Berita  

‘DPR Berhak Bubarkan KPK’, ‘Tidak Ada Jaminan KPK Selalu Benar’

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa DPR mempunyai wewenang untuk membubarkan KPK.
Dia membandingkan pembubaran KPK dengan komando pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) di era presiden Soeharto. 
“Dulu presiden Soeharto membentuk Kopkamtib karena pasca G30S/PKI
untuk memperkuat kepolisian. 
Tapi ketika sudah aman, maka presiden
Soeharto membubarkan Kopkamtib,” kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta,
Senin (10/07/2017).
“Sama halnya KPK, saat dibentuk bertujuan untuk memperkuat
kepolisian dan kejaksaan. Jadi, KPK bisa dibubarkan dan itu terserah
pada DPR dan pemerintah.”

Menurut Yusril, KPK dibentuk menggunakan undang-undang dengan
tujuan untuk melakukan supervisi bila kepolisian dan Kejaksaan Agung tak
mampu memberantas korupsi.
“Jadi kalau mau bubarkan KPK, terserah DPR dan pemerintah.
Apalagi, KPK dibentuk dengan UU. Kewenangan KPK berdasarkan KUHAP
kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Ternasuk soal SP3 yang diatur
dalam KUHAP. Pansus Hak Angket KPK lah nanti,” kata Yusril.
Sementara itu, penggagas UU KPK, Zain Badjeber mengatakan, KPK lahir karena DPR.
“DPR adalah ibu kandung KPK. Jadi, ibu kandung berhak dan boleh membunuh anak kandungnya,” kata Zain.
Hak angket diperlukan karena tak ada jaminan KPK selalu benar
Sebelumnya, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis mendukung
penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap KPK karena
lembaga antirasuah ini tidak terjamin selalu benar dalam melakukan
tugasnya.
Ali lubis menegaskan bahwa hak angket yang dilakukan DPR
merupakan bentuk evaluasi terhadap KPK supaya melaksanakan tugasnya
sesuai undang-undang. 
“Sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK
didalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam memberantas korupsi
sudah sesuai dengan harapan semua orang ? Sebab saat ini masih ada
beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah
ada jaminan pula didalam Penggunaan Anggarannya KPK tidak menyimpang?”
ujar Ali Lubis saat dikonfirmasi Rimanews.com, Minggu (8/7/2017).
Spesial Untuk Mu :  Ini Puisi Terbaru Saya Berjudul "Sontoloyo"
Menurutnya, hak angket merupakan hak yang diberikan Undang-undang
kepada DPR untuk menjalankan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal
20 A UUD 1945.
Selain itu, penggunaan Hak Angket juga sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya dalam Pasal 79 ayat 3.
“Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak
DPR untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
Undang-Undang dan /atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan,” ujarnya.
Ali Lubis melanjutkan, dengan melihat KPK yang terlahir dari
rahim suatu pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK,
maka KPK merupakan lembaga lembaga negara yang dibiayai dengan duit
rakyat dalam menjalankan tugasnya.
“Oleh karena itu KPK Sebagai Lembaga Negara yang menggunakan
anggaran yang berasal dari rakyat, (tentunya) anggota DPR RI sebagai
wakil rakyat berhak untuk melakukan penyelidikan atau melakukan angket
terkait penggunaan anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh seluruh
pegawai KPK,” katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir dan
bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat
untuk berpikir kritis demi kebaikan KPK itu sendiri. (Source Rimanews)

Spesial Untuk Mu :  'Pemberhentian Mayjen Ilyas Alamsyah Sebagai KaBAIS Merupakan Upaya Pembersihan Orang-Orang Gatot?'