Dengan Anggaran Rp600 Triliun, Jusuf Kalla: Transportasi Jabodetabek Terintegrasi Selesai Tahun 2029

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla
mengatakan proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek
terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029 dengan
menggunakan pembiayaan dari APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp600
triliun.

“(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa
dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam
bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun,”
kata Wapres Jusuf Kalla
usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem
transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta,
Senin (28/1/2019).

Konsep pengintegrasian sistem transportasi
Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian
tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis
rel, yakni “mass rapid transit” dan “light rail transit”, selesai dan
bisa diterapkan.

“Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian
LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya
masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu,” jelas
Wapres.

Dalam waktu dekat, Wapres meminta para menteri, kepala
lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait
perkembangan RTRW tersebut.

“Seminggu lapor saya, satu bulan
lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu,
khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar,” tambahnya.

Dengan
adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna
angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna
kendaraan pribadi.

Sebelum memulai rapat koordinasi, Wapres
melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan
udara, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri
Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. [akurat/antara]