Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Dear Jokowi, ‎Orang Papua Butuh Penegakan Hukum Bukan UNDANGAN Presiden

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundang tokoh agama dan
tokoh adat Papua – Papua Barat untuk bertemu di Istana Kepresidenan pada
awal pekan depan. Rencana pertemuan itu salah satunya untuk membahas
percepatan kesejahteraan di Papua.

Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai mengkritisi
undangan pertemuan dari ‎Presiden Jokowi. Menurut Pigai, rakyat Papua
butuh penegakan hukum terkait adanya dugaan tindak rasisme di Malang dan
Surabaya, bukan undangan pertemuan dari Jokowi.
“Menurut saya, tokoh Papua ke Istana Negara itu begini, orang Papua
membutuhkan proses hukum bukan undangan. Orang Papua membutuhkan
kepastian hukum ditegakkan bukan sebuah undangan dan pertemuan,” tegas
Pigai saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (24/8/2019).
Natalius Pigai [net]
Kata Pigai, Presiden Jokowi lebih baik mengundang kepala daerah
di Jawa untuk membahas dugaan tindak pidana rasisme terhadap mahasiswa
Papua ketimbang mengundang tokoh adat Papua. Hal itu, tekan Pigai, untuk
mengantisipasi terulangnya kembali dugaan tindak pidana rasisme
terhadap rakyat Papua.
“Kalau mau presiden sebagai kepala negara kalau mau mengundang,
saya anjurkan undang saja Sri Sultan, para gubernur, bupati, wali kota,
tokoh-tokoh‎ masyarakat Jawa yang melakukan rasialisme ke Istana. Untuk
menyadarkan mereka virus-virus rasisme itu,” terangnya. 

Baca Juga: Singgung Trans Papua, Lukas Enembe Emosional: Kami Tak Pernah Lewat Jalan yang Dibangun

Mantan anggota Komnas HAM tersebut menekankan bahwa dalam saat ini
yang menjadi korban adalah masyarakat Papua. Pigai meminta agar Presiden
Jokowi mengusut dugaan tindak pidana rasisme te‎rhadap mahasiswa Papua.
“Saya berikan masukan ke pak Jokowi itu sebaiknya jangan‎ undang
korban ke istana. Kami tidak butuh undangan, yang butuh orang Papua
kepastian hukum,” ucapnya. [*]
Spesial Untuk Mu :  Gerindra Sumsel Dinahkodai Yang Baru