oleh

DR Ir. Akbar Tandjung: Rakyat Akan Bereaksi Kalau GBHN Dihidupkan Dan Presiden Kembali Dipilih MPR

Akbar Tandjung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – PDI Perjuangan mengusulkan menghidupkan kembali tugas pokok dan fungsi
MPR RI serta amandemen terbatas UUD 45 khususnya Garis Besar Haluan
Negara (GBHN).
Menyikapi hal tersebut, politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung
menyampaikan, jika melihat GHBN dari segi substansi, maka dengan adanya
Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah disepakati dalam beberapa
tahun terakhir, hal itu telah merujuk pada UUD 1945.

Adapun menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan didorong
pada pemilihan presiden di MPR, maka diyakini akan mendapatkan penolakan
dari masyakarat yang selama ini merupakan pemilik kedaulatan tertinggi.

“Rakyat juga melihat bahwa memang mereka ada kekuatan yang mempunyai
posisi yang sangat menentukan bagi pemilihan presiden. Oleh karana itu,
pasti juga akan ada reaksi dari rakyat kalau seandainya kembali ke MPR,”
ungkap Akbar Tandjung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: [VIDEO] Stadium General Bang DR.Akbar Tandjung pada Pelantikan LKBHMI Cabang Palembang

Mantan ketua DPR ini juga mempertanyakan apa urgensi kembali
menghidupkan GBHN. Pasalnya, sejauh ini Perencanaan Pembangunan Nasional
dari segi subtansi sama semangatnya dengan GBHN.

“Oleh karana itu menurut saya, tidak ada urgensinya kita membuat GBHN
baru apalagi kemudian menjadikan MPR lembaga tertingi negara, dan
kemudian pemilihan melalui MPR. Pasti nanti akan ada reaksi yang kuat
dari masyarakat yang selama ini telah kita posisikan sebagai pemegang
kedaulatan,” tutur Akbar. (rmol)

 

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya