oleh

DPR RI: Ahok Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

-Berita-179 Dilihat
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan ke
arah wartawan saat akan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi
(MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun
2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. (Foto/Antara).
JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
yang diwakili anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan,
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak
memiliki kedudukan hukum untuk melakukan uji materi Undang-Undang
Pilkada. “Pemohon tidak berkedudukan hukum,” ujar Sufmi di Gedung
Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (5/9/2016).

Hal itu dikatakan Sufmi dalam
sidang uji materi ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada
yang diajukan oleh Ahok. Sufmi mengatakan, Ahok tidak memiliki kedudukan
hukum karena tidak menjelaskan secara konkret kerugian konstitusional
yang dia alami akibat berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada.

“Sehingga DPR meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Sufmi.

Dalam permohonannya, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang
berbunyi, “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali
kota dan wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang
sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Menjalani cuti
di luar tanggungan negara; dan b. Dilarang menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatannya.”

Ahok beralasan, Pasal 70 ayat (3) UU
Pilkada dapat ditafsirkan, selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani
cuti. Padahal, selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab
kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan
DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya.

Ahok
sebagai pemohon berpendapat, seharusnya ketentuan dalam Pasal 70 ayat
(3) UU Pilkada ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye merupakan hak bagi
pejawat yang bersifat opsional, dan pihaknya lebih memilih untuk
menyelesaikan program unggulan DKI Jakarta serta membahas APBD DKI
Jakarta.

Baca juga; Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Uji Materi Ahok Soal Aturan Cuti Pejawat
Ahok meminta MK untuk menyatakan, materi muatan UU Pilkada Pasal 70
ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Ini sepanjang tidak dimaknai cuti sebagaimana termuat dalam
materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan
wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah sama. (*).
Sumber : Antara

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya