oleh

China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap Negara Indonesia!; Perang browW?

-Berita-16 views
loading...
SriwijayaAktual.com – Kapal-kapal
China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di laut Natuna yang merupakan
bagian dari Indonesia. Indonesia bersikap tegas akan hal ini.
Indonesia
menyatakan klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya
dasar yang sah dan tak diakui UNCLOS. Juru bicara Menteri Luar Negeri Republik
Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler, 2 Januari 2020,
dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC, Jumat (3/1/2020),
menanggapinya.
“Pihak
China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang
menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata
Geng.
“Saya
menjelaskan posisi China dan dalil-dalil isu tentang Laut China Selatan sehari
sebelum kemarin dan tak ada gunanya saya mengulangi lagi,” kata Geng dalam
keterangan pers tertulis berbentuk tanya-jawab itu.
“Saya
ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum
internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau
tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan
kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai
keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum,
dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui
itu,” tutur Geng.
Para
menteri juga sudah mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (3/1/2020). Rapat
dipimpin Menko Polhukam Mahfud Md. Berikut sikap-sikap Indonesia soal Natuna
yang diklaim China:
1. Sikap
Presiden
Istana
memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons klaim China
di perairan laut Natuna. Upaya penanganan klaim China di Natuna dilakukan
dengan diplomasi damai.
“Berdasarkan
arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan
usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna,” ujar
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Fadjroel
lantas mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.
“‘Tak
ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia’, tegas Presiden
Jokowi,” kata Fadjroel mengutip Jokowi.
2. Sikap
Menlu RI
Menlu
Retno LP Marsudi menyampaikan empat poin sikap Indonesia terkait klaim China
atas Laut Natuna. Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim
sepihak Republik Rakyat China (RRC) atas teritorial lautnya yang disebut ‘Nine
Dash Line’.
“Indonesia
tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh
Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional
terutama UNCLOS 1982,” kata Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Poin
pertama adalah kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE
Indonesia. Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia.
Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum
Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS 1982).
“Kedua
wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui
UNCLOS 1982,” ujarnya.
Retno
menyebut China adalah anggota dari UNCLOS 1982. Sehingga Retno meminta China
untuk menghormati hukum tersebut.
“Ketiga,
Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu
merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS
1982,” tegas Retno.
Lebih
lanjut, Retno menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 Garis
Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai
Bambu itu. Menurut Retno Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum
internasional.
“Keempat
Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang
dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum
Internasional terutama UNCLOS 1982,” ujarnya.
3. TNI
Siap Tempur
TNI
melaksanakan operasi siaga tempur setelah China mengklaim Laut Natuna sebagai
wilayah teritorial mereka. Kapal-kapal militer RI dikerahkan.
Panglima
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono,
mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1
dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai
maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU.
“Selanjutnya
dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan
pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna
Utara,” demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen
TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).
Yudo
mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Oleh karena
itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
“Operasi
ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I
di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” imbuhnya.
4.
Prabowo Cool
Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai masalah ini. Menurutnya semua
orang harus tenang, tidak akan ada yang terganggu karena masalah ini. Termasuk
investasi dari China.
“Kita
cool (tenang) saja. Kita santai kok ya,” kata Prabowo di kantor Kemenko
Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020)
Prabowo
sendiri menyatakan pihaknya sedang mengusahakan semua masalah di Natuna bisa
selesai dengan baik. Dengan catatan damai tentunya. Pasalnya menurut Prabowo,
China merupakan salah satu sahabat Indonesia.
“Kita
selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat,” ungkap
Prabowo.
Staf
Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan
RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo jelas tetap
mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu sesuai dengan konvensi
hukum laut PBB atau UNCLOS 1982.
“Sikap
kita terang, Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya dan hak-nya terhadap
Laut Natuna Utara tersebut (Laut Cina Selatan) sebagai ZEEI (Zona Ekonomi
Ekslusif Indonesia) sesuai konvensi hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, dan kapal
Cina telah melakukan pelanggaran ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) tersebut dan Menlu
telah menyampaikan Nota Protes dan kami dukung nota protes tersebut,” kata
Dahnil kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Dahnil
mengatakan Prabowo menepis semua klaim yang dilakukan China. Dia mengatakan
klaim China tanpa landasan hukum.
“Semua
klaim Cina tidak berdasar karena tidak memiliki landasan hukum,” ujar
Dahnil.
5. Sikap
Bakamla
Kepala
Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman mengatakan pihaknya akan menambah
pasukan untuk mengamankan Laut Natuna. Achmad menyebut TNI juga membantu
Bakamla untuk mengamankan ZEE Indonesia.
“Jelas
(penguatan), saya saja sudah kirim (pasukan) lagi kok. Itu dinamika, jadi tidak
usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang
jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu (Retno Marsudi), itulah sikap
kita,” kata Kapala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman di Kemnko
Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
6. Sikap
Luhut
Menteri
Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat
bicara. Luhut mengatakan pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis
ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.
“Jadi
ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan
memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal
yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari
kamu sudah muntah darah,” ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di
kantornya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Luhut
mengatakan sejak Indonesia merdeka belum punya kapal ocean going. Soal
pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, baik harga
maupun unitnya.
“Kita
belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi
dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate,” kata Luhut.
Luhut
menambahkan pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan
pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan coast guard.
“Nah
coast guard sendiri nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti pangkalan angkatan
laut di Natuna dan pangkalan coast guard di situ dan perikanan kita itu kan
sudah dibuat tapi belum selesai semua,” ungkap Luhut.
7.
Pernyataan Mahfud Md
Menko
Polhukam Mahfud Md menyebut sikap Indonesia tegas atas batas-batas wilayah
perairan itu. Dia mengatakan Indonesia akan terus menjaga kedaulatan negara.
“Ya
pokonya itulah pernyataan kita. Ada jalan diplomatik kemudian ada jalan sendiri
gitu,” katanya.
“Saya
kira itu, yang penting kita punya kedaulatan dan hak berdaulat yang harus kita
jaga,” lanjutnya.
8. Sikap
DPR
Wakil
Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengapresiasi langkah pemerintah
Indonesia dan pihak TNI dalam menyikapi klaim sepihak China atas Natuna.
Menurutnya, siaga tempur dengan terus melakukan diplomasi adalah langkah
terbaik.
“Tempur
dengan diplomasi adalah langkah terbaik,” kata Riefky saat dihubungi,
Jumat (3/1/2020).
Riefky
menilai langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sudah tepat
dengan memanggil Duta Besar RRT, mengirimkan nota protes, dan menyampaikan
sikap resmi pemerintah Indonesia. Politikus Partai Demokrat itu mendorong
pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi sesuai kesepakatan yang
berlaku.
“Upaya
diplomasi perlu untuk terus dilakukan untuk mencegah eskalasi yang tidak
diperlukan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang patuh terhadap
aturan-aturan dan hukum-hukum internasional, maka jalur penyelesaian masalah
yang tepat harus yang sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan
internasional berlaku,” ujar Riefky. [detikcom]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed