 |
| Kegiatan HTI (Dok) |
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dipersoalkannya keberadaan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) oleh pemerintah seakan mendapat sokongan dari Badan
Intelijen Negara (BIN). Dari pantauan intelijen tersebut, diketahui HTI
bukanlah organisasi dakwah Islam, tetapi gerakan politik.
Indonesia (HTI) oleh pemerintah seakan mendapat sokongan dari Badan
Intelijen Negara (BIN). Dari pantauan intelijen tersebut, diketahui HTI
bukanlah organisasi dakwah Islam, tetapi gerakan politik.
Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan menyebutkan, ormas Islam tersebut
jelas mau mengubah sistem negara menjadi khilafah. “HTI adalah gerakan
transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem
Khilafah,” tegasnya melalui pesan singkat yang diterima wartawan seperti dialnsir JawaPos.com, Sabtu (13/5/2017).
jelas mau mengubah sistem negara menjadi khilafah. “HTI adalah gerakan
transnasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem
Khilafah,” tegasnya melalui pesan singkat yang diterima wartawan seperti dialnsir JawaPos.com, Sabtu (13/5/2017).
Dia pun menilai HTI bukanlah gerakan dakwah seperti ormas Islam
kebanyakan. “Tapi gerakan politik,” sebut pria yang biasa disapa BG itu.
kebanyakan. “Tapi gerakan politik,” sebut pria yang biasa disapa BG itu.
Berita Terkait: Heboh! HTI Dibubarkan?, Panglima TNI Angkat Bicara!
Pada kenyataannya, kata dia, HTI dilarang di banyak negara. Baik
negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk
mayoritas muslim.
negara-negara demokrasi, negara Islam, maupun negara yang berpenduduk
mayoritas muslim.
“Antara lain Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia,
Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia,
Pakistan,” beber mantan wakapolri itu.
Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia,
Pakistan,” beber mantan wakapolri itu.
Oleh karena itu, BG berpendapat bahwa pembubaran HTI dibenarkan
secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional. Yakni,
karena eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. “Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI,” tegasnya BG. (*)
secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional. Yakni,
karena eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. “Negara dapat membubarkan HTI demi menjaga keutuhan bangsa dan NKRI,” tegasnya BG. (*)
