Edy, menjelaskan pembekalan terhadap para saksi akan
mulai dilakukan direktoratnya mulai besok, di 34 provinsi se-Indonesia.
“Para saksi ini ditugaskan bukan hanya mengawasi pada saat hari-H
pemungutan suara, tapi mulai mengawasi sejak 21 hari masa kampanye
terbuka dimulai,” ujar Lukman di Posko Cemara, Jakarta, pada Rabu, (27/2/2019).
pemungutan suara, tapi mulai mengawasi sejak 21 hari masa kampanye
terbuka dimulai,” ujar Lukman di Posko Cemara, Jakarta, pada Rabu, (27/2/2019).
Lukman merinci, jumlah 22 juta itu merupakan akumulasi dari 2 juta
orang saksi dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, 20 juta
lainnya merupakan saksi luar TPS. Sebanyak 20 juta saksi ini, ujar dia,
diambil dari dua orang dari setiap 10 partai koalisi pendukung
Jokowi-Ma’ruf. “Jadi, 2 orang dikali 10 partai, ditambah saksi khusus
setiap TPS, totalnya ada 22 juta saksi,” ujar dia.
orang saksi dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, 20 juta
lainnya merupakan saksi luar TPS. Sebanyak 20 juta saksi ini, ujar dia,
diambil dari dua orang dari setiap 10 partai koalisi pendukung
Jokowi-Ma’ruf. “Jadi, 2 orang dikali 10 partai, ditambah saksi khusus
setiap TPS, totalnya ada 22 juta saksi,” ujar dia.
Para saksi ini, lanjut dia, juga bertugas melaporkan hasil scan
Formulir C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan
Suara (TPS). “Mereka akan melaporkan C1 melalui sistem yang kami punya,
satu langkah lebih cepat dari KPU. Sehingga, kami bisa tahu hasil pemilu
lebih awal,” ujar dia.
Formulir C1 yang mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan
Suara (TPS). “Mereka akan melaporkan C1 melalui sistem yang kami punya,
satu langkah lebih cepat dari KPU. Sehingga, kami bisa tahu hasil pemilu
lebih awal,” ujar dia.
Mengenai anggaran dana saksi, Lukman
mengatakan hal tersebut menjadi tanggungjawab partai koalisi. “Untuk
saksi capres, kami pertimbangkan sebagian dibiayai TKN dan sebagian
dibiayai TKD mandiri,” ujar dia. [ak/tempo]
mengatakan hal tersebut menjadi tanggungjawab partai koalisi. “Untuk
saksi capres, kami pertimbangkan sebagian dibiayai TKN dan sebagian
dibiayai TKD mandiri,” ujar dia. [ak/tempo]
