oleh

‘Fatwa MUI Jadi Pedoman Rakyat Tidak Memilih Jokowi Lagi’???

-Berita-290 Dilihat
Ilustrasi

SUARA PEMBACA, SriwijayaAktual.com – Ketika masih menjabat sebagai Walikota
Solo, Joko Widodo dengan enteng mengatakan, “Rasanya tidak sulit-sulit
amat untuk mengatasi banjir dan macet di Jakarta.” Saat itu, nama Jokowi
memang sudah mulai digadang-gadang sebagai tokoh yang layak untuk maju
pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Dia pun pada akhirnya terpilih
mengalahkan Fauzi Bowo. Tapi, macet dan banjir tidak berhasil
dibereskan.
Belum bisa mengatasi kedua persoalan
yang kerap mendera Ibukota tersebut, tak menyurutkan langkah Jokowi
untuk menapaki karier politik yang lebih tinggi. Baru sekitar 1,5 tahun
menjadi orang nomor 1 di Jakarta, Jokowi memutuskan maju pada Pemilihan
Presiden 2014 melawan Prabowo Subianto, orang yang dulu mendorong dan
mengusungnya pada Pilgub 2012. 
Yang menarik ketika itu, Jokowi
menyatakan persoalan di Jakarta akan lebih mudah diatasi atau dibereskan
kalau dia menjabat sebagai Presiden. Mengingat kewenangan Presiden yang
besar dan luas sehingga memudahkannya berkoordinasi atau bahkan
memerintahkan kepada daerah yang berhubungan langsung dengan Jakarta.
Jokowi lagi-lagi terpilih. Tapi janji tinggal janji. Bahkan banjir
sampai menerjang Istana.
Jokowi bisa menang pada Pilgub DKI 2012
karena janji-janji yang dengan enteng dia disampaikan mendapatkan
kepercayaan dari rakyat. Rakyat percaya karena pada saat itu tidak ada
perbandingan antara janji dan kinerjanya sebelumnya. Mengingat, Jokowi
merupakan penantang, bukan petahana. Sementara inkumben saat itu, Fauzi
Bowo sudah tidak dipercaya lagi bisa mengatasi persoalan DKI, terutama
banjir dan macet sehingga membuatnya terjungkal.
Demikian pula pada Pilpres 2014. Selain
masih dalam suasana histeria rakyat terhadap Jokowi, rakyat memilihnya
juga karena tidak ada perbandingan antara janji dengan track recordnya.
Karena dia lagi-lagi bukan petahana. Sehingga rakyat masih penasaran dan
percaya, kalau kewenangannya semakin besar Jokowi akan mudah mengatasi
banjir dan macet, sebagaimana dijanjikannya. 
Karena itulah, pada Pilpres 2019 ini
Jokowi menemui jalan buntu. Sekarang dia tidak bisa lagi seenaknya
berjanji akan membuat ini, akan menjadikan itu. Karena dia sudah diberi
kesempatan oleh rakyat selama satu periode ini untuk memimpin negeri
ini. Rakyat tidak butuh lagi janji Jokowi. Rakyat saat ini sudah pegang
daftar janji-janji yang ia sampaikan lima tahun lalu. Mereka saat ini
menagih janji tersebut.
Karena itu sebaiknya, bagi pejabat yang
running kembali pada periode kedua, jangan terlalu banyak berjanji dan
memberi harapan. Tapi seharusnya lebih banyak memberikan
pertanggungjawaban poin per poin terhadap realisasi semua janji. Banyak
media menulis setidaknya ada 66 janji politik Jokowi. Sementara versi
Fadli Zon, janji Jokowi mencapai 100. Janji-janji tersebut bahkan sudah
dibukukan, dengan judul “100 Janji Jokowi-JK.”
Misalnya, mana bukti dari omongan Jokowi
bahwa dia akan menyetop impor. Sekarang ini video saat dia menyampaikan
akan setop impor tersebut sedang viral. Bahkan videonya ada dua versi.
Salah satunya saat menyampaikan sambutan pada acara Muktamar PKB. Jokowi
menyebut satu per satu komoditas yang diimpor. “…Apalagi yang belum
saya sebutkan. Kalau nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil
presiden kita harus berani setop impor,” katanya.
Begitu juga dengan utang. Mana realisasi
dari janji Jokowi bahwa dia tidak akan membuat utang. Publik juga masih
ingat Jokowi dengan enteng mengatakan buat apa utang karena uang kita
masih banyak. Sementara Prabowo yang menyebut kita tidak punya uang
karena adanya kebocoran kekayaan negara, ditertawakan. Belakangan bahkan
diakui sendiri oleh menteri-menteri Jokowi memang terjadi kebocoran.
Sejak awal sebenarnya sudah terlihat
janji-janji Jokowi bakal tidak terealisasi. Yaitu saat janji yang paling
pokok tidak tepati. Janji Jokowi yang paling pokok karena akan menjadi
penentu apakah janji-janji lainnya bakal terlaksana atau tidak adalah
penentuan dan komposisi kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan
pemerintahan. Jokowi berjanji akan membuat kabinet ramping dan
profesional. Tapi tidak terbukti.
Jokowi bagi-bagi kursi menteri dan
jabatan kepada partai pendukung dan relawan. Bahkan kursi Jaksa Agung
dipegang orang Nasdem, yang sebelumnya dijanjikan tidak akan
dipercayakan kepada politikus. Jokowi juga tidak melibatkan KPK lagi
dalam mengangkat menteri saat reshuffle kabinet, yang dilakukannya
sampai 4 kali. Ketidaktepatan dalam memilih orang karena
ketidakkonsistenan terhadap prinsip sebagaimana dijanjikan di awal,
merupakan pintu pembuka janji-janji Jokowi yang lain menjadi tidak
terpenuhi.
Keunggulan Jokowi sebagai orang baru di
pentas nasional, tidak punya beban masa lalu, dan bukan orang partai
murni yang digembar-gemborkan sebagai kelebihan Jokowi justru menjadi
beban utamanya. Karena terbukti Jokowi tampak bingung, mudah
dipengaruhi. Dia juga justru dikelilingi orang-orang yang punya beban
masa lalu. Apalagi statusnya sebagai petugas partai yang membuatnya
semakin tersandera.
Karena itulah misalnya, Jokowi dinilai
tidak bisa berbuat banyak terhadap Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita, yang merupakan kader Nasdem. Padahal desakan publik sangat kuat
agar Jokowi mencopot Enggar, yang menjadi menteri hasil reshuffle,
karena sangat gencar dalam melakukan impor. Belum lagi Menko PMK Puan
Maharani yang dinilai tidak layak menjadi menteri tapi tetap
dipertahankan. Hanya karena dirinya anak Ketua Umum PDIP. Padahal 3
Menko lainnya sudah berganti berkali-kali. Sementara Rizal Ramli yang
sudah terbukti kebijakan dan keberaniannya pro rakyat justru dicopot
dari Menko Maritim.
Karena itu, tidak terealialisasinya
janji-janji politik yang membuat Jokowi terancam akan kalah pada Pilpres
2019 ini. Rakyat sudah tidak percaya lagi. Jadi bukan karena alasan
SARA dan hal-lain yang terkait dengan itu. Kalaupun ada faktor agama,
itu lebih sebagai pedoman umum, yang bisa mengena kepada setiap orang.
Misalnya berpedoman kepada Fatwa MUI
yang dikeluarkan pada 2015 lalu agar tidak memilih pemimpin yang sudah
terbukti ingkar janji. Apalagi ini sejalan dengan Al Quran. Dalam surah
An-Nisa ayat 59, umat Islam diperintahkan untuk mentaati pemimpin (ulil
amri). Namun taat kepada pemimpin ini tidak mutlak, tapi bersyarat.
Salah satu syaratnya disebutkan dalam ayat sebelumnya, surah An-Nisa
ayat 58. Yaitu, pemimpin tersebut harus amanah dan menegakkan hukum
dengan adil.
Selain tidak amanah seperti disampaikan
di atas, penegakan hukum di era Jokowi juga memprihantikan. Tidak ada
keadilan, bahkan hukum menjadi alat politik untuk menjerat pihak-pihak
yang berlawanan dengan pemerintah. Contoh yang teranyar adalah bagaimana
responsifnya Kepolisian dalam mengusut kasus pengeditan foto cawapres
KH Maruf Amin berkostum sinterklas. Sementara jauh sebelumnya, Habib
Rizieq dan sejumlah tokoh umat Islam lainnya juga mendapat perlakuan
sama. Tapi sampai saat ini polisi belum juga mengusut dan menangkap
siapa orang yang mengedit foto Habib Rizieq Cs berkostum sinterklas
tersebut.
Ketidakadilan hukum yang dipertontonkan
ini semakin membuat rakyat tidak mau memilih Jokowi. Bahkan tidak
sedikit rakyat saat ini sudah sampai pada taraf “asal bukan Jokowi”.
Apalagi bagi mereka, Pilpres merupakan hal biasa, wadah untuk
mengevaluasi pemimpin. Mereka berharap ada perobahan dan perbaikan
seiring dengan pergantian Presiden.
Terlebih Prabowo-Sandi sudah menjanjikan
banyak hal, terkait perbaikan ekonomi dan keadilan hukum. Terutama,
seperti sering disampaikan Juru Bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak,
Prabowo-Sandi akan menghadirkan kepemimpinan yang memimpin. Yaitu
pemimpin yang tidak bisa didikte atau dikendalikan oleh
kekuatan-kekuatan jahat. Kalau misalnya capres-cawapres nomor urut 02
ini tidak amanah saat menjabat nanti, tidak usah dipilih lagi seandainya
maju kembali pada Pilpres 2024. Tapi yang pasti untuk saat ini, rakyat
menghukum pemimpin yang sudah terbukti gagal dalam merealisasikan
janji-janji politiknya. [*]
*Semua posting di blog Kolom Suara Pembaca ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab
masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan
dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha SriwijayaAktual

Komentar