oleh

Dana Bantuan Gempa Bumi di Lombok di Korupsi, Pelaku Bisa Dikenakan Hukuman Mati !,Inilah Dasar Hukumnya

loading...

loading...
MATARAM-NTB, SriwijayaAktual.com  – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri
Mataram menangkap tangan seorang anggota DPRD Kota Mataram berinisial HM
lantaran diduga telah menyelewengkan dana bantuan bencana gempa Lombok.

Kabar tersebut tentunya menyakitkan bagi masyarakat Lombok yang saat
ini masih hidup di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka hancur
akibat gempa beberapa waktu lalu.
Korupsi dana bantuan bencana ini hukumannya sangat berat, hingga
hukuman mati. Hal ini sudah secara jelas tercantum di dalam
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukuman mati tersebut tercantum di dalam
pasal 2 UU Tipikor yang bunyinya sebagai berikut,
Ayat 1
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat 2
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Kemudian dalam penjelasan pasal di UU tersebut dikatakan, klausul
‘keadaan tertentu’ dalam pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan sebagai
pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, 
sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam
keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Saat ini kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa Lombok itu masih dalam tahap proses pemeriksaan Polda NTB.
“Iya (berkaitan dengan bantuan gempa), saat ini sedang diproses
Kajari Mataram,” ujar Kabid Humas Polda NTB Kombes Komang Putra dikutip
dari laman kumparan, Jumat (10/9/2018).
Komang mengungkapkan, HM masih menjalani pemeriksaan. Saat disinggung
lebih lanjut jumlah bantuan yang diselewangkan, Komang masih enggan
menyebutkannya.
“Kita tunggu Kajari yang memproses,” imbuhnya.
Pemerintah memberikan bantuan finansial kepada korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bantuan tersebut dikirimkan langsung oleh pemerintah ke rekening
korban melalui BRI. Bantuan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo
kepada korban gempa Lombok untuk perbaikan rumah rusak berat. Jumlahnya
yang telah diverifikasi, sebanyak 5.293 unit.  (bob.ak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed