 |
| Foto: Diskusi terkait DPD di Menteng. (Taufik-detik) |
Kinerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menjadi
sorotan karena dianggap tidak kreatif dalam mengelola isu-isu kedaerahan
untuk dibawa ke tingkat nasional. Anggota DPD diminta untuk tinggal di
daerah ketimbang berada di Jakarta.
“Sebaiknya mereka tinggal di
daerah, karena di kalau di Jakarta membuat dia tidak fokus,” kata
aktivis TEPI Indonesia, Jerry Sumampouw di Bokoel Koffe, Jalan Cikini
Raya, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018).
Menurutnya, banyak
isu-isu daerah saat ini yang layak diangkat ke nasional. Sayangnya,
karena tinggal di Jakarta, para anggota DPD ini menganggap isu daerah
bukanlah isu mereka.
Selain itu, masalah kretivitas mengelola isu kedaerahan. Jerry
mengatakan selama ini anggota DPD terjebak dalam isu soal kewenangan
DPD. Padahal, masih banyak isu yang lebih penting dari hal tersebut.
“Banyak
isu daerah bisa diangkat nasional. Cuma kan mau apa tidak? Menurut saya
banyak isu yang bisa dikomentari oleh DPD,” kata Jeirry.
“Ini
cuma soal kreativitas untuk melihat, Mereka nyaman dengan psikis
sekarang. Kalau forum resmi mereka mengeluh tentang kewenangan tapi
kalau nggak di forum, ya biasa aja.” sambungnya.
Dikatakannya,
isu soal keterbatasan kewenangan hanyalah alasan dari DPD saja agar
lembaga ini sedang didiskriminasi dan dilemahkan.
“Mereka nggak
kreatif saja. Kalau kreatif saja bisa melakukan banyak isu daerah dan
banyak kok. Nyari nggak isu daerahnya?” tanya nya.
Hal Senada
juga diungkapkan oleh Akademisi dari Ilmu Politik UI Valina Singka
Subekti. Menurutnya, keberadaan anggota DPD di daerah sangatlah
diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat.
“Supaya
bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, gubernur, kepala daerah,
apalagi ada Undang- undang desa, sementara kan ini jalan
sendiri-sendiri. Menurut saya mereka tinggalnya tidak Jakarta, mereka
harus bertempat di provinsi ya. Mereka datang ke Jakarta kalau ada
sidang sidang,” tegasnya (fiq/idh/detik)
