Presiden RI Joko Widodo |
pimpinan negara-negara anggota G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan
lima pandangan serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan memberantas
tindak kriminal terorisme.
pers dari Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey
Machmudin, Jumat (7/7/2017), hal pertama yang diungkap Presiden Jokowi adalah
imbauan kepada negara anggota G20 untuk meningkatkan pengawasan terhadap aliran
dana kepada jaringan kelompok radikal dan teroris.
Presiden, juga mengapresiasi dukungan negara G20 terhadap proses keanggotaan
Indonesia dalam FATF (the Financial Action Task Force).
teknologi informasi, G20 harus menjadi kekuatan pendorong dalam penyebaran
kontra-naratif dengan penekanan pada gerakan moderasi dan penyebaran
nilai-nilai damai dan toleran,” tambah Presiden.
kekuatan pendorong dalam upaya mencarikan solusi akar masalah terorisme yang
timbul akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dengan memperkuat pemberdayaan
ekonomi yang inklusif.
disampaikan Jokowi adalah ajakan kepada negara-negara G20 untuk mengembangkan
kerja sama dalam bidang pertukaran intelijen, penanganan “foreign
terrorist fighters” atau FTF dan pengembangan “capacity
building”.
bagaimana Indonesia menangani terorisme melalui program deradikalisasi.
tersebut, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris, atau 0,53 persen yang
berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali.
Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam
menyebarkan perdamaian dan ajaran Islam yang toleran,” jelas Jokowi.
pemerintah juga bekerja sama dengan para pengguna media sosial.
kepada para pemimpin negara-negara anggota G20 bahwa Indonesia merupakan negara
majemuk dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara
demokrasi terbesar ketiga di dunia,” kaata Presiden Jokowi.
itu, Presiden mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya
global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi.
Presiden pada sesi I tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas
Lembong.(***)