oleh

Ekonomi Jeblok Terus, Jokowi Butuh Menteri Technopolitician

-Berita-292 Dilihat

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Tim ekonomi Presiden Joko Widodo
dinilai sudah gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
dari tahun ke tahun selama periode kepemimpinan 2014-2019.

Di periode pertama, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang dicanangkan tak pernah terealisasi.

Oleh karenanya, ekonom senior Institute for Development of Economics and
Finance (Indef), Didik J. Rachbini menilai Jokowi perlu berbenah diri
dalam menyusun pemerintahan periode kedua agar tak kembali terperosok.

“(butuh) Kepemimpinan ekonomi atau economic leadership. Koordinasi
kebijakan untuk mencapai pertumbuhan 7 persen memerlukan usaha yang
dipimpin dan diarahkan dengan baik. Bukan semau gue,” kata Didik kepada
Kantor Berita RMOL, Jumat (12/7/2019).

Pos ekonomi merupakan kementerian yang krusial. Jokowi dinilai harus
ekstra hati-hati dalam memilih menteri yang berada di bawah koordinasi
Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Terlebih saat ini Jokowi-Maruf disokong partai politik dengan perolehan suara tinggi di Pemilu.

Bagi Didik, sosok profesional bahkan dari partai politik saja tak
menjadi jaminan berjalannya misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan
naik. Baginya butuh sosok yang lebih dari sosok yang saat ini mengisi
jabatan Kemenko Perekonomian dan kementerian di bawahnya.

“Tokoh yang technopolitician. Gabungan orang yang teknokratis, artinya
mengerti kaidah-kaidah kebijakan ekonomi, terdidik, tidak asal comot
yang disodorkan partai, tetapi tidak berdiri di atas ruang yang vakum,”
jelasnya.

“Kemudian tentunya mengerti dinamika sosial politik. Bisa menghadapi tantangan politik,” sambung Didik.

Dengan kriteria tersebut, diharapkan perekonomian ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, Presiden juga harus sadar ada persoalan lain di luar
kompetensi masing-masing menteri yang secara tidak sadar memperburuk
kinerja jajarannya. Baginya, kandidat menteri ke depan harus bisa
bekerja secara sinergi dengan kementerian lain.

“Modal sosial, kekompakan, chemestry yang terpadu. Tidak seperti sekarang antarmenteri saling mengunci,” tandasnya. 

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi sejak 2015 hingga 2019 selalu tak
memenuhi target. Di tahun 2015, target sebesar 5,8 hanya dipenuhi
sebesar 4,88 persen. Kemudian di tahun berikutnya, target 6,6 ekonomi
tumbuh hanya dicapai 5,07 persen.

Di tahun 2017 lebih buruk. Target 7,1 persen yang dicanangkan hanya
diraih 5,03 dan 2018, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7,5 persen
hanya direalisasikan 5,2 persen. Dan untuk tahun ini, target 8 persen
dirasa akan sulit karena baru mencapai 5,3 persen.  [rmol]

Komentar

Banyak Berita Terhangat Lainya