oleh

CATAT!! Telah Terbit Surat Telegram Polri Untuk Masa “#” Pendukung Capres RI 2019

loading...
foto/istimewa/net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota yang menjabat sebagai
direktur intelijen dan keamanan (dirintelkam) di Kepolisian satuan
wilayah tingkat daerah atau Kepolisian Daerah (Polda) untuk menyikapi
sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung calon presiden
(capres).
Arahan itu diterbitkan dalam bentuk Surat Telegram bernomor
STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh
Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal
Lutfi Lubihanto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto
mengatakan, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa memang diatur
oleh UU Nomor 9 tahun 1998. Namun dalam Pasal 6 beberapa poin harus
dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, ada lima poin yang harus dipedomani oleh setiap orang
yang akan menyampaikan aspirasi. Pertama, dalam menyampaikan pendapat di
muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan
kebebasan org lain.
“Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang
diakui umum. Ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati
keamanan dan ketertiban umum. Kelima, menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan bangsa,” ujar Setyo pada Senin, (3/9/2018).
Jika salah satu hal tersebut tak terpenuhi, lanjut Setyo, aparat
Kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat aspirasi.
“Karena polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban,” kata dia.
Dalam
penilaian suatu penyampaian aspirasi dan pendapat, Setyo menuturkan,
Polri melihat apakah rentan terjadi konflik atau tidak. Ketika hal
tersebut terjadi, polisi bisa mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 15
di mana pasal tersebut menyampaikan Polri bisa membubarkan pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka umum.
“Kalau dia tidak mau dibubarkan maka dia dikenakan UU pidana pasal 211 sampai 218,” ujarnya.
Mengenai telegram tersebut, dia menyebut hanya mengingatkan setiap anggota di wilayah untuk bertolak pada aturan tersebut.
“Aturannya
sebenarnya sudah ada, hanya pelaksanaannya kadang-kadang di wilayah
lupa tidak mempedomani apa yang sudah diatur,” katanya.
Setyo mengatakan, Polri akan bersikap netral dan tak mendukung salah
satu gerakan dukungan capres. Ia menyebut, dalam mengambil keputusan
Polri hanya melihat jangan sampai dapat menjadi pemicu konflik.
Ia pun menuturkan, Polri tidak akan masalah jika salah satu gerakan dukungan capres tidak mendapat penolakan di suatu daerah.
“Kalau
dibilang polisi berpihak kalau yang datang duluan pendukung
#Jokowi2periode kalau ada penolakan sama juga (akan dibubarkan). Kalau
masyarakat menerima tidak masalah. Kalau mempermasalahkan itu bahaya
maka timbul saling ricuh,” katanya.

Berita Terkait: [VIDEO] Menelaah Presepsi Hebohnya #2019GantiPresiden

Dalam surat telegram
disebutkan ada empat aksi dukungan capres yang perlu mendapatkan atensi
yaitu #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan
#2019PrabowoPresiden.
Untuk #2019GantiPresiden dinyatakan bahwa
kegiatan tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
Penyelenggara aksi
#2019GantiPresiden pun dinyatakan wajib serta bertanggung jawab pada
lima hal yakni menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan
moral yang diakui hukum, menaati hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan
ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara
itu, untuk #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden
dinyatakan Polri sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017.
Dengan
demikian, Polri menyatakan ketiga kegiatan itu wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Polri dan pemohon wajib melengkapi persyaratan
yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 PP Nomor
60/2017.
Persyaratan itu antara lain proposal, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum, identitas diri
penanggung jawab kegiatan, daftar susunan pengurus, persetujuan dari
penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait, paspor
dan visa bagi pembicara orang asing, serta denah rute yang akan dilalui
saat aksi dilaksanakan.
Dirintelkam di seluruh Polda pun diminta
untuk mengambil langkah dalam menyikapi sejumlah kegiatan tersebut
antara lain mendeteksi dan mengidentifikasi potensi kerawanan. (ase/viva)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed