oleh

Dirampas Negara, Blunder Skenario Besar Selamatkan Aset Jemaah First Travel

loading...
Foto: Dok. Instagram @anniesahasibuan

SriwijayaAktual.com – Mahkamah Agung (MA) merampas sebagian
aset First Travel ke negara, bukan ke jemaah. Padahal, aset itu dibeli
dari dana jemaah yang ingin berangkat umroh. Putusan ini menjadi blunder
skenario penyelamatan aset jemaah.

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (21/11/2019), skenario itu pernah
disusun pada awal-awal pengusutan kasus penyidikan First Travel pada
Agustus 2017. Kala itu, skenario besar disusun melalui:
1. Jalur Pidana
2. Gugatan Perdata
3. Gugatan Pailit
4. Jalur Nonlitigasi

Berikut targetnya-targetnya:
Jalur Pidana
Jalur pidana ditempuh guna meminta pertanggungjawaban hukum perbuatan
petinggi First Travel dari sisi pidana. Polisi telah menetapkan tiga
tersangka, yaitu:
1. Andika Surachman
2. Anniesa Desvitasari Hasibuan
3. Kiki Hasibuan

Lewat jalur pidana ini, pihak yang terkait akan dibidik dengan dua pasal besar, yaitu:

Penipuan dan Penggelapan
Dengan delik penipuan dan penggelapan akan terungkap apakah benar ada
niat jahat dan perbuatan jahat yang dilakukan para terdakwa. Ancaman
maksimal kejahatan penipuan selama 4 tahun penjara.

Pencucian Uang
Setelah terbukti ada niat jahat dan perbuatan jahat, pelaku akan dikenai
UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hukuman maksimal yaitu 20 tahun
penjara. Target dengan skenario itu yaitu melacak larinya uang jemaah
ke mana saja. Targetnya yaitu aset, rekening dan hasil-hasil pencucian
uang. Setelah berhasil diletusuri, maka akan disita dan dikembalikan ke
jemaah.

2. Gugatan Perdata
Gugatan perdata dipakai dengan sasaran tembak uang jemaah kembali,
syukur-syukur bisa berangkat umrah. Masing-masing jemaah mengajukan
gugatan kepada First Travel. Gugatan perdata meski memakan waktu lama,
tapi bisa membagi sesuai aturan siapa saja yang berhak.

3. Gugatan Pailit
Gugatan ini juga ditempuh untuk meminta tanggungjawab perusahaan First
Travel. Dengan skenario ini, maka terbuka dua kemungkinan, First Travel
bisa tetap hidup, atau game over. Bila First Travel game over maka aset
dibagi ke jemaah lewat kurator.

“Kalau di UU Kepailitan, Jaksa Agung bisa mempailitkan satu perusahaan
demi kepentingan umum. Nantinya akan ada kurator yang ditunjuk Jaksa
Agung dan ditetapkan pengadilan untuk mengurus harta pailit dan
selanjutnya berapa yang terkumpul akan diverifikasi dan dibagikan secara
rata ke calon jemaah. Jaksa Agung juga bisa berkoordinasi dengan
kepolisian agar aset-aset yang sita dimaukan ke mana harta pailit,” kata
mantan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David
Tobing.

4. Non-litigasi
Selain jalur litigasi, jalur nonlitigasi juga ditempuh. Jalur ini
dipakai bukan untuk mengembalikan uang sepenuhnya, tetapi mencegah agar
kasus serupa tak terulang sehingga tidak timbul korban baru. Yaitu
melalui DPR, Kementerian Agama diminta bergerak cepat mendata travel
yang tidak sehat dan memberikan sanksi serta menertibkan travel umrah
dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau modus serupa dan
melakukan tindakan preventif.

Bagaimana hasil skenario besar di atas?

1. Jalur Pidana
Jalur pidana akhirnya membuat para pelaku meringkuk di penjara cukup
pantas. Yaitu Andika Surachman dihukum 20 tahun penjara, Anniesa
Desvitasari Hasibuan dihukum 18 tahun penjara, dan Kiki Hasibuan dihukum
15 tahun penjara.
Namun tiba-tiba saja majelis hakim melakukan blunder soal aset yaitu bukannya dikembalikan ke jemaah, tapi malah ke negara.

2. Jalur Perdata
Saat ini sedang dilakukan gugatan perdata yang dilakukan agen travel
yang membawahi 3.200 jemaah ke PN Depok. Agen dan jemaah itu mengaku
menuntut kerugian Rp 49 miliar. Vonis akan dibacakan pada Senin (25/11/2019)
mendatang.

3. Gugatan Pailit
First Travel tidak jadi game over. Hasilnya, dari 47.452 kreditur First
Travel yang hadir dengan nilai tagihan Rp 749 miliar, 31.811 kreditur
dengan tagihan senilai Rp 503 miliar menyetujui upaya perdamaian.
Sementara 15.641 kreditur dengan tagihan senilai Rp 245 miliar
menolaknya.

Sementara secara total dalam PKPU ini First Travel memiliki ada sekitar 63.000 jemaah dengan nilai tagihan Rp 1,1 triliun.

Namun jadi pertanyaan, bagaimana First Travel bisa hidup lagi bila asetnya sudah dirampas negara?
Kemenag langsung bergerak cepat menyikapi travel umroh murah dengan
skema gali lobang tutup lobang. Oleh sebab itu, Kemenag membuat aturan
minimal biaya umrah dan melarang paket murah umrah dengan alasan apapun.

Kemudian Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)
Kementerian Agama membuat SK Nomor 323 tahun 2019 tentang Pedoman
Pendaftar Jemaah Umrah.

Dalam aturan itu, minimal biaya umrah Rp 20 juta dengan DP calon jemaah
minimal Rp 10 juta yang bisa dicicil 3 kali. Aturan ini dinilai
memberatkan dan sedang digugat sejumlah biro travel ke PTUN Jakarta. [detik.com]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed