(Istimewa) |
(Kemdikbud) meminta sekolah untuk melakukan pemantauan distribusi Kartu
Indonesia Pintar (KIP) yang masih tertahan di kantor kecamatan, desa
maupun kelurahan.
masih tertahan di kantor-kantor desa,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta, Senin
(17/10/2016).
(Mendikbud) Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaporan dan
Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandatangani
Mendikbud Muhadjir Effendy pada 11 Oktober.
dinas pendidikan kabupaten, kepala ulit pelaksana teknis Kemdikbud,
kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, serta Kepala SKB, PKBM, dan
LKP.
kepentingan untuk melaporkan jumlah KIP yang masih tertahan dan yang
dikembalikan secara online melalui laman
http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/pip/laporkip.
melaporkan ke satuan pendidikan tempat anak mengikuti pendidikan untuk
mencatatkan KIP ke aplikasi Dapodik di satuan pendidikan tersebut.
Baca Juga ini; ASYIK !!! .. Muhadjir Effendy; Kartu Indonesia Pintar Akan Disalurkan Langsung ke Sekolah
selesai paling lambang akhir Oktober 2016.” Selain itu, kepala sekolah
juga diminta untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan pihak bank
penyalur yaitu BRI untuk SD/Paket A, SMP/Paket B, SMK/LKP, dan BNI untuk
SMA/Paket C.
Program Indonesia Pintar (PIP), dapat segera mencairkannya,” jelas dia.
yang bertujuan mendorong anak usia 6 hingga 21 tahun untuk kembali ke
sekolah atau memperoleh layanan pendidikan, dan mencegah siswa putus
sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
yakni PT Dexter Ekspressindo dan PT Satria Antaran Prima. Namun pada
praktiknya, kartu tersebut tidak diberikan langsung ke penerima KIP
melainkan ditaruh di kantor desa. (*)
Sumber, Okezone