oleh

DPR Apresiasi Polri Dipercaya Arab Saudi, “Kerjasama Polri-Kepolisian Arab Saudi Haruskan Perubahan UU”

-Berita-308 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan kerjasama
antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Arab Saudi yang sepakat memerangi
terorisme dan radikalisme mencerminkan kepercayaan dan pengakuan atas
kinerja Polri memberantas terorisme. 
“Pilihan Arab Saudi untuk menjadikan Polri sebagai mitra
mencerminkan kepercayaan dan pengakuan akan kompetensi dan kualifikasi
Polri memerangi terorisme. Kerja sama Polri-Kepolisian Kerajaan Arab
Saudi tampak jelas masuk dalam prioritas Raja Arab Saudi, Salman bin
Abdulaziz al Saud karena dokumen nota kesepahaman kepolisian kedua
negara itu termasuk dalam 11 nota kesepahaman yang sudah disiapkan untuk
ditantangani para pejabat kedua negara,” kata Bambang Soesatyo dalam
keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (5/3/2017). 
Apalagi,  sambung Bambang, momen penandatanganannya disaksikan
langsung oleh Raja Salman dan Presiden Joko Widodo. Ketika berpidato di
DPR pun, Raja Salman menekankan pentingnya kerjasama menghadapi
terorisme. 
“Kesepakatan itu sangat penting dan strategis bagi kedua negara.
Sebab, Indonesia terus dibayangi ancaman terorisme, sedangkan Arab Saudi
juga pernah menjadi target serangan teroris, sebagaimana tercermin dari
peristiwa tiga serangan bom bunuh diri pada Juli 2016. Salah satunya
terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah,” ujarnya politisi Partai Golkar
itu. 
Selain itu, dengan menjadikan Polri sebagai mitra, Arab Saudi
juga ingin menegaskan bahwa komunitas internasional sangat  mengharapkan
peran signifikan Indonesia dalam merespons jaringan ISIS, karena Polri
memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk pekerjaan itu. 
“Kerja sama itu diyakini sebagai pilihan dan kehendak Raja Arab
Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, sehingga kesepakatannya langsung
ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala
Kepolisian Kerajaan Arab Saudi Usman al Mughrij di Istana Bogor, Rabu
(1/3/2017) kemarin. 
Dari pertemuan itu, kata Bambang, Indonesia dan Arab Saudi
sepakat memerangi kejahatan lintas negara. Ada belasan poin kesepakatan.
Tetapi prioritasnya adalah merespons terorisme masa kini. Seperti
dikemukakan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammad
Abdullah Alshuaibi, yang terpenting adalah kesepakatan memerangi ISIS. 
“Karena itu, Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi merumuskan strategi memerangi terorisme dan pendanaannya,” kata Bambang. 
Baca Juga Ini; Terorisme? BODO AMAT !!!, 10 Meme Bom Panci Ini Bisa Bikin Kamu Meledak Ngakak Ketawa
Kerjasama Polri-Kepolisian Saudi Haruskan Perubahan UU.
Kerjasama antara Kepolisian RI dan Kepolisian Arab Saudi dalam
memberantas terorisme dan radikalisme yang telah ditandatangani kedua
pihak mengharuskan dilakukan revisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan
Terorisme. Revisi UU tersebut dalam rangka penguatan unit-unit di Mabes
Polri seperti Densus 88. 
Penguatan unit-unit anti-teror seperti Densus 88
Mabes Polri menjadi kebutuhan mendesak.  Kebutuhan itu tercermin pada
pilihan kerjasama Polri dengan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi yang
sepakat memerangi terorisme dan radikalisme. Dengan kesepakatan ini,
Arab Saudi secara tidak langsung mengingatkan Indonesia tentang betapa
seriusnya ancaman terorisme masa kin.
Dok: Bambang Soesatyo
Lagi pula, teroris masa kini terus mengembangkan kemampuan sejalan
dengan perkembangan teknologi modern, serta  mampu membentuk sindikasi
melalui bentang jaringan di berbagai negara. untuk mengantisipasi masa
depan ancaman terorisme itu, Indonesia harus terus memperkuat unit-unit
anti-teror seperti Densus 88,” ujarnya. 
Dalam rangka penguatan unit-unit seperti Densus 88, juga
diperlukan juga kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan negara dalam
menindak siapa pun yang terindikasi sebagai teroris. Hal itu bisa
dilakukan dengan melakukan revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan
Terorisme.  
“Dengan demikian, alasan serta pertimbangan di balik Kesepakatan
Polri dan Kepolisian Kerajaan Arab Saudi ini diharapkan bisa
menginsipirasi DPR dalam merevisi Undang-undang (UU) Nomor 15/2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, Arab Saudi  telah
mengingatkan betapa seriusnya ancaman terorisme masa kini. Negara butuh
wewenang besar dan keleluasaan, karena ancaman terorisme akan selalu ada
untuk rentang waktu yang sulit diprediksi,” Tandasnya Bambang Soesatyo. (*)
Source, rimanews

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya