NUNUKAN-KALTARA, SriwijayaAktual.com – Malaysia memang kerap mengklaim apa yang menjadi milik Indonesia. Mulai dari Reog Ponorogo, Batik, bahkan lagu Rasa Sayange.
Namun, tak hanya kesenian dan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia, kini wilayah Indonesia juga menjadi korban. Fakta ini disampaikan oleh Biro Pengelolaan Perbatasan Setprov Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurut Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan, ada empat wilayah di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan yang disengketakan dua negara yang bertetangga atau disebut outstanding boundary problems (OBP).
Meski begitu, wilayah yang diperebutkan Indonesia dan Malaysia ini banyak dihuni oleh masyarakat Lumbis Ogong yang merupakan warga negara Indonesia. Untuk itu, masyarakat setempat meminta perhatian pemerintah.
“Masyarakat kita ingin pemerintah membangun daerah itu agar tidak diklaim oleh Malaysia atau jangan sampai kita kalah duluan dari Malaysia membangun di situ,” terang Samuel, Selasa (4/9/2018), dilansir tribunnews.com.
Samuel melanjutkan, keempat wilayah yang kini disengketakan Indonesia-Malaysia adalah Sungai Simatipal dengan kawasan OBP seluas 123 ribu hektare dan Sungai Sinapad 4.800 hektare, serta titik B2700-B3100 dan C500-C700.
“Itu di Lumbis Ogong. Di Sebatik Tengah ada juga OBP. Tepatnya di patok 5,” lanjutnya.
Menurutnya, selama ini Indonesia-Malaysia memang kerap memperebutkan kepemilikan wilayah Sinapad dan Simatimpal. Namun, menurut perjanjian wilayah tersebut adalah milik Indonesia. Masyarakat adat Indonesia pun sebenarnya telah turun-temurun mendiami kawasan tersebut.
“Bahkan dari kesepakatan Belanda dan Inggris tahun 1915, posisi Sinapad dan Simatipal itu sudah betul posisinya (di wilayah Indonesia). Tetapi Malaysia mungkin tidak puas atas itu,” ujar Samuel.
Sebenarnya, menurut Samuel masyarakat mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan diplomasi soal batas negara dan kepemilikan wilayah tersebut. Namun, mereka sangat berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur agar Sinapad dan Simatimpal tak bernasib seperti Sipadan dan Ligitan.
“Masyarakat mau, jangan sampai ada masalah OBP, tambah tidak diperhatikan. Masyarakat berkaca pada pengalaman lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tentu kita semua bangsa Indonesia tidak mau kecolongan lagi,” tegas Samuel. [*]
