oleh

GEMPAR!! Beredar Foto Jokowi Gunakan Alat Bantu Dengar Jarak Jauh Dalam Debat Capres, Bagaimana Tanggapan Pihaknya? ini…

loading...
Foto/Istimewa/Net

JAKARTA, SriwijayaAktual.com – Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menganggap
kubu Prabowo Subianto menerapkan politik kambing hitam karena kalah
debat capres kedua kemarin malam.
Politik kambing hitam yang dimaksud adalah tuduhan Jokowi
menggunakan alat bantu komunikasi atau earpiece dalam debat sebagaimana
beredar di media sosial lalu diteruskan oleh Jubir BPN Prabowo-Sandi,
Andre Rosiade. Padahal itu sama sekali tidak benar.
“Lagi-lagi politik kambing hitam diterapkan. Jangan hanya karena kalah
debat, lalu menggunakan berbagai cara untuk menutupi kekalahan tampilan
Prabowo tadi malam. Ketidakmampuan Pak Prabowo jelaskan unicorn
sebaiknya menjadi bahan evaluasi tim 02,” kata Sekretaris TKN Hasto
Kristiyanto, Senin (18/2/2019).
Hasto lalu mengkritik Andre Rosiade selaku Jubir BPN agar bisa berbicara
aspek negarawan paslon yang diusungnya, bukan justru memainkan politik
kambing hitam karena Prabowo kalah debat melawan Jokowi.
“Jubir harusnya bicara aspek kenegarawanan, dan memiliki kerendahan
hati untuk berbicara secara obyektif. Debat itu memerlukan persiapan,
memerlukan strategi, dan pada akhirnya rekam jejak, pengalaman, dan
karakter pemimpin yang akan menentukan,” ucapnya. 
“Jangan biasakan politik kambing hitam. Politik kambing hitam
adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi
demokrasi,” sambung Sekjen PDI Perjuangan ini. 
Hasto menuturkan, politik kambing hitam yang dilakonkan kubu
Prabowo karena miskin prestasi dan gagasan. Akhirnya segala cara
digunakan demi menghambat laju positif petahana. 
“Politik kambing hitam yang dipertontonkan kubu Prabowo karena miskin
prestasi dan gagasan. Apa yang diungkap Pak Prabowo tadi malam
merupakan pengulangan dari persoalan yang selalu disampaikan sejak tahun
2008 ketika awal Gerindra berkiprah,” tegasnya. 
“Nanti sebentar lagi mereka akan persoalkan beberapa hal seperti
kartu suara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara
dan lain-lain. Semua issue lama, tanpa gagasan segar,” tandas Hasto. (rzy/okezone)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed