oleh

‘Fraksi Radikalisme Dan Kabinet Jokowi’

-Berita-16 views
loading...
Ilustrasi

KOLOM PEMBACA, SriwijayaAktual.com – SAYA tidak hendak bermain-main dengan ketegangan pemerintah tentang
radikalisme. Catatan ini sebagai bagian dari alternatif untuk
menyelesaikan perselisihan antara radikalisme dan negara yang
bersitegang pasca kabinet baru terbentuk.
Pemerintah sudah sangat serius berhadapan dengan radikalisme, sementara
radikalismenya belum juga menampakkan wajahnya untuk menjawab segala
serangan.

Pasca oposisi bergabung dengan pemerintah, saya berkesimpulan kegaduhan
politik selesai, apalagi dengan tangan terbuka Presiden Joko Widodo
merangkul Prabowo Subianto, rival politiknya dalam kontestasi Pilpres
2019 dengan memberi dua jatah Menteri. Oposisi yang selama ini dituduh
memolitisasi agama dan “menernak” kelompok radikal kini telah
bertanggung jawab akan terwujudnya visi dan misi pemerintahan Jokowi.

Meskipin pro dan kontra pasca oposisi bergabung sangat meributkan, tapi
pada akhirnya semua terima akan sikap politik masing-masing partai dan
individu. Yang pro mendukung langkah rekonsiliasi politik tersebut
menggunakan alasan untuk menghilangkan kegaduhan, sementara yang kontra
mengkawatirkan check and balances tidak berjalan efektif.

Terlepas dari semua itu, kita juga patut besyukur bahwa bersatunya dua
rival politik antara oposisi dan pemerintah membawa dampak terhadap
harmonisasi dan kembali kuatnya kohesi sosial. Meskipun secara etika
politik, sikap Prabowo tidak banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang
masih setia berada di luar pemerintah.

Suasana menjadi adem dua kelompok yang tadinya saling “bertengkar”
secara tajam di media, dengan gelar “kampret” dan “cebong” sudah
bersatu. Bahkan cebong dan kampret sudah makan semeja.

Sebelum pemilu kita dapat merasakan suatu ketegangan sosial dalam
masyarakat. Bahkan Prabowo sebagai Capres dianggap juga memelihara kaum
radikal, fundamentalis dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, Jokowi
dianggap memelihara liberal, syiah dan lain sebagainya. Saling
tuduh-menuduh itu ternyata tidak selalu benar.

Buktinya kelompok radikal masih begitu kuat dan “seksi” untuk dibahas
oleh beberapa kementerian pasca Prabowo bergabung. Radikalis yang
tadinya dianggap bersama atau kasarnya “dirawat” oleh Prabowo-Sandi pada
Pilpres 2019 ternyata tidak mengikuti atau bahkan berseberangan dengan
Prabowo. Pasca dilantik menteri kabinet, isu radikalisme yang paling
pertama muncul di podium menteri-menteri.

Kekhawatiran para analisis politik akan hilang kontrol terhadap
kekuasaan akibat bersatunya oposisi dan koalisi-kecuali Demokrat dan PKS
dalam hal ini tidak masuk dalam kabinet, tentu kalau menghitung suara,
dua partai itu kalah suara dalam parlemen jika diperhadapkan dengan
koalisi. Di tengah kekhawatiran itu, ternyata masih ada satu faksi yang
belum terakomodir dalam pemerintah, yaitu “faksi radikalisme”.

Setelah satu hari dilantik, Kabinet langsung bereaksi tentang faksi
radikalisme ini. Pengangkatan Menteri Agama dari kalangan militer
tenyata ditugaskan untuk memberantas radikalisme. Singkatnya tugas
menteri Agama memberantas radikalisme.

Menkopolhukam Mahfud MD juga tidak diam tentang masalah radikalisme ini.
Kelompok ini benar-benar telah membawa sebuah kekhawatiran besar di
dalam kabinet yang baru saja dilantik. Keadaan ini tentu memperburuk
suasana keharmonisan yang baru saja terjadi antara oposisi dan
pemerintah. Kegaduhan bukan lagi ulah oposisi, tetapi ulah radikalisme.

Pada akhirnya kita dapat membaca, bahwa musuh utama yang terbentuk pasca
oposisi bergabung dalam pemerintah adalah “faksi radikalisme”. Faksi
ini bukan sekadar paham. Kalau hanya sekadar paham, tentu ia tidak
berbahaya, ia berbahaya kalau sudah menjadi faksi (institusi) sosial.

Secara etimologi radikal itu “akar” atau dasar dari sebuah sikap
kelompok yang ingin mengubah sistem politik secara drastis. Sementara
radikalisme dalam sejarahnya yang muncul di Britania Raya untuk
memperjuangkan cita-cita politik yang liberal.

Bukan sekadar definisi atau sejarah itu yang menjadi fokus pemerintah,
tetapi “kelompok radikal” yang beroperasi secara konrontatif dengan
kekuasaan. Tetapi secara eksistensial masih simpang-siur, secara
kuantitas masih belum dihitung, secara geografis belum dipetakan, secara
ideologis tak terklasifikasi, dan secara organisasi pun belum dapat
diidentifikasi secara riil.

Belakangan setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, muncul oposisi
yang kuat di kalangan civil society. Kelompok ini tidak dapat
teridentifikasi secara struktural, tetapi selalu bersikap kritis
terhadap kebijakan pemerintah dan mereka terbentuk secara alamiah pasca
oposisi bergabung dengan pemerintah. Apakah massa yang mengklaim diri
sebagai oposisi ini yang dikategorikan sebagai kelompok radikal?
Wallahualam.

Kecemasan pemerintah terhadap kelompok radikal sangat tinggi. Tetapi
klasifikasi kelompok ini belum dapat dibaca seperti kita membaca
kelompok oposisi partai dan kelompok partai pendukung pemerintah. Dalam
kesimpangsiuran itu, kita patut bersyukur dalam bayang-bayang
kebingungan, bahwa dengan sikap dan tindakan pemerintah yang sangat
radikal, Indonesia dapat menghalau radikalisme.

Radikalisme Vs Radikalisme

Apresiasi pertama yang harus kita ucapkan adalah terkait sikap
radikalisme pemerintah terhadap faksi radikalisme patut diapresiasi.
Tentu radikalisme pemerintah tidak diperbolehkan hanya sekadar menjauhi,
mengintip dan bahkan memerangi radikalisme. Pendekatan dialog harus
dibangun antara pemerintah dan kaum radikal ini.

Demokrasi membuka jalan bagi setiap orang untuk membicarakannya, tetapi
tugas pemerintah adalah memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan
konstitusi. Apabila kelompok radikal teridentifikasi, pemerintah harus
memberikan ruang dialog, bukankah ada banyak lembaga yang bisa
memberikan pencerahan tentang berbangsa dan bernegara, seperti BPIP dan
lembaga-lembaga lainnya.

Sebab, kalau mendahulukan penindakan tentu menimbulkan rasa takut dalam
negara, termasuk masyarakat secara umum takut kalau tiba-tiba faksi
radikalisme ini membuat keonaran, akibat merasa terancam. Pemerintah
perlu berupaya untuk mengidentifikasi keberadaan faksi radikalisme ini
dan mengajaknya dialog dengan komunikasi yang ramah. Karena menurut
saya, akibat komunikasi yang kurang bersahabat, muncul kesalahpahaman.
Kalau pemerintah terus menutup ruang dialog terhadap radikalis ini, bisa
menyebabkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.

Di negara ini, ada yang liberal radikal, ada yang Islam radikal, ada
yang Kristen, Hindu, Budha dll yang radikal, bahkan LGBT yang radikal.
Kenapa semua jadi radikal? Sebab kalau diambil dari definisi di atas
dapat dibenarkan. Radikal artinya memahami dasar (akar) perjuangannya.
Islam radikal bertentangan dengan radikal-radikal yang lain. Sementara
kaum liberal radikal, kapitalis radikal, menjadi tidak terlalu disenangi
oleh radikalisme agama. Perbedaan ini disebabkan karena fundamen
ajarannya berbeda.

Tetapi kalau sikap pemerintah terlalu radikal terhadap “radikal Islam”,
tentu akan memunculkan keributan-keributan yang tak kunjung selesai.
Karena di negara Indonesia, sensitivitas agama masih tinggi, baik
didorong oleh sejarah masa lalu, maupun dengan adanya sentimen dan rasa
tidak puas dari cara negara mengelompokkan radikalisme itu.

Selain itu, radikalisme bisa saja tumbuh apabila terjadi disparitas
pembangunan, penegakan hukum yang tidak adil dan ekonomi yang tidak
merata. intinya ketidakadilan bisa memicu radikalisme yang panas. Karena
itu, Kabinet Jokowi atau Pemerintahan Jokowi Jilid II harus
mengakomodir radikalisme ini sebagai satu kekuatan penopang, sehingga
semua menjadi radikalisme pemerintah saja.

Kementerian-kementerian juga terlalu banyak yang konsen di bidang
radikalisme ini, seperti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
semua membahas dan memprioritaskan radikalisme. BNPT, BIN dan Polisi
juga punya kewenangan untuk mengadang radikalisme.

Supaya energi kabinet dan badan-badan serta lembaga-lembaga pemerintah
tidak terkuras hanya karena satu faksi sebagai kelompok sisa–dalam
tulisan ini diistilahkan dengan faksi radikalisme di luar pemerintah.
Sebaiknya pemerintah mengajak kerja sama dan atau mengakomodir kelompok
sisa ini dalam struktur pemerintahan, sehingga mereka merasa bertanggung
jawab menjaga negara. Kalau semua masuk ke dalam pemerintahan, saya
meyakini Indonesia akan berjalan damai, aman dan menyejukkan.

Radikalisme Sebaiknya Masuk Kabinet

Untuk mengakhiri ketegangan tentang radikalisme, saya menyarankan para
radikalis atau pimpinan radikalis melobi Presiden untuk jabatan-jabatan
di bawah kementerian, seperti, Kepala Badan atau Direktur BUMN. Lebih
afdolnya jabatan Kepala BNPT atau semacamnya. Atau sebaliknya Presiden
meminta perwakilan radikalis untuk datang ke Istana supaya dapat terjadi
komunikasi yang membangun antara kedua belah pihak.

Saat ini yang dianggap berhadapan dengan pemerintah adalah sekelompok
orang radikal. Meskipun klasifikasi radikalisme itu masih dangkal,
apakah itu ide atau tindakan belum dijelaskan. Tetapi yang pastinya
dalam kenyataan “faksi radikalisme” ada di Indonesia.

Pemerintah perlu menampilkan sikap tengahan, mendahulukan dialog dan
menghindari sikap tidak berkompromi dengan faksi radikal di luar
pemerintah (radikalisme oposisi). Pada saat penyusunan kabinet, mungkin
Presiden tidak menyadari atau mungkin tidak mengambil kompromi terhadap
faksi radikalisme ini. Kalau seandainya mereka dipanggil ke Istana, saya
rasa semua akan damai.
Faksi radikal ini tidak seperti partai politik. Presiden boleh dan juga
tidak untuk mengundang kader atau politisi dari partai Demokrat, tetapi
faksi radikal ini perlu diajak. Atau mungkin faksi radikalis ini tidak
mau mengambil tempat di kekuasaan, seperti PKS yang konsisten mengambil
“jalan oposisi”. Baik PKS maupun demokrat jelas bukan faksi radikalisme,
tetapi nasib mereka sama dengan faksi radikalisme. Sama-sama tidak
masuk kabinet.

Kalau memang Kabinet Indonesia Maju Jilid II ini untuk menyatukan
Indonesia, sudah seyogyanya Presiden memanggil semua pihak. Sebab yang
tersisa di luar pemerintahan hanyalah kelompok kecil atau kelompok sisa.
Secara kuantitas di parlemen PKS dan Demokrat sangat jauh tertinggal
dari koalisi. Begitu juga dari segi civil society. Faksi Radikal ini
sangat kecil sekali, yang disebut sebagai kelompok sisa dari dua
organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan NU, seharusnya Presiden
mengakomodir kelompok sisa ini untuk memajukan Indonesia.
Saya optimis kalau faksi radikalisme ini sudah duduk semeja dengan
pemerintah, membahas bersama tata cara mengelola masalah terorisme dan
kemungkinan muncul radikalisme baru, maka negara ini akan menjadi negara
zero radikalisme sosial. Kalau sudah zero radikalisme sosial, maka kita
akan beriringan dengan radikalisme pemerintah untuk memajukan ekonomi,
menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia.
Kalau kebijakan radikalisme pemerintah diarahkan seperti itu, maka
Indonesia tidak terlalu rumit untuk menghabiskan energi dengan isu
radikalisme. Intinya panggil dan ajak faksi radikalisme itu untuk
sama-sama mengisi indonesia kedepan, menuju negara yang besar, berwibawa
dan maju.
Furqan Jurdi
Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani & Aktivis Muda Madani. (rmol)
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed