oleh

DPR RI dan Presiden RI Jokowi Tolak Permohonan Ahok di MK, Ini Kata Yusril … Hehehe ..

-Berita-238 Dilihat
Yusril Ihza Mahendra (Ist)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan
untuk memeriksa permohonan yang diajukan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok), terkait cuti gubernur pejawat, Senin (5/9/2016). Bagi pakar
hukum tata negara yang kini juga menjadi bakal calon gubernur DKI
Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, sidang hari ini terbilang menarik sekaligus lucu bikin tertawa. 
“Di dalam persidangan kali ini, sikap DPR ternyata sama dengan sikap
Presiden RI  Jokowi (Joko Widodo). DPR juga minta agar MK menolak permohonan
Ahok. Bagi saya ini sangat menarik hehehe..,” ujar Yusril lewat pesan yang
diterima dan dilansir Republika, Senin (5/9/2016).
Dalam permohonannya, Ahok meminta agar MK menafsirkan kewajiban cuti
bagi pejawat ketika kampanye–seperti yang diatur dalam UU
Pilkada–menjadi bersifat pilihan (opsional) saja. Dengan tafsiran
semacam itu, dalam kampanye di pilgub nanti, Ahok bisa mengambil cuti
dan bisa juga tidak. Ahok menganggap cuti itu hanya sebatas hak, bukan
kewajiban pejawat.
Ahok beralasan, cuti kampanye itu mengurangi haknya menjabat gubernur
selama lima tahun. Selain itu, Ahok mengatakan dirinya punya tanggung
jawab untuk membahas APBD DKI dan menjalankan tugas-tugas lain, sehingga
dia tidak perlu cuti.
“Namun, anehnya Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya menyanggah semua argumentasi hukum yang Ahok kemukakan,” ucap Yusril.
Presiden Jokowi, kata dia, malah meminta agar MK menolak permohonan Ahok dengan alasan pilkada harus berjalan jujur, adil, dan fair,
sehingga cuti bagi pejawat adalah wajib. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi
mengatakan, pilkada harus bebas dari segala penyelewengan dan
penyalahgunaan wewenang oleh calon pejawat. Karena itu, pilihannya hanya
ada dua, yaitu pejawat mesti berhenti atau mengambil cuti.
“Merujuk putusan MK sebelumnya, petahana (Pejawat) wajib cuti jika
mencalonkan diri kembali di daerah yang sama. Namun, jika petahana maju
pada Pilkada di daerah lain, dia wajib berhenti dari jabatannya,” Kata Yusril 
mantan menteri sekretaris Negara itu lagi.
Baca juga; Yusril Sebut, Ahok Punya Kedudukan Hukum, Namun Tidak Cukup
 
Pada sidang di MK hari ini, Presiden Jokowi dan DPR telah memberikan
tanggapan atas permohonan pengujian UU Pilkada yang diajukan Ahok.
Sidang akan dilanjutkan kembali pada 15 September ini untuk mendengar
tanggapan dari KPU Pusat dan pihak terkait, yaitu Habiburrokhman dan
Yusril sendiri. (*).

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya