JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Sekjend PBNU Abdul Mun’im DZ menegaskan PKI tidak boleh
muncul lagi di Indonesia. Menurutnya, PKI masih ada sampai sekarang
meskipun secara kuantitas masih relatif minor.
Mun’im membantah kalangan yang latah menyebutkan PKI sudah tidak
eksis di Indonesia pasca dipukul mundur beberapa tahun silam. Pendapat
yang mengatakan PKI telah mati tidak dibenarkan Mu’im.
“PKI tidak boleh muncul lagi. perlu diketahui oleh publik bahwa PKI
masih tetap ada sampai sekarang sekalipun kecil secara kuantitasnya.
Tapi kita harus waspada dan tidak boleh mengabaikannya. PKI akan tetap
berbahaya, walaupun organisasi sudah dilarang pemerintah sesuai dengan
TAP MPR tapi masih harus tetap kita perhatikan dengan serius tahun 65
itu yang paling krusial pemberontakan dilakukan untuk yang kesekian
kalinya,” ujar Mun’im saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2016).
Lebih lanjut, Mun’im menjelaskan posisi dan peran Nahdlatul Ulama
(NU) dalam menumpaskan gerakan PKI. NU, kata dia tak mudah melawan PKI
karena anggota organisasi terlarang tersebut tersebar di sejumlah posisi
strategis di pemerintahan.
“NU tidak dimanfaatkan oleh tentara. Tentara muncul belakangan ketika
penumpasan dilakukan oleh NU dan Banser Karena tentara menunggu
intruksi dulu baru bergerak. Dan jangan salah, dulu 1/3 dari tentara itu
PKI. dan NU juga vis a vis dengan tentara yang PKI. Banyak
dulu anggota TNI yang menjadi dewan konstituante, mayoritas TNI yang PKI
itu kodim-kodim ya walaupun tidak semua tapi tentara juga ada yang PKI.
Dan ini sebenarnya hanya permainan politik saja kok,” jelasnya. (Ucok)
Wakil Sekretaris PBNU Abdul Mun’im DZ membeberkan kisah tentang
pembantaian ulama dan para santri oleh PKI pada tahun 1948 silam.
Menurutnya, sejarah pembantaian pada masa itu penting untuk dikuak dan
disajikan ke hadapan publik serta seluruh rakyat Indonesia agar tak
hanya sekadar tahu peristiwa 1965 semata.
Pasalnya, peristiwa 65 telah dijadikan alat politik oleh sisa-sisa
PKI saat ini untuk memutarbalikkan sejarah. Peristiwa 1948 memang jarang
dipaparkan ke hadapan publik sehingga tampak tertutup rapi, bahkan
nyaris tidak terpublikasi.
Berikut kisah singkat dari Mun’im DZ terkait dengan peristiwa
berdarah pembantaian ulama oleh PKI dan para santri, termasuk juga
kalangan umat Islam lainnya pada tahun 1948 silam. Kisah ini merupakan
hasil wawancara nusantaranews.co di Jakarta, Rabu (25/5/2016) siang
menjelang sore hari.
Pembantaian ulama oleh PKI berawal ketika PKI tidak mengakui
revolusi kemerdekaan 1945 yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Moh.
Hatta dan PKI mendeklarasikan revolusi sendiri pada tahun 1948.
Nahdlatul Ulama (NU) selalu melakukan dukungan penuh terhadap Bung Barno
dan Moh. Hatta dalam membangun bangsa Indonesia dan PKI malah membuat
gerakan perlawanan dan mencoba untuk melakukan gerakan coup d’État
(kudeta) terhadap posisi dari Bung Karno dan Bung Hatta. NU dianggap
sebagai musuh yang sangat berbahaya oleh PKI karena secara kuantitas NU
adalah organisasi yang mempunyai basis massa yang besar dan kiyai
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap warga NU. Maka tidak heran jika NU
dianggap sebagai batu sandungan oleh PKI. Dan PKI menculik kiyai-kiyai
dan membunuhnya. Perencanaan kudeta yang dilakukan oleh pemerintahaan
yang baru diproklamirkan ini sudah dikonsep dengan sangat matang.
Pemberontakan dimulai dengan melakukan pengambil-alihan
krasidenan-kraisidenan di berbagai daerah. Strategi tersebut dilakukan
untuk melumpuhkan pemerintah pusat. Gerakan revolusi yang dilakukan oleh
PKI tersebut banyak menimbulkan korban jiwa, seperti dari unsur
pemerintahan, unsur militer, dan rakyat sipil. Pada tahun 1950-an PKi
kembali melakukan sabotase dengan membuat pemogokan masal pada
perusahaan-perusahaan, sehingga berdampak pada lumpuhnya roda
perekonomian. Peristiwa sabotase ini dikenal Razia Agustus 1951.
Perlakuan PKI membuat Bung Karno marah.
Pada tahun 1955 karena status PKI sebagai partai resmi, akhirnya
PKI ikut serta dalam Pemilu. Banyak anggota PKI yang menjadi dewan
konstituante dan anggota DPR. PKI menginginkan untuk menjadi menteri
hanya saja dihalang-halangi oleh NU. NU marah dengan Bung karno ketika
Bung karno ingin memasukkan PKI ke dalam kabinet (menjadi menteri)
dengan luka lama yang dimiliki oleh NU, itu salah satu alasannya.
Pada tahun 1960-an karena dinamika politik yang sedang terjadi
akhirnya PKI ada yang menjadi menteri. Dalam kabinet, PKI bersifat low
profil. PKI tidak berani bersikap keras karena di dalam kabinet juga ada
NU. Pada tahun 65 terjadi revolusi berdarah (revolusi borjuis) seperti
yang diketahui oleh orang-orang ada rangkaian antara 48 dengan 65 bahwa
PKI ingin melakukan gerakan coup d’État (kudeta) terhadap Soekarno.
Lagi-lagi NU menghalangi rencana itu. (Ucok/Erc/Admin)
