Gebrakan Pemberantasan Pungli Jangan Sekedar Pengalihan Isu

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai, gebrakan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) oleh Polri patut diapresiasi. Itu
sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presiden
Joko Widodo.

“Kita berharap OPP tidak hangat-hangat kotoran ayam untuk sekadar
pencitraan dan upaya pengalihan isu,” kata Bambang, di Jakarta, Kamis
(13/10/2016).

Menurutnya, kalau di KPK ada OTT yang telah menjadi trademark sebagai upaya pemberantasan Kejahatan extraordinary,
maka di Polri ada OPP untuk memberantas penyakit menahun pungutan liar
di sentra-sentra pelayanan publik yang secara langsung merugikan
masyarakat.

Pemberantasan pungli dan revitalisasi yang kini sedang digodok di
istana itu harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum.
Ibarat bangunan, penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami kerusakan
sangat parah. “Demikian parahnya, sehingga berbagai kalangan melukiskan
situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum,” ucap pria yang akrab
disapa Bamsoet tersebut.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum
pun, lanjut dia, sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tak
terpuji banyak oknum penegak hukum. Ia mengatakan, sudah banyak contoh
kasus yang cukup komprehensif menggambarkan kerusakan parah kualitas
penegakan hukum itu. 

Bahkan masyarakat pun mencatat bahwa sektor penegakan hukum tak
henti-hentinya diguncang skandal. Banyak oknum penegak hukum justru
menjadi bagian tak terpisah dari praktik mafia hukum dan mafia
peradilan. “Oknum polisi, oknum jaksa, oknum panitera hingga oknum hakim
serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstusi
(MK) telah merusak kualitas penegakan hukum,” jelasnya.

Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif presiden untuk
melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli. Revitalisasi
itu akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum. Cakupan
revitalisasi hukum itu memang sangat luas. Tetapi, bisa dipastikan bahwa
masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan
presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. (*).