oleh

BALAK-BLAK’AN! Dirut BPJS Kesehatan Ungkap 5 Penyebab Tekor Sehingga Iuran Harus Naik

-Berita-250 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Sejak 2014, BPJS Kesehatan selalu
mengalami defisit alias tekor. Bahkan 2019 ini defisit diperkirakan akan
mencapai Rp Rp 32,84 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Dr dr
Fachmi Idris mengungkapkan setidaknya ada lima penyebabnya.

Pertama, premi yang ditetapkan pemerintah belum sesuai hitungan
aktuaria. Untuk kelas 2 misalnya besarnya iuran saat ini sebesar Rp
51.000 per bulan dari seharusnya Rp 63.000. “Sehingga di kelas ini saja
pemerintah harus mensubsidi Rp 12.000 per peserta,” kata Fachmi kepada
tim Blak blakan.

Untuk kelas 3, dia melanjutkan, hitungan aktuaria per peserta adalah Rp
53.000 tapi saat ini hanya membayar Rp 25.500 sehingga ada subsidi Rp
27.500.

Kedua, konsep BPJS Kesehatan adalah gotong-royong yakni warga mampu
memberikan subsudi kepada yang kurang mampu belum berjalan penuh.
Kenyataannya, masih banyak peserta mandiri yang membayar iuran hanya
pada saat sakit dan selanjutnya menunggak.

Faktor lain, merujuk temuan BPKP, ada data peserta bermasalah,
perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan, potensi penyalahgunaan
regulasi dengan memberikan pelayan rumah sakit lebih tinggi dari
seharusnya, dan lainnya.

Fachmi menyebut potensi terjadinya defisit bukan sesuatu yang tiba-tiba.
Sebab setiap tahun BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan
dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) setiap kali membuat program
kerja sudah memperkirakan akan terjadi defisit. Penyebab utamanya karena
nilai iuran yang tidak sesuai.

Untuk memperkecil defisit, ada tiga opsi yang bisa dilakukan, yakni
menyesuaikan besaran Iuran, mengatur ulang manfaat yang diberikan, dan
suntikan dana tambahan. Untuk suntikan dana pemerintah pada 2015, BPJS
Kesehatan telah menerimanya sebesar Rp 5 Triliun, 2016 (Rp 6,8 Triliun),
2017 (Rp 3,6 Triliun), dan 2018 sebesar Rp 10,25 Triliun.

Kali ini, pemerintah juga menggunakan opsi lain dengan menaikkan iuran
peserta. DPR menyetujui kenaikan untuk kelas I menjadi Rp 160.000, kelas
2 Rp 110.000, dan khusus kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dengan catatan
data bermasalah telah diselesaikan.

Fachmi menargetkan soal data bermasalah peserta BPJS Kesehatan ini bisa
diselesaikan pada akhir September ini. “Kami prinsipnya, BPJS apa pun
yang diputuskan pemerintah soal besaran iuran, soal kapan itu
diberlakukan kami patuh sepenuhnya untuk menjalankan itu,” kata Fachmi.[dtk]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya