Pasang Iklan Murah disini
Berita  

Dibilang Reforma Agraria Palsu , Ini Reforma Agraria ala Jokowi

Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah ke warga [dok]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Waketum PAN Hanafi Rais menyebut, program bagi-bagi sertifikat yang
dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan program reforma
agraria palsu. Menurutnya, reforma agraria sebenarnya adalah
redistribusi lahan.

Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN,
Muhammad Ikhsan menjelaskan, program reforma agraria yang dijalankan
pemerintah saat ini tak semata-mata hanya berbentuk bagi-bagi sertifikat
tanah. Seperti apa sebenarnya program Reforma Agraria Jokowi?

Ia menjelaskan, reformasi agraria yang dijalankan pemerintah adalah
menertibkan tanah-tanah terlantar, baik tanah bersertifikat Hak Guna
Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan,
yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai
peruntukannya.   
Tanah tersebut dicabut izinnya kemudian didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan akan dibagikan
ke masyarakat. Hal itu lah yang dinamakan redistribusi aset.

“Yang
diterlantarkan tidak dimohon lagi perpanjangannya tidak diperbaharui
makan ini akan kita buat dengan skema reforma agraria kita akan berikan
pada masyarakat pada petani pengelola,” kata dia dalam paparannya di
Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta (29/3/2018).

Berita Terkait: Serikat Petani Kritisi Program Reforma Agraria ala Jokowi

Ia memberi
contoh, bila ada badan usaha yang mengantongi izin pemanfaatan lahan
dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1.000 ha tanah namun hanya
memanfaatkan 500 ha saja, maka HGU 500 ha lahan yang terlantar akan
dicabut.

“500 ha yang tidak dimanfaatkan, itu kemudian kita data dan akan kita bagikan (ke masyarakat),” sebut dia.

Hanya saja, tanah tersebut tak bisa begitu saja dibagikan karena rawan
menimbulkan sengketa. Untuk itu lah, tanah-tanah tadi perlu
disertifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke masyarakat.
Spesial Untuk Mu :  Soal Kekejaman Masa Penjajahan, PM Belanda Minta Maaf ke Indonesia

“Itu (sertifikat) untuk memberikan kekuatan hukum,” tegas Ikhsan. [dna/detik]