Berita  

Dituding Terima Suap dari BIN Untuk Dukung Jokowi, Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus Angkat Suara!!

cipayung%2Bplus
Ilustrasi
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, membantah adanya kabar soal pemberian dukungan ke salah satu Calon Presiden atau Capres Indonesia. Sebab, dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2019 mendatang, mahasiwa netral.

Hal tersebut ditegaskan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yaitu, PB HMI, DPP IMM, PB PMII, DPP GMNI, PP PMKRI, KMHDI, PP GMKI, dan HIKMAHBUDHI.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media,para Ketua Umum Cipayung Plus mengaku sangat kaget mendengar isu tersebut dan mengatakan itu adalah tuduhan tidak benar atau hoax dan fitnah yang sangat keji.

“Di tengah-tengah kesibukan, organisasi malah dituduh menerima uang dari BIN (Badan Intelijen Negara) yang sama sekali jelas-jelas tidak dilakukan,” tulis keterangan tertulis para ketua umum Cipayung Plus, Jakarta, Minggu (18/11/2018).
cipayungd552ad213df34


Sebab itu, Cipayung Plus menyatakan sikap bahwa isu yang tersebar adalah berita hoaks dan fitnah yang sangat merugikan.  

“Meminta kepada oknum penyebar fitnah dan hoaks tersebut melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disebar bahwa berita tersebut tidak benar,” katanya.

Karena itu, Cipayung Plus meminta penyebar hoax meminta maaf di media. Jika tidak dilakukan, akan melakukan proses hukum ke pihak yang berwajib.

“Kami tidak ada keterikatan dan terlibat dalam pembuatan relawan, baik yang bernama Madani ataupun relawan dengan nama-nama yang lain,” ucapnya.

Adapun pernyataan tertulis tersebut disampaikan oleh para ketua umum yang terdiri dari, Ketua Umum PB HMI R. Saddam al-Jihad, Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo, Ketua Umum PB PMII Agus M. Herlambang, Ketua Umum DPP GMNI Rabaytullah Kusuma Jaya. Juga Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima Y. Kago, Ketua presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Ketua umum PP GMKI Corneles Galanjinjian, Ketua Umum HIKMAHBUDHI Sugiharta.

Isu adanya suap untuk Cipayung Plus disampaikan oleh akun Twitter Ghost Black Cyber USA @GhostBlackCybe2. Akun tersebut menulis, ketua organisasi mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus mendapat uang masing-masing Rp20 juta dari Kepala BIN untuk tidak mengkritisi pemerintahan Jokowi minimal hingga Oktober 2019.

5bf0caae0ca akun twitter ghostblack sampaika

Sebelumnya juga, pihak Badan Intelijen Negara atau BIN membantah telah menyuap organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus sebesar Rp200 juta per bulan. BIN mengatakan, informasi tersebut mendiskreditkan pemerintah. 

“Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN,” ujar Jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto melalui rilis yang diterima media, Minggu 18 November 2018 dilansir viva.co.id. 

BIN, ujar Wawan, tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kritik harus ada data dan fakta, serta diberikan solusi.

“Selama ini, kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang  diberikan UU secara berimbang (cover both side),” ujarnya menegaskan.

Munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.

Wawan menambahkan, ormas bebas menyuarakan sesuatu, namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE. 

“Berbagai deklarasi terjadi di Indonesia. Ini tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut. BIN membebaskan seluruh ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye  selama tidak melanggar UU,” kata Wawan. 

Sebagai penutup, Wawan menegaskan bahwa berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax. [**]